Menampilkan semua 15 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
perencanaan pembangunan daerah
Bimtek Penguatan Peran Bappeda/Bappelitbangda dalam Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penguatan peran Bappeda/Bappelitbangda sangat penting dalam menjamin sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sebagai institusi perencana, Bappeda berperan dalam merumuskan arah kebijakan, mengkoordinasikan perangkat daerah, serta memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD dengan dokumen penganggaran seperti KUA-PPAS dan APBD. Melalui penguatan kapasitas ini, Bappeda dapat menjalankan fungsi kontrol, monitoring, serta evaluasi pembangunan secara lebih efektif dan akuntabel. Peran strategis ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Bimtek Penyusunan Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Program Prioritas Pembangunan adalah serangkaian program atau kegiatan utama yang dirancang untuk menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan mendesak masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional. Penyusunan program ini dilakukan dengan mempertimbangkan visi-misi pembangunan, arah kebijakan pemerintah, serta ketersediaan sumber daya yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan berjalan secara fokus, efisien, dan berdampak nyata. Program prioritas juga menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja pembangunan. Dengan program prioritas yang tepat, pemerintah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Bimtek Penyusunan Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Perencanaan @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan Rencana Aksi adalah proses merinci langkah-langkah strategis dan operasional yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Rencana aksi disusun berdasarkan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan RKT, serta memuat target, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan. Penyusunan ini penting untuk memastikan kegiatan berjalan sistematis, terukur, dan dapat dipantau progresnya. Dengan rencana aksi yang jelas, pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, rencana aksi menjadi dasar evaluasi kinerja serta alat kontrol dalam pelaksanaan anggaran dan perencanaan pembangunan yang akuntabel.
Bimtek Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun. Renstra berfungsi untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, serta indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penganggaran tahunan. Penyusunan Renstra yang baik memastikan arah pembangunan OPD selaras dengan RPJMD serta mendukung akuntabilitas dan efektivitas kinerja. Renstra yang disusun berbasis data dan hasil evaluasi kinerja sebelumnya akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Bimtek Integrasi Perencanaan dan Penganggaran dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Integrasi perencanaan dan penganggaran merupakan upaya penyelarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (seperti RPJMD dan RKPD) dengan dokumen penganggaran (seperti KUA-PPAS, RKA, dan APBD) agar pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Melalui integrasi ini, setiap program dan kegiatan pemerintah daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) hadir sebagai alat bantu yang memfasilitasi proses integrasi secara digital, transparan, dan terukur, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Berbasis SIPD Tahun 2025 @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah platform terpadu yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel. SIPD mencakup seluruh siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Melalui sistem ini, data dan informasi pembangunan dapat diakses secara real-time dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. SIPD juga memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efisiensi anggaran.
Bimtek Kolaborasi Pemerintah Distrik dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Kolaborasi Pemerintah Distrik dan Desa adalah upaya bersama yang terkoordinasi antara pemerintah tingkat distrik dan pemerintah desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang selaras dan berkelanjutan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, menyatukan visi pembangunan, serta mencegah tumpang tindih program antar wilayah. Dengan sinergi yang baik, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Kolaborasi ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang harmonis, efisien, dan tepat sasaran.
Bimtek Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan program adalah proses perencanaan yang sistematis untuk merancang kegiatan, kebijakan, atau regulasi yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu. Dalam konteks pemerintahan daerah, penyusunan program melibatkan analisis kebutuhan, penetapan prioritas, serta integrasi dengan rencana pembangunan yang lebih luas. Penyusunan program bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan yang dirancang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah. Proses ini harus melibatkan partisipasi publik, berbasis data yang valid, dan mengikuti peraturan perundang-undangan agar program yang dihasilkan efektif, terukur, dan mampu menjawab tantangan daerah.
Bimtek Tata Cara Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) yang Efektif @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dirumuskan oleh anggota DPRD untuk menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan daerah. Pokir disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat yang diperoleh melalui reses, kunjungan kerja, dan forum-forum dialog publik. Pokir bertujuan untuk memastikan bahwa usulan masyarakat dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Pokir harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan partisipatif agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pokir menjadi wujud komitmen DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui perencanaan yang terintegrasi.
Bimtek Perencanaan Partisipatif dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum partisipatif tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menghimpun aspirasi, usulan, dan kebutuhan masyarakat dalam rangka penyusunan rencana pembangunan. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi, dengan tujuan memastikan perencanaan pembangunan lebih responsif, akuntabel, dan tepat sasaran. Melalui Musrenbang, berbagai pemangku kepentingan—termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta—dilibatkan secara aktif. Hasil Musrenbang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja. Proses ini memperkuat transparansi, kolaborasi, serta sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan daerah.
Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data dan Statistik @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Dokumen Perencanaan adalah kumpulan dokumen resmi yang memuat rencana pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu, seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra (Rencana Strategis), dan Renja (Rencana Kerja). Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang terukur dan terarah. Penyusunan dokumen perencanaan harus mengacu pada visi misi daerah, kebutuhan masyarakat, dan regulasi yang berlaku. Dokumen perencanaan yang baik mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Bimtek Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) dalam Perencanaan @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Standar Satuan Harga (SSH) adalah daftar referensi harga satuan barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. SSH berfungsi untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran belanja daerah. Dengan menggunakan SSH, pemerintah daerah dapat menghindari ketidaksesuaian harga dan mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efisien. Standar ini mencakup berbagai komponen biaya seperti bahan baku, upah tenaga kerja, dan jasa lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pengelolaan SSH yang baik mendukung pengendalian belanja serta evaluasi kinerja anggaran yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Bimtek Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah @bimtekedukasi 2025 adalah pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam menyusun dokumen Renja secara efektif dan tepat sasaran. Renja merupakan dokumen kerja tahunan perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan untuk mencapai target strategis sesuai Renstra dan RPJMD. Dalam bimtek ini, peserta akan mempelajari proses penyusunan Renja, teknik pemilihan prioritas kegiatan, serta pengintegrasian Renja dengan RKPD dan penganggaran daerah. Pelatihan ini penting untuk memastikan pelaksanaan program kerja perangkat daerah berjalan lancar, terukur, dan mendukung pencapaian pembangunan daerah secara optimal.
Bimtek Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis SIPD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Bimtek Penganggaran Daerah Berbasis SIPD @bimtekedukasi 2025 merupakan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun anggaran secara efektif melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam bimtek ini, peserta akan mempelajari tahapan penganggaran, mulai dari perencanaan kegiatan, penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), hingga integrasi dengan dokumen APBD secara digital. Penggunaan SIPD memungkinkan proses penganggaran berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Pelatihan ini penting untuk memastikan kesesuaian antara program prioritas daerah dengan ketersediaan anggaran, serta mendukung tata kelola keuangan yang baik dan berbasis data.
