Menampilkan semua 3 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Transparansi Desa
Bimtek Audit dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa oleh Aparat Desa @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuangan desa meliputi sumber dana seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), serta bantuan keuangan lainnya. Pengelolaan keuangan desa yang baik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana secara efektif, efisien, dan transparan. Dalam konteks pemerintahan desa, pengelolaan keuangan melibatkan seluruh tahapan mulai dari penyusunan anggaran (APBDes), realisasi belanja, hingga pelaporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama pengelolaan keuangan adalah memastikan dana yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Pengelolaan yang baik juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa.
Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa Sesuai Permendagri Terbaru @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Tata kelola pemerintahan adalah serangkaian proses, kebijakan, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan mengatur jalannya pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks desa, tata kelola pemerintahan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik harus melibatkan partisipasi masyarakat, menjunjung tinggi integritas, serta mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Permendagri terbaru, guna menciptakan pemerintahan desa yang profesional dan bertanggung jawab.
