Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Peran BPKAD dalam Tata Kelola Barang Milik Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan serta aset milik pemerintah daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), BPKAD memiliki peran penting mulai dari perencanaan kebutuhan, pencatatan, pengamanan, pemanfaatan, hingga pelaporan aset. BPKAD juga bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal untuk memastikan seluruh proses pengelolaan aset berjalan sesuai peraturan. Dengan tata kelola yang baik, BPKAD diharapkan mampu mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Penatausahaan dan Pencatatan Aset Daerah dengan Aplikasi SIMDA BMD @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) adalah sistem yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset secara terintegrasi, efektif, dan akuntabel. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan daerah sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi pemerintah. Salah satu modul penting dalam SIMDA adalah SIMDA BMD yang berfungsi untuk mencatat, mengelompokkan, dan memantau Barang Milik Daerah (BMD) secara sistematis dan real-time. Penggunaan aplikasi ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta meminimalisir risiko kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. Dengan SIMDA, pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan dan aset yang akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Studi Kasus Penatausahaan Belanja & Pendapatan Berbasis Sistem @bimtekedukasi 2025 – 2026

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Pendapatan berbasis sistem adalah pendekatan modern dalam pengelolaan penerimaan daerah yang menggunakan platform digital untuk mencatat, memantau, dan melaporkan seluruh transaksi secara real-time dan terintegrasi. Sistem seperti Coretax dan SIPD RI memungkinkan pemerintah daerah mengelola data wajib pajak, penerimaan retribusi, serta pendapatan lainnya secara lebih akurat, efisien, dan transparan. Melalui sistem ini, proses rekonsiliasi, validasi, dan pelaporan menjadi lebih mudah, serta meminimalisir risiko kesalahan manual dan potensi kebocoran penerimaan. Pendekatan ini mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek SIPD RI Penatausahaan @bimtekedukasi Tahun 2025/2026

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000

Bimtek SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengoperasikan dan memanfaatkan SIPD secara optimal. Pelatihan ini mencakup pengelolaan data pemerintahan, penatausahaan keuangan, perencanaan anggaran, serta pelaporan yang terintegrasi dalam satu sistem digital. Dengan bimbingan narasumber ahli, peserta diajarkan cara memasukkan data secara akurat, memonitor realisasi anggaran, dan menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bimtek SIPD bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, modern, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimbingan Teknis Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa/Kelurahan @BIMTEK EDUKASI Tahun 2025

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000

Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa/Kelurahan adalah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dan kelurahan dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Materi bimtek mencakup prosedur pencatatan, pelaporan, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan. Peserta dibekali pengetahuan teknis untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pelatihan ini juga mendorong penerapan tata kelola keuangan yang baik guna mendukung pembangunan desa berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik di tingkat lokal.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Implementasi Permendagri 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional @BIMTEK EDUKASI 2025

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000

Bimtek Pertanggungjawaban Dana Operasional dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional secara tepat, transparan, dan akuntabel. Pelatihan ini membahas prosedur administrasi, mekanisme pelaporan, serta regulasi yang mengatur pengelolaan dana operasional di instansi pemerintah. Dengan bimbingan narasumber berpengalaman, peserta diajak memahami langkah-langkah verifikasi dan dokumentasi yang benar agar laporan dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan sesuai aturan. Bimtek ini bertujuan mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien serta mencegah penyalahgunaan dana operasional demi terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan terpercaya.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Sistem dan Prosedur Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah @BIMTEKEDUKASI 2025

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000

Prosedur dalam pengelolaan keuangan adalah serangkaian langkah sistematis yang harus diikuti untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan dana secara efektif dan efisien. Prosedur ini mencakup perencanaan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, pelaksanaan pengeluaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuan utama prosedur ini adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mencegah penyalahgunaan dana. Dengan prosedur yang jelas dan terstruktur, pengelolaan keuangan dapat berjalan lancar, mendukung tujuan organisasi atau instansi, dan meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan dana publik maupun swasta.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah @BIMTEKEDUKASI 2025

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000

Keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik juga mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta mencegah penyimpangan dan korupsi. Keuangan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan otonomi daerah.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk