Menampilkan semua 23 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Transparansi
Bimtek Audit Hukum (Legal Audit) terhadap Kebijakan Daerah @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Legal Audit atau audit hukum adalah proses pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi sistematis terhadap dokumen, kebijakan, peraturan, atau keputusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legal audit bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum, mencegah pelanggaran, dan memastikan kepatuhan hukum dalam setiap aktivitas pemerintahan atau organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, legal audit penting untuk meninjau ulang produk hukum dan kebijakan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Legal audit membantu membangun tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Bimtek Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Regulasi @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Regulasi adalah aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur tata laku, prosedur, dan mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. Regulasi bertujuan menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan mengatur hubungan antar pihak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan, regulasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya. Regulasi yang baik harus jelas, tegas, tidak multitafsir, serta mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Regulasi yang tepat juga dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Bimtek Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik oleh DPRD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Implementasi Reformasi Birokrasi adalah upaya sistematis untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui perbaikan struktur, proses, dan budaya kerja birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberantas praktik korupsi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks DPRD, implementasi reformasi birokrasi mencakup peran pengawasan, penyusunan regulasi pendukung, dan dorongan terhadap percepatan perubahan di lingkungan pemerintah daerah. Dengan reformasi birokrasi yang optimal, diharapkan tercipta pelayanan publik yang profesional, mudah diakses, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.
Pelatihan Good Corporate Governance (GCG) di Lembaga Perbankan @bimtekedukasi
Lembaga perbankan adalah institusi keuangan yang berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Selain itu, lembaga perbankan menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan dana, transfer, investasi, dan produk keuangan lainnya yang menunjang kebutuhan individu maupun bisnis. Dalam operasionalnya, lembaga perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Peran lembaga perbankan sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional.
Training Blockchain untuk Transparansi dan Keamanan Transaksi Digital @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000ChatGPT bilang:
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Peraturan LKPP di BUMN @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000ChatGPT bilang:
Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Evaluasi ini bertujuan mengukur sejauh mana target dan sasaran pembangunan tercapai sesuai rencana. Data dan informasi yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta dampak dari pembangunan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Evaluasi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan evaluasi yang tepat, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran Dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah proses legislasi yang dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Proses dimulai dengan perencanaan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik dan rancangan perda. Setelah itu, dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah melalui rapat komisi atau panitia khusus. Setelah mendapat persetujuan bersama, rancangan perda ditetapkan dalam rapat paripurna. Perda yang telah disahkan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Tujuan pembuatan perda adalah memberikan kepastian hukum dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tertib dan efisien.
Bimtek Optimalisasi Fungsi Dan Wewenang DPRD Dalam Proses Penyusunan Dan Penetapan APBD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD @bimtekedukasi 2025 merupakan kegiatan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam memahami peran strategis mereka dalam siklus anggaran daerah. Bimtek ini membahas tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga penetapan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peserta dibekali pemahaman mengenai analisis kebijakan fiskal daerah, pengawasan anggaran, serta teknik membaca dokumen keuangan. Tujuan utama bimtek ini adalah memastikan DPRD dapat berperan aktif, kritis, dan konstruktif dalam mengawal APBD agar lebih tepat sasaran, efisien, dan pro-rakyat.
Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. DPRD Provinsi bekerja bersama pemerintah provinsi, sementara DPRD Kabupaten dan Kota bekerja dengan pemerintah kabupaten dan kota. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum dan mewakili aspirasi rakyat di daerahnya. DPRD berwenang membahas dan menetapkan peraturan daerah (perda), menyetujui APBD, serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Melalui sidang dan rapat kerja, DPRD turut menentukan arah kebijakan pembangunan dan memastikan akuntabilitas kinerja kepala daerah di wilayahnya.
Bimtek Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD Dan Sekretariat DPRD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Akuntansi keuangan DPRD adalah sistem pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran DPRD sesuai dengan ketentuan dan transparan. Proses akuntansi meliputi pencatatan penerimaan, pengeluaran, serta pengelolaan dana operasional dan kegiatan DPRD. Laporan keuangan disusun secara berkala untuk memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan DPRD juga membantu meningkatkan efisiensi penggunaan dana serta mencegah penyalahgunaan anggaran dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 (Permendagri Nomor 17 Tahun 2021) @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dan evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. RKPD disusun berdasarkan visi, misi kepala daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini memuat prioritas program, sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan anggaran. RKPD diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bimtek/Diklat Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Keuangan partai politik adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan partai dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya. Sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan dari perorangan atau badan hukum, bantuan dari pemerintah, serta pendapatan lain yang sah. Pengelolaan keuangan partai harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik wajib menyusun laporan keuangan tahunan dan melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diaudit. Pengawasan keuangan partai penting agar penggunaan dana sesuai dengan tujuan politik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Bimtek/Diklat Penguatan Manajemen Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Risalah Sekretariat DPRD adalah dokumen resmi yang berisi catatan lengkap tentang jalannya sidang atau rapat DPRD. Risalah ini mencakup waktu, tempat, peserta, materi pembahasan, keputusan, serta hasil suara dalam setiap agenda rapat. Penyusunan risalah dilakukan oleh Sekretariat DPRD untuk mendokumentasikan proses dan hasil pembahasan secara akurat dan transparan. Risalah menjadi bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai referensi dalam tindak lanjut kebijakan atau pembuatan peraturan daerah. Dokumen ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan DPRD kepada publik serta memastikan pelaksanaan tugas legislatif berjalan sesuai prosedur.
