Menampilkan semua 9 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
pembangunan daerah
Bimtek Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak dan Retribusi @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendanaan yang diperoleh daerah secara mandiri untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Optimalisasi PAD bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, serta mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, pemerintah daerah dapat menggali potensi lokal secara maksimal dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi demi kesejahteraan masyarakat.
Bimtek Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Hubungan Antar Pemerintahan @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Otonomi Daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui otonomi, pemerintah daerah memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, membuat kebijakan, dan menyusun peraturan daerah. Otonomi Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan menjadi bagian penting dalam memperkuat integrasi nasional serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah: Perda, Perbup, dan Surat Edaran @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Produk hukum daerah adalah aturan atau ketentuan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Produk hukum ini meliputi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwal), serta Surat Edaran yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Penyusunan produk hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Produk hukum yang baik mampu memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan program daerah, menciptakan tertib administrasi, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Bimtek Sinergi PTN-BLU dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder untuk Penguatan Tridharma @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000ChatGPT bilang:
Bimtek Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penanaman modal adalah kegiatan menanamkan dana atau aset oleh investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, ke dalam suatu usaha atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tingkat daerah, penanaman modal memainkan peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memperkuat sektor-sektor produktif. Pemerintah, melalui kebijakan dan sistem pelayanan seperti OSS-RBA dan DPMPTSP, berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien. Penanaman modal yang terencana dan tepat sasaran juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah.
Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Evaluasi ini bertujuan mengukur sejauh mana target dan sasaran pembangunan tercapai sesuai rencana. Data dan informasi yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta dampak dari pembangunan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Evaluasi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan evaluasi yang tepat, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Bimtek/Diklat Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD Dan EKPPD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dilakukan oleh kepala daerah sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan APBD kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. LKPJ memuat capaian program, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) bertujuan untuk melaporkan kinerja pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat secara tahunan, mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan laporan LKPJ dan LPPD. EKPPD digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja serta sebagai dasar perbaikan di masa depan.
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. RKPD menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penyusunannya melibatkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten atau kota. Dalam RKPD tercantum tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan untuk setiap program. Tujuannya adalah untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan. RKPD juga menjadi instrumen penting dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
Bimtek SIPD RI Perencanaan @bimtekedukasi Tahun 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000Bimtek SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengoperasikan dan memanfaatkan SIPD secara optimal. Pelatihan ini mencakup pengelolaan data pemerintahan, penatausahaan keuangan, perencanaan anggaran, serta pelaporan yang terintegrasi dalam satu sistem digital. Dengan bimbingan narasumber ahli, peserta diajarkan cara memasukkan data secara akurat, memonitor realisasi anggaran, dan menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bimtek SIPD bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, modern, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
