Menampilkan semua 9 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
sipd ri
Bimtek Rekonsiliasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah di SIPD RI @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) adalah platform terpadu yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pengelolaan, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi pemerintahan daerah secara terintegrasi. SIPD RI memfasilitasi pencatatan dan pelaporan aset, termasuk Barang Milik Daerah (BMD), secara sistematis dan real-time. Dengan SIPD RI, pemerintah daerah dapat menyajikan data yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mendorong akuntabilitas, serta memastikan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan sesuai regulasi nasional.
Bimtek Rekonsiliasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah di SIPD RI @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Rekonsiliasi dan Pelaporan Barang adalah proses penting dalam memastikan kesesuaian data aset antara catatan pengelola barang dan catatan keuangan daerah. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan laporan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Rekonsiliasi dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan selisih atau perbedaan data, sehingga dapat mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Pelaporan barang yang tepat dan terintegrasi, khususnya melalui sistem seperti SIPD RI, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan pemerintah daerah secara efektif dan berkelanjutan.
Info Bimtek Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan Sesuai Permen PUPR Terbaru @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) terbaru merupakan regulasi terkini yang mengatur standar teknis, prosedur, serta tata kelola pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan. Pembaruan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan bangunan gedung. Permen PUPR terbaru dirancang untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan tantangan pembangunan masa kini, termasuk aspek keselamatan, keberlanjutan, dan efisiensi. Regulasi ini wajib dipahami dan diterapkan oleh pemerintah daerah dan instansi teknis guna menjamin kualitas serta akuntabilitas proyek infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Info Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur PUPR Berbasis SIPD @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000PUPR berbasis SIPD merupakan pendekatan perencanaan dan penganggaran program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui sistem ini, perencanaan kegiatan infrastruktur dapat disusun secara lebih sistematis, terukur, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. SIPD memfasilitasi penyusunan Renja, RKPD, dan RKA-SKPD dengan alur yang transparan dan sesuai regulasi. Pendekatan ini mendukung efisiensi anggaran, konsistensi antar dokumen, serta akuntabilitas pelaksanaan proyek infrastruktur, sehingga pembangunan fisik daerah dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.
Bimtek Strategi Optimalisasi Penatausahaan Digital untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, pembiayaan, dan aset secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Penilaian kinerja ini mencakup aspek realisasi anggaran, rasio keuangan, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kualitas pelaporan keuangan. Kinerja yang baik menunjukkan bahwa anggaran digunakan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di era digital, sistem seperti SIPD RI dan Coretax membantu mempercepat proses pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan, sehingga memperkuat tata kelola keuangan daerah dan mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
Bimtek Pengawasan, Audit, dan SPIP dalam Penatausahaan Digital @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penatausahaan digital adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan daerah yang dilakukan secara elektronik melalui sistem terintegrasi seperti SIPD RI dan Coretax. Dengan pendekatan digital, seluruh data keuangan—baik belanja maupun pendapatan—tercatat secara real-time, lebih akurat, dan mudah diawasi. Sistem ini mendukung transparansi, efisiensi, serta meminimalkan risiko kesalahan dan manipulasi data. Penatausahaan digital juga mempercepat proses rekonsiliasi, audit, serta pengambilan keputusan berbasis data. Transformasi ini menjadi landasan penting dalam tata kelola keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.
Bimtek Penatausahaan Penerimaan Daerah dalam SIPD RI @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan administratif yang meliputi pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan secara tertib, sistematis, dan sesuai regulasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, penatausahaan mencakup proses verifikasi dokumen keuangan, pengesahan SPP, SPM, hingga penerbitan SP2D. Penatausahaan juga memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat dalam sistem, seperti SIPD RI, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini penting dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran, baik dari sisi belanja maupun penerimaan daerah. Penatausahaan yang baik akan mempercepat pelaporan dan memudahkan audit keuangan oleh instansi pengawas.
Bimtek Kebijakan Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI dan Coretax @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Coretax adalah sistem aplikasi berbasis digital yang dikembangkan untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara transparan, akurat, dan terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pelacakan data wajib pajak, pembayaran online, serta pelaporan real-time yang memudahkan pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Coretax juga mendukung integrasi dengan sistem lain seperti SIPD RI, sehingga mendukung transformasi digital tata kelola keuangan daerah. Dengan Coretax, potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah (PAD).
Bimtek SIPD RI Perencanaan @bimtekedukasi Tahun 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000Bimtek SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengoperasikan dan memanfaatkan SIPD secara optimal. Pelatihan ini mencakup pengelolaan data pemerintahan, penatausahaan keuangan, perencanaan anggaran, serta pelaporan yang terintegrasi dalam satu sistem digital. Dengan bimbingan narasumber ahli, peserta diajarkan cara memasukkan data secara akurat, memonitor realisasi anggaran, dan menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bimtek SIPD bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, modern, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
