Tujuan Pelatihan:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang peran penting bagian hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis hukum.

2. Membekali peserta dengan keterampilan dalam penyusunan, pengkajian, dan harmonisasi produk hukum daerah.

3. Memperkuat kemampuan bagian hukum dalam memberikan pendapat hukum dan layanan konsultasi hukum yang akurat dan tepat waktu.

4. Mendorong peran aktif bagian hukum dalam pendampingan dan penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah daerah.

5. Memastikan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan secara profesional, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Meminimalisir risiko hukum dalam setiap kebijakan dan kegiatan pemerintahan daerah.

7. Mendorong sinergi bagian hukum dengan seluruh perangkat daerah untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Materi Pelatihan:

• Tugas dan Fungsi Bagian Hukum dalam Pemerintahan Daerah
  Pemahaman peran strategis bagian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis peraturan perundang-undangan.

• Proses Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah
  Tata cara penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan harmonisasi dengan peraturan pusat.

• Pemberian Pendapat Hukum dan Konsultasi Hukum Pemerintahan
  Standar pelayanan pendapat hukum atas kebijakan, perjanjian, dan pelaksanaan program pemerintahan.

• Pendampingan dan Penanganan Sengketa Hukum Pemerintah Daerah
  Peran bagian hukum dalam proses penyelesaian sengketa litigasi maupun non-litigasi.

• Manajemen Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Produk Hukum Daerah
  Sistem pengelolaan dokumen hukum, pengarsipan, dan pelayanan informasi hukum yang akuntabel.

• Pencegahan dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pemerintahan Daerah
  Identifikasi potensi masalah hukum dan strategi pengendalian risiko dalam pelaksanaan program daerah.

• Studi Kasus dan Simulasi Peran Bagian Hukum dalam Pemerintahan Daerah
  Latihan dan diskusi penyelesaian permasalahan hukum yang sering terjadi dalam lingkungan pemerintah daerah.

Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Peran Bagian Hukum dalam Mendukung Pemerintahan Daerah @bimtekedukasi