Bimtek GIS

Pertambangan Ilegal adalah aktivitas penambangan sumber daya mineral atau batubara yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini seringkali menimbulkan dampak negatif serius, seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, hilangnya potensi penerimaan negara, serta membahayakan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar. Pertambangan ilegal juga menyulitkan pengawasan dan pengendalian tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, penguatan pengawasan melalui teknologi seperti GIS, penegakan hukum, dan sinergi lintas lembaga menjadi sangat penting dalam menanggulangi praktik ini secara efektif.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilestarikan karena memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan sistem penyangga kehidupan. Kawasan ini meliputi hutan lindung, taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, kawasan pesisir, serta daerah resapan air. Pengelolaan kawasan lindung dilakukan secara ketat agar tidak terjadi kerusakan ekologis akibat aktivitas manusia atau industri. Dalam konteks pertambangan dan pembangunan, analisis spasial dan pemetaan kawasan lindung sangat penting agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.