Menampilkan 745–768 dari 1251 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Bimtek & Traning
Bimtek Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik oleh DPRD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Implementasi Reformasi Birokrasi adalah upaya sistematis untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui perbaikan struktur, proses, dan budaya kerja birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberantas praktik korupsi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks DPRD, implementasi reformasi birokrasi mencakup peran pengawasan, penyusunan regulasi pendukung, dan dorongan terhadap percepatan perubahan di lingkungan pemerintah daerah. Dengan reformasi birokrasi yang optimal, diharapkan tercipta pelayanan publik yang profesional, mudah diakses, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.
Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000SDM Sekretariat DPRD merupakan sumber daya manusia yang berperan penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas legislatif, pengawasan, dan penganggaran di lingkungan DPRD. Mereka bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, pelayanan persidangan, penyusunan laporan, pengarsipan, serta pelayanan teknis kepada anggota dewan. Profesionalisme, ketelitian, serta kemampuan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menjalankan peran ini. SDM Sekretariat DPRD juga dituntut mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan. Dengan SDM yang kompeten dan berkinerja tinggi, dukungan administratif DPRD dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan transparan.
Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Reses Anggota DPRD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Laporan Reses Anggota DPRD merupakan dokumen resmi yang memuat hasil kegiatan reses, yaitu masa di mana anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Laporan ini mencakup berbagai masukan, keluhan, serta usulan dari masyarakat yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Laporan reses disusun secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan reses yang baik mencerminkan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kepada publik.
Bimtek Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mendukung Kinerja DPRD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan upaya mengintegrasikan sistem digital dan perangkat teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kinerja suatu organisasi, termasuk DPRD. Melalui teknologi informasi, proses administrasi, pengelolaan data, komunikasi, dan pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan. Pemanfaatan TI juga memungkinkan anggota DPRD untuk lebih responsif dalam menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan dukungan teknologi yang tepat, DPRD dapat menjalankan fungsinya secara modern, profesional, serta mampu mengikuti perkembangan era digital yang semakin dinamis.
Bimtek Strategi Komunikasi Politik dan Representasi Aspirasi Masyarakat @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Strategi Komunikasi Politik adalah pendekatan yang dirancang untuk menyampaikan pesan politik secara efektif kepada publik, membangun citra positif, serta meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Strategi ini melibatkan perencanaan komunikasi yang terstruktur, penggunaan media yang tepat, serta kemampuan dalam mengelola opini publik dan isu-isu politik yang berkembang. Dalam konteks DPRD, strategi komunikasi politik sangat penting untuk menyerap aspirasi, menyampaikan program kerja, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan konstituen. Dengan penerapan strategi yang tepat, komunikasi politik dapat menjadi sarana efektif dalam mewujudkan partisipasi publik dan pengambilan keputusan yang responsif.
Bimtek Penguatan Fungsi Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Badan Anggaran DPRD adalah alat kelengkapan dewan yang memiliki peran strategis dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan anggaran daerah. Badan ini bertugas membahas Rancangan APBD bersama pemerintah daerah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Badan Anggaran juga berperan dalam memberikan masukan terkait prioritas dan alokasi anggaran yang efektif dan efisien. Dengan optimalnya fungsi Badan Anggaran, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Bimtek Peran DPRD dalam Pengawasan Dana Desa dan Program Pembangunan Desa @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Program Pembangunan Desa adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan dasar, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa. Program ini didanai antara lain melalui dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan program pembangunan desa harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bersifat partisipatif, dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dengan pengelolaan yang baik, program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan, meningkatkan akses layanan publik, serta mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.
Bimtek Peningkatan Kapasitas DPRD dalam Penguatan Otonomi Daerah @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Peningkatan kapasitas DPRD adalah upaya sistematis untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Program ini bertujuan agar DPRD mampu berperan optimal dalam perumusan kebijakan daerah, pengawasan pelaksanaan APBD, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat secara efektif dan bertanggung jawab. Peningkatan kapasitas juga mencakup penguatan pemahaman tentang otonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan kapasitas yang baik, DPRD diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
Bimtek Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan program adalah proses perencanaan yang sistematis untuk merancang kegiatan, kebijakan, atau regulasi yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu. Dalam konteks pemerintahan daerah, penyusunan program melibatkan analisis kebutuhan, penetapan prioritas, serta integrasi dengan rencana pembangunan yang lebih luas. Penyusunan program bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan yang dirancang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah. Proses ini harus melibatkan partisipasi publik, berbasis data yang valid, dan mengikuti peraturan perundang-undangan agar program yang dihasilkan efektif, terukur, dan mampu menjawab tantangan daerah.
