Menampilkan semua 9 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
perencanaan daerah
Bimtek Monitoring, Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Monitoring merupakan proses pengawasan secara sistematis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan guna memastikan kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan capaian yang diharapkan. Dalam konteks perencanaan dan penganggaran daerah, monitoring dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kemajuan pelaksanaan, kendala, serta potensi penyimpangan. Proses ini melibatkan pengumpulan data, pengamatan, dan analisis atas indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang cepat dan akurat kepada pengambil kebijakan agar dapat melakukan penyesuaian atau koreksi yang diperlukan, demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan.
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 (Permendagri Nomor 17 Tahun 2021) @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dan evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. RKPD disusun berdasarkan visi, misi kepala daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini memuat prioritas program, sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan anggaran. RKPD diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. RKPD menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penyusunannya melibatkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten atau kota. Dalam RKPD tercantum tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan untuk setiap program. Tujuannya adalah untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan. RKPD juga menjadi instrumen penting dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
Bimtek SIPD RI Perencanaan @bimtekedukasi Tahun 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000Bimtek SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengoperasikan dan memanfaatkan SIPD secara optimal. Pelatihan ini mencakup pengelolaan data pemerintahan, penatausahaan keuangan, perencanaan anggaran, serta pelaporan yang terintegrasi dalam satu sistem digital. Dengan bimbingan narasumber ahli, peserta diajarkan cara memasukkan data secara akurat, memonitor realisasi anggaran, dan menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bimtek SIPD bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, modern, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
