Menampilkan semua 7 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
RKPD
Bimtek Penguatan Peran Bappeda/Bappelitbangda dalam Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penguatan peran Bappeda/Bappelitbangda sangat penting dalam menjamin sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sebagai institusi perencana, Bappeda berperan dalam merumuskan arah kebijakan, mengkoordinasikan perangkat daerah, serta memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD dengan dokumen penganggaran seperti KUA-PPAS dan APBD. Melalui penguatan kapasitas ini, Bappeda dapat menjalankan fungsi kontrol, monitoring, serta evaluasi pembangunan secara lebih efektif dan akuntabel. Peran strategis ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Bimtek Penyusunan Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Program Prioritas Pembangunan adalah serangkaian program atau kegiatan utama yang dirancang untuk menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan mendesak masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional. Penyusunan program ini dilakukan dengan mempertimbangkan visi-misi pembangunan, arah kebijakan pemerintah, serta ketersediaan sumber daya yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan berjalan secara fokus, efisien, dan berdampak nyata. Program prioritas juga menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja pembangunan. Dengan program prioritas yang tepat, pemerintah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Info Bimtek Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan Sesuai Permen PUPR Terbaru @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) terbaru merupakan regulasi terkini yang mengatur standar teknis, prosedur, serta tata kelola pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan. Pembaruan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan bangunan gedung. Permen PUPR terbaru dirancang untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan tantangan pembangunan masa kini, termasuk aspek keselamatan, keberlanjutan, dan efisiensi. Regulasi ini wajib dipahami dan diterapkan oleh pemerintah daerah dan instansi teknis guna menjamin kualitas serta akuntabilitas proyek infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Info Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur PUPR Berbasis SIPD @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000PUPR berbasis SIPD merupakan pendekatan perencanaan dan penganggaran program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui sistem ini, perencanaan kegiatan infrastruktur dapat disusun secara lebih sistematis, terukur, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. SIPD memfasilitasi penyusunan Renja, RKPD, dan RKA-SKPD dengan alur yang transparan dan sesuai regulasi. Pendekatan ini mendukung efisiensi anggaran, konsistensi antar dokumen, serta akuntabilitas pelaksanaan proyek infrastruktur, sehingga pembangunan fisik daerah dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 (Permendagri Nomor 17 Tahun 2021) @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dan evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. RKPD disusun berdasarkan visi, misi kepala daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini memuat prioritas program, sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan anggaran. RKPD diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. RKPD menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penyusunannya melibatkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten atau kota. Dalam RKPD tercantum tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan untuk setiap program. Tujuannya adalah untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan. RKPD juga menjadi instrumen penting dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
