Menampilkan semua 2 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Rekonsiliasi Keuangan
PROGRAM PELATIHAN
- Bimtek Aset & BMD Terbaru
- Bimtek BLU / BLUD Terbaru
- Bimtek BUMD / BUMDes Terbaru
- Bimtek Desa / Distrik Terbaru
- Bimtek Dinas PU & Tata Ruang Terbaru
- Bimtek DPRD Dan Sekretariat DPRD Terbaru
- Bimtek DPRD Terbaru
- Bimtek GIS Terbaru
- Bimtek Hukum Terbaru
- Bimtek Humas & Protokol Terbaru
- Bimtek Kearsipan Terbaru
- Bimtek Kepegawaian Terbaru
- Bimtek Kependudukan & Catatan Sipil Terbaru
- Bimtek Kesehatan Terbaru
- Bimtek Keuangan Terbaru
- Bimtek Lingkungan Hidup Terbaru
- Bimtek MC & Protokoler Terbaru
- Bimtek Pemadam Kebakaran (Damkar) Terbaru
- Bimtek Pemerintah Daerah Terbaru
- Bimtek Penanaman Modal Terbaru
- Bimtek Pengadaan Barang & Jasa Terbaru
- Bimtek Perguruan Tinggi Terbaru
- Bimtek Perpajakan Terbaru
- Bimtek Pertanahan Terbaru
- Bimtek Rumah Sakit & Puskesmas Terbaru
- Bimtek Satpol PP Terbaru
- Pelatihan Rumah Sakit Terbaru
- Pelatihan Umum Terbaru
- Sertifikasi Barang & Jasa
- Training Swasta
- Training ISO
- Training Procurement
- Training SDM dan HRD
- Training Swasta
- Training Tax
- Bimtek Pelatihan Terbaru
Bimtek Studi Kasus Penatausahaan Belanja & Pendapatan Berbasis Sistem @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pendapatan berbasis sistem adalah pendekatan modern dalam pengelolaan penerimaan daerah yang menggunakan platform digital untuk mencatat, memantau, dan melaporkan seluruh transaksi secara real-time dan terintegrasi. Sistem seperti Coretax dan SIPD RI memungkinkan pemerintah daerah mengelola data wajib pajak, penerimaan retribusi, serta pendapatan lainnya secara lebih akurat, efisien, dan transparan. Melalui sistem ini, proses rekonsiliasi, validasi, dan pelaporan menjadi lebih mudah, serta meminimalisir risiko kesalahan manual dan potensi kebocoran penerimaan. Pendekatan ini mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.
Bimtek Penatausahaan Penerimaan Daerah dalam SIPD RI @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan administratif yang meliputi pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan secara tertib, sistematis, dan sesuai regulasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, penatausahaan mencakup proses verifikasi dokumen keuangan, pengesahan SPP, SPM, hingga penerbitan SP2D. Penatausahaan juga memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat dalam sistem, seperti SIPD RI, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini penting dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran, baik dari sisi belanja maupun penerimaan daerah. Penatausahaan yang baik akan mempercepat pelaporan dan memudahkan audit keuangan oleh instansi pengawas.
