Menampilkan 1–24 dari 25 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Diklat
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 (Permendagri Nomor 17 Tahun 2021) @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dan evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. RKPD disusun berdasarkan visi, misi kepala daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini memuat prioritas program, sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan anggaran. RKPD diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bimtek/Diklat Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Keuangan partai politik adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan partai dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya. Sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan dari perorangan atau badan hukum, bantuan dari pemerintah, serta pendapatan lain yang sah. Pengelolaan keuangan partai harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik wajib menyusun laporan keuangan tahunan dan melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diaudit. Pengawasan keuangan partai penting agar penggunaan dana sesuai dengan tujuan politik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Bimtek/Diklat Penguatan Manajemen Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Risalah Sekretariat DPRD adalah dokumen resmi yang berisi catatan lengkap tentang jalannya sidang atau rapat DPRD. Risalah ini mencakup waktu, tempat, peserta, materi pembahasan, keputusan, serta hasil suara dalam setiap agenda rapat. Penyusunan risalah dilakukan oleh Sekretariat DPRD untuk mendokumentasikan proses dan hasil pembahasan secara akurat dan transparan. Risalah menjadi bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai referensi dalam tindak lanjut kebijakan atau pembuatan peraturan daerah. Dokumen ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan DPRD kepada publik serta memastikan pelaksanaan tugas legislatif berjalan sesuai prosedur.
Bimtek/Diklat Sosialisasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menjalankan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Penyelenggaraan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan serta pengelolaan sumber daya daerah. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah bekerja sama dengan DPRD serta masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.
Bimtek/Diklat Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Implementasi Permendagri bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah menjalankan peraturan ini dengan menyesuaikan sistem perencanaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan. Meskipun ada kendala teknis seperti perubahan nomenklatur dan penyesuaian indikator, pelatihan dan bimbingan teknis membantu aparatur daerah memahami aturan baru. Komunikasi yang baik antar instansi juga penting untuk kelancaran implementasi. Evaluasi rutin dilakukan untuk memperbaiki proses dan mengatasi hambatan. Dengan komitmen bersama, Permendagri dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan akuntabel bagi masyarakat.
Bimtek/Diklat Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD Serta Penguatan Manajemen Persidangan dan Risalah @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sekretariat DPRD adalah unit organisasi yang bertugas memberikan dukungan administrasi, teknis, dan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fungsi utama sekretariat adalah membantu DPRD dalam menyusun jadwal sidang, mengelola dokumen, serta menyediakan fasilitas dan informasi yang dibutuhkan anggota DPRD. Sekretariat juga bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum DPRD. Dengan keberadaan sekretariat yang profesional dan efisien, pelaksanaan tugas DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dapat berjalan lancar dan optimal. Sekretariat DPRD menjadi penghubung antara DPRD dengan instansi lain serta masyarakat.
Bimtek/Diklat Optimalisasi Kinerja DPRD Melalui Pembuatan PERDA (Legal Drafting) serta Teknik Pembentukan Produk Daerah @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Kinerja DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) meliputi proses legislasi yang sistematis dan transparan. DPRD bersama pemerintah daerah merumuskan rancangan PERDA berdasarkan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembuatan PERDA dimulai dengan penyusunan naskah akademik dan rancangan awal, kemudian melalui pembahasan di komisi-komisi DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, rancangan PERDA disampaikan dalam sidang paripurna untuk disahkan. DPRD juga melakukan evaluasi dan konsultasi publik agar PERDA yang dibuat relevan dan sesuai dengan aspirasi warga. Peran DPRD dalam legal drafting penting untuk menjamin aturan daerah efektif dan mengakomodasi kepentingan publik.
Bimtek/Diklat Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD Dan EKPPD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dilakukan oleh kepala daerah sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan APBD kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. LKPJ memuat capaian program, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) bertujuan untuk melaporkan kinerja pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat secara tahunan, mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan laporan LKPJ dan LPPD. EKPPD digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja serta sebagai dasar perbaikan di masa depan.
Bimtek/Diklat Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah dokumen resmi yang menyajikan informasi keuangan daerah selama satu periode anggaran. LKPD berisi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan LKPD adalah memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. LKPD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit LKPD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah pusat. LKPD membantu memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan kebutuhan daerah.
Bimtek/Diklat Sosialisasi PP No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Serta Penyusunan dan Penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan Pelaksanaan EPPD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyampaian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dilakukan oleh kepala daerah setiap tahun kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan daerah. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk menjelaskan pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran. RLPPD (Rencana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) merupakan dokumen perencanaan laporan yang menjadi acuan penyusunan LPPD. Pelaksanaan EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) bertujuan untuk menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan laporan yang disampaikan, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah. Proses ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Bimtek/Diklat Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah platform digital yang digunakan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pemerintahan daerah secara terintegrasi. SIPD memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola data, menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta laporan keuangan dan pembangunan. Sistem ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. SIPD juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk sinkronisasi data dan program. Dengan SIPD, proses birokrasi menjadi lebih cepat dan terstruktur sehingga mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Bimtek/Diklat Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Tata cara penghitungan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi beberapa langkah sistematis. Pertama, pemerintah daerah mengidentifikasi sumber pendapatan seperti pajak, retribusi, dan dana transfer dari pusat. Selanjutnya, dilakukan perhitungan proyeksi pendapatan yang realistis untuk tahun anggaran berjalan. Setelah itu, anggaran belanja direncanakan berdasarkan prioritas pembangunan, termasuk belanja operasional, modal, dan tidak terduga. Penganggaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Dokumen APBD disusun dan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui. Setelah disetujui, APBD menjadi dasar pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. RKPD menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penyusunannya melibatkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten atau kota. Dalam RKPD tercantum tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan untuk setiap program. Tujuannya adalah untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan. RKPD juga menjadi instrumen penting dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
Bimtek/Diklat Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Sesuai PP No. 18 tahun 2017 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih secara demokratis untuk mewakili masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Tugas utama mereka meliputi pembuatan peraturan daerah, pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah, serta penganggaran melalui APBD. Anggota DPRD juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan aspirasi dan kebutuhan warga demi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkeadilan.
