Menampilkan semua 12 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
pelayanan perizinan
Bimtek Regulasi Pemerintahan Daerah Pasca UU Cipta Kerja dan PP Turunannya @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000UU Cipta Kerja adalah undang-undang yang disahkan untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat investasi, serta meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Melalui pendekatan omnibus law, UU ini mengubah, menghapus, dan menggabungkan berbagai peraturan di sektor ketenagakerjaan, perizinan, investasi, lingkungan, dan tata ruang, termasuk yang berpengaruh langsung pada kewenangan pemerintah daerah. UU Cipta Kerja bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendorong efisiensi birokrasi. Pemerintah daerah wajib menyesuaikan regulasi dan prosedur pelayanan publik agar sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pemerintah (PP) turunannya.
Bimtek Optimalisasi Peran DPMPTSP dalam Menarik Investasi Asing dan Dalam Negeri @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Investasi asing adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas dari luar negeri di suatu negara dengan tujuan memperoleh keuntungan jangka panjang. Investasi ini dapat berbentuk pendirian usaha baru, akuisisi perusahaan lokal, atau kerja sama bisnis. Investasi asing terbagi menjadi dua jenis utama: Foreign Direct Investment (FDI) dan Foreign Portfolio Investment (FPI). Keberadaan investasi asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan devisa. Pemerintah Indonesia mendukung investasi asing melalui reformasi regulasi, insentif pajak, kemudahan perizinan, serta sistem OSS-RBA untuk menjamin transparansi dan efisiensi.
Bimtek Strategi Peningkatan Investasi Daerah Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sistem penyelenggaraan perizinan yang terintegrasi dalam satu unit layanan, guna mempermudah proses perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. PTSP bertujuan untuk menciptakan tata kelola perizinan yang cepat, transparan, efisien, dan akuntabel melalui penggabungan fungsi administratif lintas sektor. Melalui PTSP, pengurusan izin dilakukan secara terpadu mulai dari tahap permohonan hingga penerbitan izin, baik secara manual maupun digital melalui sistem OSS (Online Single Submission). PTSP menjadi instrumen strategis dalam mendorong investasi daerah, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan mendukung reformasi birokrasi pelayanan publik.
