Pengawasan Keuangan

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) @bimtekedukasi 2025 – 2026

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000
ChatGPT bilang:
ChatGPT bilang:
ChatGPT bilang:
ChatGPT bilang:

Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah upaya sistematis untuk mengidentifikasi, memantau, dan menghentikan aliran dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan terorisme. Proses ini melibatkan penerapan prinsip kehati-hatian, analisis transaksi keuangan, serta pelaksanaan kebijakan Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) secara ketat. Lembaga keuangan dan berbagai sektor wajib memastikan bahwa transaksi yang mereka fasilitasi tidak digunakan untuk tujuan ilegal. Pencegahan pendanaan terorisme bertujuan untuk melindungi stabilitas sistem keuangan, menjaga keamanan nasional, dan mencegah kejahatan yang mengancam keselamatan publik dan ketertiban internasional.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek/Diklat Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. @bimtekedukasi 2025

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah dokumen resmi yang menyajikan informasi keuangan daerah selama satu periode anggaran. LKPD berisi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan LKPD adalah memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. LKPD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit LKPD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah pusat. LKPD membantu memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan kebutuhan daerah.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimbingan Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020. @BIMTEK EDUKASI Tahun 2025

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000

Bimbingan Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur pemerintah daerah mengenai tata cara pengelolaan keuangan sesuai regulasi dan standar yang berlaku. Pelatihan ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Dengan bimbingan dari narasumber ahli, peserta dibekali keterampilan teknis dalam menerapkan pedoman pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Bimtek ini mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah yang baik, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Implementasi Permendagri 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional @BIMTEK EDUKASI 2025

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000

Bimtek Pertanggungjawaban Dana Operasional dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional secara tepat, transparan, dan akuntabel. Pelatihan ini membahas prosedur administrasi, mekanisme pelaporan, serta regulasi yang mengatur pengelolaan dana operasional di instansi pemerintah. Dengan bimbingan narasumber berpengalaman, peserta diajak memahami langkah-langkah verifikasi dan dokumentasi yang benar agar laporan dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan sesuai aturan. Bimtek ini bertujuan mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien serta mencegah penyalahgunaan dana operasional demi terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan terpercaya.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah @BIMTEKEDUKASI 2025

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Instansi Pemerintah adalah dokumen resmi yang memuat rincian penggunaan anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disetujui. DPA berfungsi sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan anggaran secara terperinci, mencakup alokasi dana, jadwal pelaksanaan, serta sasaran yang ingin dicapai. Penyusunan DPA harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar penggunaan anggaran efektif, efisien, dan akuntabel. Dokumen ini menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan instansi serta mendukung transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk