Menampilkan semua 5 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Administrasi Desa
Bimtek Manajemen dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Peningkatan kinerja adalah upaya sistematis untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan kualitas kerja individu maupun tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks pemerintahan desa, peningkatan kinerja aparatur desa bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan akurasi administrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja dapat dicapai melalui pelatihan, pembinaan, penerapan disiplin kerja, serta evaluasi berkala yang terukur. Aparatur desa yang memiliki kinerja tinggi diharapkan mampu melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan ramah, sekaligus berkontribusi secara optimal dalam pembangunan dan kemajuan desa.
Bimtek Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Tingkat Desa @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pelayanan administrasi pemerintahan adalah proses pemberian layanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan dokumen, surat-menyurat, dan pencatatan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur desa secara tertib, cepat, dan sesuai prosedur. Pelayanan ini mencakup pembuatan surat keterangan, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pengarsipan dokumen pemerintahan desa. Pelayanan administrasi yang baik bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses hak-haknya secara efisien dan transparan. Dengan pelayanan yang profesional, akurat, dan ramah, pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola desa.
Bimtek Perencanaan dan Pelaporan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada setiap desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di desa. Tujuan utama ADD adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, memperkuat struktur pemerintahan desa, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata. Pengelolaan ADD harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar dana tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.
Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pembangunan jangka menengah adalah proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dirancang untuk periode waktu menengah, biasanya lima hingga enam tahun. Dalam konteks desa, pembangunan jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi pedoman arah pembangunan desa selama masa kepemimpinan kepala desa. Pembangunan jangka menengah bertujuan untuk mencapai visi dan misi desa melalui program yang terukur, terstruktur, dan berkelanjutan. Prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa untuk menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan bermanfaat bagi seluruh warga desa.
Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa Sesuai Permendagri Terbaru @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Tata kelola pemerintahan adalah serangkaian proses, kebijakan, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan mengatur jalannya pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks desa, tata kelola pemerintahan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik harus melibatkan partisipasi masyarakat, menjunjung tinggi integritas, serta mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Permendagri terbaru, guna menciptakan pemerintahan desa yang profesional dan bertanggung jawab.