Bimtek Mekanisme Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah oleh DPRD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Mekanisme evaluasi kinerja adalah proses sistematis yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dalam konteks DPRD, mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran dan kebijakan yang telah disetujui dijalankan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data, analisis capaian indikator kinerja, serta identifikasi kendala dan penyimpangan yang terjadi. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi perbaikan serta meningkatkan kualitas pengawasan. Mekanisme ini penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Bimtek Etika dan Tata Tertib DPRD dalam Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Alat Kelengkapan Dewan (AKD) adalah unsur pendukung yang dibentuk oleh DPRD untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. AKD terdiri dari berbagai komponen seperti pimpinan DPRD, komisi-komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, serta badan kehormatan. Masing-masing alat kelengkapan memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik yang diatur dalam tata tertib DPRD. AKD berperan penting dalam memfasilitasi pengambilan keputusan, pembahasan kebijakan, serta pengawasan program pemerintah daerah. Pengelolaan AKD yang baik akan mendorong terciptanya kinerja DPRD yang lebih efektif, terstruktur, dan profesional.
Bimtek Tata Cara Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) yang Efektif @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dirumuskan oleh anggota DPRD untuk menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan daerah. Pokir disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat yang diperoleh melalui reses, kunjungan kerja, dan forum-forum dialog publik. Pokir bertujuan untuk memastikan bahwa usulan masyarakat dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Pokir harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan partisipatif agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pokir menjadi wujud komitmen DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui perencanaan yang terintegrasi.
Bimtek Strategi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Strategi pengawasan adalah serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan program, kebijakan, dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks DPRD, strategi pengawasan difokuskan pada pemantauan pelaksanaan APBD agar anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Strategi ini mencakup analisis laporan keuangan, inspeksi lapangan, evaluasi kinerja, serta identifikasi potensi penyimpangan atau pemborosan. Dengan penerapan strategi pengawasan yang tepat, DPRD dapat memastikan akuntabilitas pemerintahan daerah, mendorong perbaikan kinerja, dan meningkatkan manfaat program pembangunan bagi masyarakat.
Bimtek Penyusunan Peraturan Daerah Sesuai UU No. 13 Tahun 2022 @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) adalah proses merancang, membahas, dan menetapkan regulasi yang berlaku di tingkat daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Proses ini harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur teknik pembentukan peraturan yang baik, terstruktur, dan sesuai hierarki hukum. Penyusunan Perda melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta partisipasi publik untuk memastikan regulasi yang dihasilkan efektif, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Perda yang baik diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan daerah serta mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang optimal.
Bimtek Optimalisasi Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Optimalisasi fungsi legislasi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas peran DPRD dalam menyusun, membahas, dan menetapkan peraturan daerah (Perda) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa setiap Perda yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata, mendukung pembangunan daerah, serta berpihak pada kepentingan publik. Optimalisasi legislasi melibatkan penguatan kapasitas anggota DPRD dalam perumusan kebijakan yang partisipatif, transparan, dan implementatif. Dengan legislasi yang berkualitas, DPRD dapat menciptakan regulasi yang responsif, solutif, dan mampu menjawab tantangan serta dinamika yang berkembang di masyarakat.
Training Farmakologi Klinis dan Rasionalisasi Penggunaan Obat (Rational Drug Use) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Farmakologi klinis adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari efek obat pada manusia dalam konteks penggunaan klinis untuk mendiagnosis, mencegah, dan mengobati penyakit. Farmakologi klinis berfokus pada hubungan antara dosis obat, respon tubuh, dan keamanan penggunaan obat pada pasien. Disiplin ini juga mencakup pemilihan obat yang tepat, pemantauan terapi, serta identifikasi interaksi dan efek samping obat. Tujuan utama farmakologi klinis adalah memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional sesuai dengan kondisi pasien. Dengan pemahaman farmakologi klinis yang baik, tenaga kesehatan dapat meningkatkan keberhasilan terapi dan mengurangi risiko kesalahan pengobatan.
Training Konseling Obat dan Komunikasi Efektif dengan Pasien @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan dengan cara yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh penerima pesan, sehingga tercapai kesamaan persepsi dan tujuan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, komunikasi efektif menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kepatuhan pasien, dan memastikan informasi penting seperti penggunaan obat dapat diterima dengan baik. Komunikasi yang efektif memerlukan keterampilan mendengarkan, empati, kejelasan bahasa, serta kemampuan menyampaikan pesan secara persuasif dan sopan. Dengan komunikasi yang tepat, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih bermutu, meminimalisir kesalahpahaman, serta meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien.
