Tujuan Pelatihan:

1. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang substansi dan dampak perubahan regulasi pasca penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.

2. Membekali aparatur pemerintah daerah dengan keterampilan menyesuaikan peraturan daerah agar selaras dengan kebijakan pusat.

3. Memastikan proses harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

4. Mendorong percepatan pelayanan perizinan dan penyederhanaan birokrasi sesuai semangat UU Cipta Kerja.

5. Meminimalisir potensi konflik regulasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

6. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sesuai ketentuan terbaru.

7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berbasis hukum yang terkini.

Materi Pelatihan:

• Substansi dan Dampak UU Cipta Kerja bagi Pemerintahan Daerah
  Pembahasan perubahan kewenangan, perizinan, investasi, dan pelayanan publik dalam konteks daerah.

• Penyesuaian Peraturan Daerah dengan Peraturan Pusat Pasca UU Cipta Kerja
  Tata cara revisi, pencabutan, dan penyelarasan produk hukum daerah sesuai regulasi terbaru.

• Penyederhanaan Birokrasi dan Percepatan Layanan Perizinan Daerah
  Strategi percepatan pelayanan perizinan terintegrasi dan digitalisasi layanan.

• Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah
  Prosedur pencegahan konflik peraturan dan sinkronisasi kebijakan lintas pemerintahan.

• Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Investasi dan Proyek Strategis Nasional
  Tanggung jawab daerah dalam memberikan kemudahan investasi sesuai PP turunan UU Cipta Kerja.

• Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Implementasi Regulasi Baru
  Strategi monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi pasca perubahan.

• Simulasi dan Studi Kasus Penyesuaian Regulasi Daerah
  Latihan penerapan penyusunan, revisi, dan harmonisasi produk hukum daerah berbasis kasus nyata.

Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Regulasi Pemerintahan Daerah Pasca UU Cipta Kerja dan PP Turunannya @bimtekedukasi