Menampilkan 1–24 dari 51 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Pelatihan Umum Terbaru
Training Perancangan Logic System Industrial Safety Automation
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Training Perancangan Logic System untuk Industrial Safety & Automation dirancang untuk meningkatkan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem logika yang aman, efisien, serta sesuai standar keselamatan internasional. Peserta akan mempelajari konsep dasar hingga penerapan lanjutan logic system, pemrograman PLC, integrasi sensor-aktuator, hingga penerapan fail safe design dan analisis risiko. Dengan pendekatan teori, studi kasus, dan simulasi, pelatihan ini membantu peserta memahami bagaimana otomatisasi mendukung keamanan kerja dan produktivitas industri. Sangat tepat bagi engineer, teknisi, manajer, praktisi HSE, maupun profesional industri yang ingin meningkatkan kompetensi di era Industri 4.0.
Bimtek Audit Teknis Pekerjaan Konstruksi Infrastruktur
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Audit teknis pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur merupakan langkah strategis untuk menjamin mutu, efisiensi, dan akuntabilitas proyek. Melalui audit teknis, potensi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan dokumen kontrak dapat terdeteksi lebih dini, sehingga risiko teknis maupun kerugian negara dapat diminimalisir. Pelaksanaan audit ini juga menjadi bagian dari pengendalian mutu proyek serta evaluasi kinerja penyedia jasa konstruksi. Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan dibekali pengetahuan, metode, dan keterampilan praktis dalam melakukan audit teknis terhadap proyek-proyek infrastruktur, baik pada tahap konstruksi maupun pemeliharaan.
Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan dan DED
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Detail Engineering Design (DED) adalah tahapan penting dalam proyek konstruksi yang menghasilkan dokumen teknis lengkap sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan fisik. DED mencakup gambar kerja, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta rencana anggaran biaya (RAB). Penyusunan DED yang akurat akan menentukan kualitas, biaya, dan waktu pelaksanaan proyek. DED juga menjadi acuan dalam proses pengadaan, pengawasan, hingga serah terima pekerjaan. Oleh karena itu, pemahaman dan keterampilan menyusun DED sangat penting bagi aparat pemerintah, konsultan, dan penyedia jasa konstruksi untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur secara efektif dan efisien.
Bimtek Manajemen Proyek Infrastruktur Output Outcome
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Infrastruktur berbasis output adalah pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada pencapaian hasil nyata dan terukur, bukan sekadar menyelesaikan kegiatan fisik. Konsep ini mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek infrastruktur yang berfokus pada manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap kegiatan harus mampu menghasilkan output yang sesuai dengan target kinerja dan mendukung tercapainya outcome strategis pembangunan. Dalam konteks pemerintahan, pendekatan ini memperkuat akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa investasi infrastruktur benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Infrastruktur PUPR
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur. SDM yang kompeten dan profesional sangat dibutuhkan untuk merancang, mengelola, dan mengawasi proyek infrastruktur yang kompleks dan berkelanjutan. Dalam konteks Kementerian PUPR dan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas SDM menjadi strategi kunci dalam mendorong efisiensi, akuntabilitas, serta kualitas hasil pembangunan. Pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi menjadi instrumen penting guna memastikan bahwa setiap aparatur memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat secara luas.
Bimtek Pengelolaan Drainase Perkotaan dan Banjir
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengelolaan drainase merupakan upaya sistematis dalam merancang, membangun, mengelola, dan memelihara jaringan saluran air guna mengalirkan limpasan air hujan secara aman dan efisien. Di wilayah perkotaan, sistem drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan, banjir, dan kerusakan infrastruktur. Drainase modern juga mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti infiltrasi alami, konservasi air, dan pengendalian pencemaran. Pendekatan berbasis perencanaan tata ruang dan teknologi pemantauan real-time semakin diperlukan untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan urbanisasi. Pengelolaan drainase yang tepat menjadi fondasi bagi kota yang tangguh dan berkelanjutan.
Bimtek Strategi Penanganan Kerusakan Jalan Nasional Daerah
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penanganan kerusakan jalan merupakan bagian vital dalam menjaga kelancaran transportasi, keselamatan pengguna, dan efisiensi logistik nasional. Kerusakan jalan seperti retak, lubang, dan amblas dapat mempercepat degradasi infrastruktur jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, strategi penanganan harus mencakup identifikasi dini, perencanaan teknis, pemilihan material yang tepat, serta pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku jasa konstruksi juga penting untuk memastikan penanganan dilakukan secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan sesuai standar teknis yang berlaku.
Bimtek Peraturan Pengadaan Jasa Konstruksi Terbaru
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Jasa konstruksi merupakan layanan profesional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan suatu infrastruktur atau bangunan. Di lingkungan pemerintah, jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam mewujudkan proyek pembangunan yang berkualitas, efisien, dan sesuai regulasi. Dengan adanya aturan terbaru, seluruh proses pengadaan jasa konstruksi kini dituntut lebih transparan, akuntabel, dan terdokumentasi secara digital. Pemahaman terhadap regulasi ini sangat penting bagi ASN, PPK, penyedia jasa, maupun pengawas proyek agar pelaksanaan konstruksi berjalan sesuai standar, minim risiko hukum, dan memberikan hasil optimal bagi kepentingan publik.
Bimtek Penerapan BIM Proyek PUPR Nasional
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Building Information Modeling (BIM) merupakan metode perencanaan dan pengelolaan proyek konstruksi berbasis digital yang mengintegrasikan seluruh data proyek dalam satu model 3D. BIM memungkinkan kolaborasi lintas disiplin secara real-time antara arsitek, insinyur, kontraktor, dan pemilik proyek, dari tahap desain hingga operasional. Dengan BIM, proses pembangunan menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Penerapannya sangat mendukung pengurangan kesalahan desain, penghematan biaya, serta peningkatan kualitas konstruksi. Di sektor PUPR, BIM menjadi kunci transformasi digital untuk mewujudkan infrastruktur berkelanjutan, terintegrasi, dan sesuai standar global.
Bimtek Konstruksi Berkelanjutan Ramah Lingkungan Nasional
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Konstruksi berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan infrastruktur yang efisien dalam penggunaan sumber daya, minim limbah, rendah emisi karbon, serta ramah terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Konsep ini mencakup perencanaan, pemilihan material, metode pelaksanaan, hingga pengelolaan limbah konstruksi. Konstruksi berkelanjutan mendukung terciptanya bangunan dan fasilitas publik yang lebih tangguh, hemat energi, serta berkontribusi terhadap pembangunan jangka panjang yang bertanggung jawab. Pendekatan ini semakin relevan dalam menghadapi krisis iklim dan urbanisasi cepat.
Bimtek Penyusunan RKA-KL Kegiatan PUPR
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat rencana program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran dari kementerian atau lembaga pemerintah. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan pelaksanaan anggaran negara. RKA-KL disusun secara sistematis dan berbasis kinerja, dengan memperhatikan prioritas nasional, efisiensi belanja, dan capaian output yang terukur. Penyusunan RKA-KL memerlukan ketepatan data, integrasi sistem informasi, serta kesesuaian dengan kebijakan perencanaan jangka menengah dan tahunan pemerintah, khususnya dalam sektor strategis seperti infrastruktur PUPR.
Bimtek Perencanaan Tata Ruang RTRW RDTR
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Tata ruang adalah wujud struktural dan fungsional ruang wilayah yang direncanakan secara terpadu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui tata ruang, pemerintah menetapkan arah pemanfaatan lahan, zona peruntukan, serta pengendalian aktivitas agar selaras dengan fungsi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dokumen seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) menjadi alat penting dalam mewujudkan ruang yang tertib, legal, dan produktif. Tata ruang yang baik mendorong efisiensi pemanfaatan lahan, memperkuat investasi, dan menjamin keterpaduan antar sektor dalam pembangunan jangka panjang.
