Menampilkan semua 2 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Tata Cara Penghitungan
Bimtek/Diklat Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Keuangan partai politik adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan partai dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya. Sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan dari perorangan atau badan hukum, bantuan dari pemerintah, serta pendapatan lain yang sah. Pengelolaan keuangan partai harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik wajib menyusun laporan keuangan tahunan dan melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diaudit. Pengawasan keuangan partai penting agar penggunaan dana sesuai dengan tujuan politik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Bimtek/Diklat Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Tata cara penghitungan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi beberapa langkah sistematis. Pertama, pemerintah daerah mengidentifikasi sumber pendapatan seperti pajak, retribusi, dan dana transfer dari pusat. Selanjutnya, dilakukan perhitungan proyeksi pendapatan yang realistis untuk tahun anggaran berjalan. Setelah itu, anggaran belanja direncanakan berdasarkan prioritas pembangunan, termasuk belanja operasional, modal, dan tidak terduga. Penganggaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Dokumen APBD disusun dan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui. Setelah disetujui, APBD menjadi dasar pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
