Permendagri62

Pemerintah daerah menyusun APBD berdasarkan kebutuhan masyarakat, dengan pendapatan berasal dari pajak, retribusi, dan transfer pusat seperti DAU, DAK, dan Dana Desa. Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel melalui sistem e-budgeting dan e-planning. Perencanaan disusun lewat RKPD dan RPJMD, serta melibatkan Musrenbang.

Pelaksanaan anggaran meliputi pencairan dana melalui SPP, SPM, dan SP2D, serta penatausahaan keuangan berbasis akrual. Evaluasi dan pengawasan dilakukan oleh inspektorat, TAPD, dan BPK. Dana cadangan dan darurat disiapkan untuk kondisi khusus, sementara surplus anggaran dapat dimanfaatkan kembali. Dengan tata kelola yang baik dan sistem digital, keuangan daerah mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.