Menampilkan semua 10 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Tata Kelola Keuangan Daerah
Bimtek Integrasi Perencanaan dan Penganggaran dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Integrasi perencanaan dan penganggaran merupakan upaya penyelarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (seperti RPJMD dan RKPD) dengan dokumen penganggaran (seperti KUA-PPAS, RKA, dan APBD) agar pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Melalui integrasi ini, setiap program dan kegiatan pemerintah daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) hadir sebagai alat bantu yang memfasilitasi proses integrasi secara digital, transparan, dan terukur, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah Sesuai UU HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) merupakan regulasi yang mengatur sistem keuangan negara yang lebih adil, efisien, dan transparan. UU ini menyederhanakan jenis pajak dan retribusi daerah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mendorong sinergi kebijakan fiskal nasional dan daerah. Melalui UU HKPD, pengelolaan pajak daerah menjadi lebih terintegrasi dan berbasis sistem digital, guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan publik. UU ini menjadi dasar transformasi fiskal menuju kemandirian daerah yang berkelanjutan dan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel.
Bimtek Penguatan Fungsi Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Badan Anggaran DPRD adalah alat kelengkapan dewan yang memiliki peran strategis dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan anggaran daerah. Badan ini bertugas membahas Rancangan APBD bersama pemerintah daerah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Badan Anggaran juga berperan dalam memberikan masukan terkait prioritas dan alokasi anggaran yang efektif dan efisien. Dengan optimalnya fungsi Badan Anggaran, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Bimtek Modul Penatausahaan di SIPD RI: Alur dan Penggunaan @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) adalah platform digital resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang dirancang untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi. SIPD RI bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui sistem ini, seluruh data keuangan dan pembangunan daerah dapat dikelola dalam satu kesatuan yang tersinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat. SIPD RI juga mempermudah pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah berdasarkan data yang real-time, akurat, dan sesuai regulasi nasional.
Bimtek Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis SIPD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Bimtek Penganggaran Daerah Berbasis SIPD @bimtekedukasi 2025 merupakan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun anggaran secara efektif melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam bimtek ini, peserta akan mempelajari tahapan penganggaran, mulai dari perencanaan kegiatan, penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), hingga integrasi dengan dokumen APBD secara digital. Penggunaan SIPD memungkinkan proses penganggaran berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Pelatihan ini penting untuk memastikan kesesuaian antara program prioritas daerah dengan ketersediaan anggaran, serta mendukung tata kelola keuangan yang baik dan berbasis data.
Bimbingan Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020. @BIMTEK EDUKASI Tahun 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000Bimbingan Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur pemerintah daerah mengenai tata cara pengelolaan keuangan sesuai regulasi dan standar yang berlaku. Pelatihan ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Dengan bimbingan dari narasumber ahli, peserta dibekali keterampilan teknis dalam menerapkan pedoman pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Bimtek ini mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah yang baik, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.