Bimtek/Diklat Sosialisasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menjalankan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Penyelenggaraan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan serta pengelolaan sumber daya daerah. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah bekerja sama dengan DPRD serta masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.
Bimtek/Diklat Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Implementasi Permendagri bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah menjalankan peraturan ini dengan menyesuaikan sistem perencanaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan. Meskipun ada kendala teknis seperti perubahan nomenklatur dan penyesuaian indikator, pelatihan dan bimbingan teknis membantu aparatur daerah memahami aturan baru. Komunikasi yang baik antar instansi juga penting untuk kelancaran implementasi. Evaluasi rutin dilakukan untuk memperbaiki proses dan mengatasi hambatan. Dengan komitmen bersama, Permendagri dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan akuntabel bagi masyarakat.
Bimtek/Diklat Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD Serta Penguatan Manajemen Persidangan dan Risalah @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sekretariat DPRD adalah unit organisasi yang bertugas memberikan dukungan administrasi, teknis, dan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fungsi utama sekretariat adalah membantu DPRD dalam menyusun jadwal sidang, mengelola dokumen, serta menyediakan fasilitas dan informasi yang dibutuhkan anggota DPRD. Sekretariat juga bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum DPRD. Dengan keberadaan sekretariat yang profesional dan efisien, pelaksanaan tugas DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dapat berjalan lancar dan optimal. Sekretariat DPRD menjadi penghubung antara DPRD dengan instansi lain serta masyarakat.
Bimtek/Diklat Optimalisasi Kinerja DPRD Melalui Pembuatan PERDA (Legal Drafting) serta Teknik Pembentukan Produk Daerah @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Kinerja DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) meliputi proses legislasi yang sistematis dan transparan. DPRD bersama pemerintah daerah merumuskan rancangan PERDA berdasarkan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembuatan PERDA dimulai dengan penyusunan naskah akademik dan rancangan awal, kemudian melalui pembahasan di komisi-komisi DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, rancangan PERDA disampaikan dalam sidang paripurna untuk disahkan. DPRD juga melakukan evaluasi dan konsultasi publik agar PERDA yang dibuat relevan dan sesuai dengan aspirasi warga. Peran DPRD dalam legal drafting penting untuk menjamin aturan daerah efektif dan mengakomodasi kepentingan publik.
Bimtek/Diklat Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD Dan EKPPD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dilakukan oleh kepala daerah sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan APBD kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. LKPJ memuat capaian program, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) bertujuan untuk melaporkan kinerja pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat secara tahunan, mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan laporan LKPJ dan LPPD. EKPPD digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja serta sebagai dasar perbaikan di masa depan.
Bimtek/Diklat Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah dokumen resmi yang menyajikan informasi keuangan daerah selama satu periode anggaran. LKPD berisi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan LKPD adalah memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. LKPD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit LKPD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah pusat. LKPD membantu memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan kebutuhan daerah.
Bimtek/Diklat Sosialisasi PP No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Serta Penyusunan dan Penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan Pelaksanaan EPPD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyampaian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dilakukan oleh kepala daerah setiap tahun kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan daerah. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk menjelaskan pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran. RLPPD (Rencana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) merupakan dokumen perencanaan laporan yang menjadi acuan penyusunan LPPD. Pelaksanaan EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) bertujuan untuk menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan laporan yang disampaikan, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah. Proses ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Bimtek/Diklat Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah platform digital yang digunakan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pemerintahan daerah secara terintegrasi. SIPD memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola data, menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta laporan keuangan dan pembangunan. Sistem ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. SIPD juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk sinkronisasi data dan program. Dengan SIPD, proses birokrasi menjadi lebih cepat dan terstruktur sehingga mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Bimtek/Diklat Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Tata cara penghitungan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi beberapa langkah sistematis. Pertama, pemerintah daerah mengidentifikasi sumber pendapatan seperti pajak, retribusi, dan dana transfer dari pusat. Selanjutnya, dilakukan perhitungan proyeksi pendapatan yang realistis untuk tahun anggaran berjalan. Setelah itu, anggaran belanja direncanakan berdasarkan prioritas pembangunan, termasuk belanja operasional, modal, dan tidak terduga. Penganggaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Dokumen APBD disusun dan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui. Setelah disetujui, APBD menjadi dasar pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