Bimtek Pengelolaan Aset Infrastruktur PUPR Terintegrasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengelolaan aset merupakan serangkaian proses strategis untuk merencanakan, memperoleh, mencatat, menggunakan, memelihara, hingga menghapus aset milik negara atau daerah secara efisien dan akuntabel. Dalam konteks infrastruktur PUPR, pengelolaan aset bertujuan memastikan keberlanjutan fungsi dan nilai aset jangka panjang, serta mendukung pelayanan publik yang optimal. Dengan sistem terintegrasi berbasis teknologi, proses pengelolaan menjadi lebih transparan dan mudah dipantau. Pengelolaan aset yang baik juga meminimalkan kerugian negara dan meningkatkan efisiensi anggaran, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
Bimtek Teknis Sistem Informasi Manajemen SIMJAB
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Manajemen SIMJAB (Sistem Informasi Manajemen Jalan dan Jembatan) merupakan pendekatan digital dalam pengelolaan data infrastruktur jalan dan jembatan secara terpadu, real-time, dan akurat. Sistem ini dirancang untuk membantu instansi pemerintah dalam mendokumentasikan kondisi fisik, merencanakan pemeliharaan, serta mengevaluasi kinerja infrastruktur secara sistematis. Dengan dukungan teknologi informasi, SIMJAB memungkinkan proses perencanaan berbasis data yang lebih transparan dan efisien. Penerapan manajemen SIMJAB menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendukung tata kelola berbasis bukti di sektor transportasi darat.
Bimtek Pengawasan Evaluasi Konstruksi Berbasis Risiko
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Evaluasi konstruksi merupakan proses sistematis untuk menilai keberhasilan pelaksanaan proyek infrastruktur berdasarkan indikator teknis, waktu, biaya, dan kualitas. Melalui pendekatan berbasis risiko, evaluasi ini mencakup identifikasi potensi kendala serta analisis penyebab deviasi dari rencana awal. Evaluasi yang baik membantu pengambil kebijakan dan tim pelaksana dalam menentukan langkah perbaikan yang tepat, serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi proyek. Dalam konteks pemerintahan, evaluasi konstruksi juga menjadi dasar penting dalam audit internal dan laporan pertanggungjawaban proyek. Oleh karena itu, penguasaan evaluasi konstruksi sangat penting bagi aparatur dan pelaku teknis.
Bimtek Perencanaan Penganggaran Infrastruktur Jalan Jembatan
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan krusial dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Melalui proses ini, kebutuhan teknis, estimasi biaya, serta jadwal pelaksanaan dapat dirancang secara sistematis dan akurat. Bimtek ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan menyusun dokumen perencanaan yang sesuai standar, serta menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang realistis. Dengan memahami proses perencanaan dan penganggaran yang tepat, diharapkan pelaksanaan proyek berjalan efisien, minim deviasi, dan sesuai target pembangunan nasional maupun daerah. Peserta juga dikenalkan pada penggunaan aplikasi pendukung perencanaan proyek.
Bimtek Roadmap Digitalisasi Layanan Pemerintahan SPBE
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Roadmap digitalisasi merupakan panduan strategis dalam mentransformasikan layanan pemerintahan ke bentuk digital yang efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penyusunan roadmap ini menjadi kunci dalam implementasi SPBE yang berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan nasional. Dengan roadmap yang tepat, instansi dapat memetakan kebutuhan, menetapkan prioritas, serta mengidentifikasi tahapan digitalisasi layanan secara sistematis. Melalui bimtek ini, peserta akan memahami langkah-langkah penyusunan roadmap, mulai dari analisis kesiapan digital hingga rencana aksi konkret yang dapat diimplementasikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang optimal.
Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Implementasi SPBE
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Peningkatan kapasitas SDM merupakan pilar utama dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). ASN dituntut memiliki kompetensi digital yang memadai agar mampu beradaptasi dengan transformasi layanan publik yang berbasis teknologi. Melalui pelatihan ini, peserta akan dibekali pemahaman kebijakan, strategi pengembangan SDM, serta praktik terbaik dalam pengelolaan kinerja dan literasi digital. Dengan SDM yang kompeten dan profesional, instansi pemerintah dapat mempercepat pencapaian target SPBE nasional secara efektif, efisien, dan berkelanjutan demi pelayanan publik yang modern dan berkualitas.
Bimtek Monitoring Evaluasi Program SPBE Kinerja
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan komponen penting dalam keberhasilan implementasi SPBE. Melalui Monev, instansi pemerintah dapat mengukur sejauh mana program digital berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan target kinerja. Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan penilaian berbasis indikator kinerja SPBE, menyusun laporan evaluatif, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan pendekatan berbasis hasil (result-based), bimtek ini mendorong instansi untuk membangun tata kelola digital yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik.
Bimtek Pengelolaan Infrastruktur TIK Mendukung SPBE
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengelolaan infrastruktur TIK yang tepat merupakan pondasi penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Infrastruktur yang andal, aman, dan terintegrasi memungkinkan terselenggaranya layanan digital publik yang efisien, cepat, dan terpercaya. Melalui bimtek ini, peserta akan memahami strategi perencanaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan infrastruktur TIK, termasuk jaringan, server, pusat data, dan cloud computing. Penguatan kapasitas pengelola TIK sangat krusial agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan sesuai dengan arsitektur dan regulasi SPBE nasional.
Bimtek Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis SPBE
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis SPBE bertujuan untuk menciptakan layanan digital yang terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Aplikasi yang dikembangkan harus selaras dengan arsitektur SPBE nasional, mendukung interoperabilitas antar sistem, serta menjamin keamanan informasi. Proses pengembangan melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna, desain antarmuka yang ramah, serta penerapan teknologi open source dan API. Dengan aplikasi yang tepat guna, pemerintah dapat menyederhanakan birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat layanan publik digital. Upaya ini mendukung transformasi digital secara menyeluruh di sektor pemerintahan pusat maupun daerah.
Bimtek Audit Teknologi Informasi Pemantauan SPBE
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Audit Teknologi Informasi (TI) merupakan proses evaluasi sistematis terhadap infrastruktur, aplikasi, kebijakan, dan prosedur TI yang digunakan dalam pemerintahan. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem informasi berjalan sesuai standar, aman, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan SPBE. Melalui audit TI, instansi dapat mengidentifikasi kelemahan sistem, risiko siber, serta kesenjangan dalam pengelolaan data dan layanan digital. Audit ini juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dan peningkatan kualitas tata kelola teknologi. Dalam konteks SPBE, audit TI penting untuk menjaga keandalan layanan publik digital dan mendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.
Bimtek Standar Layanan Keamanan Informasi SPBE
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Keamanan informasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan SPBE untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah. Dalam era digital, ancaman terhadap sistem informasi kian kompleks sehingga diperlukan penerapan kebijakan dan standar keamanan yang terstruktur. Pemerintah dituntut mampu mengelola risiko siber, mencegah kebocoran data, serta memastikan layanan publik digital tetap aman dan terpercaya. Melalui pendekatan manajemen keamanan informasi, termasuk penerapan ISO/IEC 27001, instansi dapat membangun sistem yang tangguh terhadap serangan. Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Bimtek Penguatan Tim Koordinasi SPBE Daerah
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Koordinasi dalam implementasi SPBE sangat penting untuk memastikan sinergi antarperangkat daerah berjalan optimal. Tim Koordinasi SPBE dibentuk untuk mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan layanan digital agar sejalan dengan kebijakan nasional. Melalui koordinasi yang baik, instansi dapat menyusun roadmap transformasi digital, menyatukan berbagai sistem layanan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Peran aktif Tim Koordinasi menjadi kunci keberhasilan penerapan SPBE yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas koordinasi akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
