Menampilkan semua 24 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Bimtek Keuangan Daerah
Bimtek Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas Sesuai Permendagri 79/2018 @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pola Pengelolaan Keuangan BLUD merupakan sistem pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas kepada unit layanan, seperti Puskesmas, dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara mandiri. Sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018, BLUD dapat mengelola keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas tanpa mengesampingkan tata kelola yang baik. Dengan pola ini, Puskesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui optimalisasi sumber daya dan percepatan pengambilan keputusan keuangan, sambil tetap memenuhi standar pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bimtek Studi Kasus Penatausahaan Belanja & Pendapatan Berbasis Sistem @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pendapatan berbasis sistem adalah pendekatan modern dalam pengelolaan penerimaan daerah yang menggunakan platform digital untuk mencatat, memantau, dan melaporkan seluruh transaksi secara real-time dan terintegrasi. Sistem seperti Coretax dan SIPD RI memungkinkan pemerintah daerah mengelola data wajib pajak, penerimaan retribusi, serta pendapatan lainnya secara lebih akurat, efisien, dan transparan. Melalui sistem ini, proses rekonsiliasi, validasi, dan pelaporan menjadi lebih mudah, serta meminimalisir risiko kesalahan manual dan potensi kebocoran penerimaan. Pendekatan ini mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.
Bimtek Integrasi Penatausahaan SIPD RI dengan Coretax @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pelaporan Pajak Daerah adalah proses penyampaian data dan informasi terkait penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara periodik, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku. Pelaporan ini mencakup jenis pajak, jumlah penerimaan, data wajib pajak, serta status pembayaran. Tujuannya adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan dukungan sistem digital seperti Coretax, pelaporan pajak daerah menjadi lebih terintegrasi, real-time, dan mudah diawasi. Pelaporan yang tepat waktu dan valid juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan fiskal serta proses audit oleh instansi pengawas.
Bimtek Modul Penatausahaan dalam Coretax: Penerimaan dan Pelaporan Pajak Daerah @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pelaporan Pajak Daerah adalah proses penyampaian data dan informasi terkait penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara periodik, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku. Pelaporan ini mencakup jenis pajak, jumlah penerimaan, data wajib pajak, serta status pembayaran. Tujuannya adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan dukungan sistem digital seperti Coretax, pelaporan pajak daerah menjadi lebih terintegrasi, real-time, dan mudah diawasi. Pelaporan yang tepat waktu dan valid juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan fiskal serta proses audit oleh instansi pengawas.
Bimtek Penatausahaan Penerimaan Daerah dalam SIPD RI @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan administratif yang meliputi pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan secara tertib, sistematis, dan sesuai regulasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, penatausahaan mencakup proses verifikasi dokumen keuangan, pengesahan SPP, SPM, hingga penerbitan SP2D. Penatausahaan juga memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat dalam sistem, seperti SIPD RI, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini penting dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran, baik dari sisi belanja maupun penerimaan daerah. Penatausahaan yang baik akan mempercepat pelaporan dan memudahkan audit keuangan oleh instansi pengawas.
Bimtek Modul Penatausahaan di SIPD RI: Alur dan Penggunaan @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) adalah platform digital resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang dirancang untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi. SIPD RI bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui sistem ini, seluruh data keuangan dan pembangunan daerah dapat dikelola dalam satu kesatuan yang tersinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat. SIPD RI juga mempermudah pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah berdasarkan data yang real-time, akurat, dan sesuai regulasi nasional.
Bimtek Kebijakan Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI dan Coretax @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Coretax adalah sistem aplikasi berbasis digital yang dikembangkan untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara transparan, akurat, dan terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pelacakan data wajib pajak, pembayaran online, serta pelaporan real-time yang memudahkan pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Coretax juga mendukung integrasi dengan sistem lain seperti SIPD RI, sehingga mendukung transformasi digital tata kelola keuangan daerah. Dengan Coretax, potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah (PAD).
