Menampilkan semua 18 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Akuntabilitas Keuangan
Training Finon Terpadu 2025 @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Finon (Financial Online) adalah sistem pengelolaan keuangan berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan keuangan secara terintegrasi dan real time. Dengan Finon, seluruh transaksi keuangan dapat terdokumentasi dengan baik, transparan, dan akuntabel. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data keuangan kapan saja dan di mana saja, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Finon menjadi solusi modern dalam tata kelola keuangan yang efisien, khususnya bagi instansi pemerintah, perusahaan, maupun lembaga yang mengutamakan akurasi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan.
Bimtek Audit dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa oleh Aparat Desa @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuangan desa meliputi sumber dana seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), serta bantuan keuangan lainnya. Pengelolaan keuangan desa yang baik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana secara efektif, efisien, dan transparan. Dalam konteks pemerintahan desa, pengelolaan keuangan melibatkan seluruh tahapan mulai dari penyusunan anggaran (APBDes), realisasi belanja, hingga pelaporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama pengelolaan keuangan adalah memastikan dana yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Pengelolaan yang baik juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa.
Bimtek Strategi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU Secara Efektif dan Akuntabel @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000ChatGPT bilang:
Info Bimtek Manajemen Keuangan Rumah Sakit Berbasis BLUD @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang diterapkan pada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah, termasuk rumah sakit, untuk memberikan fleksibilitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLUD memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri, efisien, dan akuntabel tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik. Rumah sakit berbasis BLUD dapat mengelola pendapatan, belanja, serta aset secara langsung, menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), dan melakukan inovasi layanan. Dengan status BLUD, rumah sakit diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan keberlanjutan operasional secara profesional dan transparan.
Bimtek Pengelolaan Keuangan BLU Perguruan Tinggi sesuai Regulasi Terbaru @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks perguruan tinggi atau lembaga, pengelolaan keuangan mencakup penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, pengelolaan kas dan aset, hingga pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang baik mendukung keberlangsungan operasional, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Pengelolaan ini juga memastikan sumber daya digunakan secara optimal sesuai regulasi dan standar yang berlaku, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap institusi.
Bimtek SIPD RI Penatausahaan @bimtekedukasi Tahun 2025/2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000Bimtek SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengoperasikan dan memanfaatkan SIPD secara optimal. Pelatihan ini mencakup pengelolaan data pemerintahan, penatausahaan keuangan, perencanaan anggaran, serta pelaporan yang terintegrasi dalam satu sistem digital. Dengan bimbingan narasumber ahli, peserta diajarkan cara memasukkan data secara akurat, memonitor realisasi anggaran, dan menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bimtek SIPD bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, modern, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Bimbingan Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020. @BIMTEK EDUKASI Tahun 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000Bimbingan Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur pemerintah daerah mengenai tata cara pengelolaan keuangan sesuai regulasi dan standar yang berlaku. Pelatihan ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Dengan bimbingan dari narasumber ahli, peserta dibekali keterampilan teknis dalam menerapkan pedoman pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Bimtek ini mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah yang baik, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.
Bimtek Sosialisasi tentang Implementasi Transaksi Non-tunai Pada Instansi Pemerintah Daerah @BIMTEK EDUKASI 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000Bimtek Sosialisasi tentang Implementasi Transaksi bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur pemerintah dan pihak terkait mengenai proses penerapan sistem transaksi yang efektif dan efisien. Pelatihan ini membahas berbagai jenis transaksi, prosedur pelaksanaan, serta regulasi yang mengatur implementasi transaksi, baik tunai maupun non-tunai. Dengan menghadirkan narasumber berkompeten, peserta dibekali kemampuan teknis dan strategi untuk mengoptimalkan sistem transaksi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keamanan keuangan. Bimtek ini juga menekankan pentingnya integrasi teknologi untuk mempercepat layanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di instansi pemerintah.
Bimtek Implementasi Permendagri 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional @BIMTEK EDUKASI 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000Bimtek Pertanggungjawaban Dana Operasional dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional secara tepat, transparan, dan akuntabel. Pelatihan ini membahas prosedur administrasi, mekanisme pelaporan, serta regulasi yang mengatur pengelolaan dana operasional di instansi pemerintah. Dengan bimbingan narasumber berpengalaman, peserta diajak memahami langkah-langkah verifikasi dan dokumentasi yang benar agar laporan dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan sesuai aturan. Bimtek ini bertujuan mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien serta mencegah penyalahgunaan dana operasional demi terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan terpercaya.
Bimtek Sistem dan Prosedur Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah @BIMTEKEDUKASI 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000Prosedur dalam pengelolaan keuangan adalah serangkaian langkah sistematis yang harus diikuti untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan dana secara efektif dan efisien. Prosedur ini mencakup perencanaan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, pelaksanaan pengeluaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuan utama prosedur ini adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mencegah penyalahgunaan dana. Dengan prosedur yang jelas dan terstruktur, pengelolaan keuangan dapat berjalan lancar, mendukung tujuan organisasi atau instansi, dan meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan dana publik maupun swasta.
Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah @BIMTEKEDUKASI 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000Keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik juga mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta mencegah penyimpangan dan korupsi. Keuangan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan otonomi daerah.
Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah @BIMTEKEDUKASI 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Instansi Pemerintah adalah dokumen resmi yang memuat rincian penggunaan anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disetujui. DPA berfungsi sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan anggaran secara terperinci, mencakup alokasi dana, jadwal pelaksanaan, serta sasaran yang ingin dicapai. Penyusunan DPA harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar penggunaan anggaran efektif, efisien, dan akuntabel. Dokumen ini menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan instansi serta mendukung transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