Training Good Pharmacy Practice (GPP) dan Standar Pelayanan Apotek @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Good Pharmacy Practice (GPP) adalah standar pelayanan kefarmasian yang menekankan pentingnya kualitas, keselamatan, dan kepuasan pasien dalam setiap aktivitas pelayanan obat. GPP mengatur seluruh proses mulai dari penerimaan resep, penyiapan, hingga pemberian obat kepada pasien, disertai dengan informasi yang jelas dan layanan konseling yang tepat. Penerapan GPP bertujuan untuk meminimalisir kesalahan, meningkatkan mutu pelayanan, serta memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang aman dan efektif. Selain itu, GPP menuntut kepatuhan terhadap regulasi dan etika profesi, sehingga pelayanan kefarmasian dapat berjalan profesional, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Training Pengelolaan Obat Berdasarkan Formularium Nasional dan E-Catalogue @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Formularium Nasional (Fornas) adalah daftar obat yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan untuk menjamin penggunaan obat yang rasional, efektif, dan efisien. Fornas disusun berdasarkan pertimbangan manfaat terapi, keamanan, dan biaya yang terjangkau, sehingga menjadi panduan utama dalam penyediaan dan pengadaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Penggunaan Fornas bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat yang sesuai standar, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan penerapan Fornas, diharapkan pengelolaan obat menjadi lebih terarah, transparan, dan mampu mengoptimalkan anggaran kesehatan.
Training Manajemen Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Rumah Sakit @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Manajemen pelayanan kefarmasian adalah proses pengelolaan seluruh aktivitas pelayanan obat di apotek dan rumah sakit secara terstruktur untuk memastikan mutu, keamanan, dan efektivitas terapi pasien. Manajemen ini mencakup pengadaan, penyimpanan, distribusi, serta pelayanan farmasi klinis yang berfokus pada kebutuhan pasien. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang sesuai standar, mematuhi regulasi, serta mendorong penerapan Good Pharmacy Practice (GPP). Dengan manajemen yang baik, pelayanan kefarmasian dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir risiko kesalahan obat, dan membangun kepercayaan pasien terhadap layanan farmasi di fasilitas kesehatan.
Pelatihan Etika dan Profesionalisme Pegawai Bank @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Profesionalisme pegawai bank adalah sikap dan perilaku kerja yang mencerminkan integritas, tanggung jawab, serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar perbankan. Seorang pegawai bank yang profesional harus mampu menjaga kerahasiaan nasabah, bertindak jujur, mematuhi regulasi, dan menghindari konflik kepentingan dalam setiap aktivitasnya. Profesionalisme juga menuntut kemampuan dalam menghadapi tantangan pekerjaan dengan etika yang tinggi dan menjaga reputasi lembaga. Dengan profesionalisme yang baik, pegawai bank dapat membangun kepercayaan nasabah, meningkatkan loyalitas, serta mendukung pertumbuhan dan kredibilitas institusi perbankan secara berkelanjutan.
Pelatihan Customer Due Diligence dan Know Your Customer (KYC) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Know Your Customer (KYC) adalah proses yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memahami profil nasabah sebelum menjalin hubungan bisnis. KYC bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan oleh pihak yang sah dan tidak terkait dengan aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Proses KYC mencakup pengumpulan data identitas, verifikasi dokumen, serta penilaian risiko nasabah. Dengan penerapan KYC yang tepat, lembaga keuangan dapat memitigasi risiko, mematuhi regulasi yang berlaku, serta menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan secara menyeluruh.
Pelatihan Manajemen Keuangan Bank dan Analisis Kinerja Keuangan @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Manajemen keuangan bank adalah proses pengelolaan aset, liabilitas, likuiditas, dan pendapatan bank secara efektif untuk mencapai stabilitas keuangan dan meningkatkan profitabilitas. Melalui manajemen keuangan yang baik, bank dapat mengoptimalkan struktur modal, menjaga keseimbangan antara risiko dan pengembalian, serta memastikan kelancaran operasional. Proses ini mencakup perencanaan keuangan, pengendalian biaya, manajemen risiko keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Manajemen keuangan yang tepat memungkinkan bank untuk mempertahankan daya saing, meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, termasuk nasabah, regulator, dan pemegang saham.
Pelatihan Kredit Mikro dan Strategi Pemberdayaan UMKM @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Kredit mikro adalah fasilitas pembiayaan dengan nilai kecil yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung kebutuhan modal kerja atau investasi usaha. Kredit ini biasanya memiliki persyaratan yang lebih sederhana, jangka waktu fleksibel, dan bunga yang kompetitif agar dapat diakses oleh pelaku usaha kecil. Kredit mikro bertujuan untuk memperluas akses keuangan, mendorong pertumbuhan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain pembiayaan, kredit mikro sering disertai dengan program pendampingan dan pemberdayaan agar UMKM mampu mengelola usahanya secara berkelanjutan dan produktif.