Bimtek/Diklat Penguatan Peran Dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Fungsi Sekretariat DPRD adalah memberikan dukungan administratif dan teknis kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sekretariat bertanggung jawab mengelola administrasi, menyusun jadwal rapat, menyediakan dokumen dan informasi, serta memfasilitasi koordinasi antar alat kelengkapan dewan. Dengan fungsi ini, Sekretariat DPRD memastikan kelancaran operasional DPRD sehingga tugas dewan dapat terlaksana secara efektif dan profesional.
Bimtek/Diklat Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Kinerja Yang Sistematis Dan Efektif @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000SOP Sekretariat DPRD adalah prosedur baku yang mengatur tata kerja dan administrasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SOP ini mencakup pengelolaan dokumen, koordinasi kegiatan, penyusunan agenda rapat, pelayanan administrasi anggota DPRD, serta pelaksanaan tugas teknis dan pendukung legislasi. Dengan SOP yang jelas, Sekretariat DPRD dapat menjalankan fungsi pelayanan dan dukungan secara efektif, efisien, dan profesional demi kelancaran tugas DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif.
Bimtek/Diklat Tatacara Penyusunan KUA PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD Serta Evaluasi APBD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyusunan KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan DPA-SKPD merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) menetapkan kebijakan dan batasan anggaran secara umum. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) merinci program dan kegiatan beserta anggarannya sesuai dengan KUA-PPAS. DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh setiap SKPD. Proses ini memastikan anggaran daerah tersusun secara terencana, terukur, dan sesuai prioritas pembangunan.
Bimtek/Diklat Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta dana transfer dari pemerintah pusat. Belanja daerah merupakan penggunaan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan transparan sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Bimtek/Diklat Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang terintegrasi. SAKIP bertujuan meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta pelayanan publik, sehingga instansi pemerintah dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.
Bimtek/Diklat Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Standar Harga Satuan Regional (SHSR) adalah pedoman resmi yang menetapkan batas tertinggi biaya barang dan jasa dalam pengelolaan anggaran daerah. SHSR bertujuan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran, sehingga penggunaan dana publik dapat lebih terkontrol dan transparan. Dengan adanya SHSR, pemerintah daerah dapat menyusun anggaran yang realistis dan menghindari pemborosan dalam pengeluaran kegiatan.
Bimtek/Diklat Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Dewan @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan dewan yang bertugas menjaga dan menegakkan kode etik serta disiplin anggota DPRD. Badan ini berfungsi mengawasi perilaku anggota agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, serta menangani pengaduan atau pelanggaran etik. Dengan keberadaan Badan Kehormatan, integritas dan kredibilitas DPRD terjaga, sehingga dewan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten Dan Kota @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan aturan yang mengatur mekanisme kerja, hak, kewajiban, dan tata cara pelaksanaan tugas anggota dewan. Tata tertib ini mencakup prosedur rapat, pengambilan keputusan, pembentukan alat kelengkapan dewan, serta etika dan disiplin anggota DPRD. Dengan tata tertib yang jelas, DPRD dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.
Bimtek/Diklat Sosialisasi PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah yang sangat penting bagi pembangunan dan pelayanan publik. Pajak daerah dikenakan atas objek tertentu seperti kendaraan bermotor, hiburan, dan tanah atau bangunan, sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi pasar, parkir, dan penggunaan fasilitas umum. Pengelolaan pajak dan retribusi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan tanpa membebani masyarakat. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal serta mendukung pembiayaan program pembangunan dan kesejahteraan warga.
Bimtek/Diklat Peran Alat Kelengkapan Dewan Dan Penguatan Fungsi Legislasi DPRD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pemerintah daerah memiliki berbagai alat kelengkapan dewan yang berfungsi mendukung tugas legislatif dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan. Alat kelengkapan ini meliputi Badan Musyawarah (Bamus) yang mengatur tata tertib dan jadwal kerja, Komisi-komisi yang membidangi berbagai sektor seperti keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, serta Badan Kehormatan yang menjaga etika anggota dewan. Selain itu, terdapat Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani isu tertentu secara mendalam dan Badan Legislasi yang bertugas merumuskan rancangan peraturan daerah. Dengan keberadaan alat kelengkapan ini, dewan dapat bekerja lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran demi kemajuan daerah.
