Training Teknik Menghadapi Pemeriksaan Pajak Khusus PPh Badan, PPN, dan Bukti Potong 2027

INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON

Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan

KONTAK KAMI

18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520

info@bimtekedukasi.com

0821-9026-8799

341 Orang sedang melihat halaman ini
Deskripsi

Daftar Isi

Training Teknik Menghadapi Pemeriksaan Pajak Khusus PPh Badan, PPN, dan Bukti Potong 2027

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu proses penting dalam administrasi perpajakan yang perlu dipahami oleh setiap perusahaan. Bagi wajib pajak badan, pemeriksaan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari kebenaran penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, kesesuaian pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga ketepatan pemotongan dan pemungutan pajak yang dibuktikan melalui bukti potong.

Perusahaan yang tidak memiliki persiapan memadai berpotensi menghadapi kesulitan ketika diminta menjelaskan transaksi, menyerahkan dokumen, atau memberikan tanggapan atas hasil pengujian pemeriksa. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan perhitungan, koreksi pajak, tambahan kewajiban pembayaran, serta proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu dan sumber daya.

Oleh karena itu, Training Teknik Menghadapi Pemeriksaan Pajak Khusus PPh Badan, PPN, dan Bukti Potong 2027 diperlukan untuk meningkatkan kompetensi tim pajak, keuangan, akuntansi, dan auditor internal. Pelatihan ini membahas persiapan sebelum pemeriksaan, pengelolaan dokumen, teknik menjawab permintaan data, penelusuran transaksi, rekonsiliasi pajak, hingga strategi menanggapi hasil pemeriksaan berdasarkan bukti dan ketentuan perpajakan.

Fokus utama pelatihan bukan menghindari pemeriksaan atau menghambat proses pengawasan. Tujuannya adalah memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban secara benar, memberikan informasi secara akurat, memahami hak dan kewajiban selama pemeriksaan, serta mempertahankan posisi perpajakan yang memang didukung oleh fakta transaksi dan dasar hukum.

Pada tahun 2027, perusahaan juga perlu memperhatikan perkembangan administrasi perpajakan digital, termasuk penggunaan Coretax DJP. Integrasi data dan proses administrasi menuntut perusahaan menjaga konsistensi antara pembukuan, dokumen transaksi, faktur pajak, bukti potong, pembayaran, dan pelaporan SPT.

Artikel ini menjadi panduan komprehensif mengenai teknik menghadapi pemeriksaan pajak PPh Badan, PPN, dan bukti potong, sekaligus menjelaskan materi dan manfaat pelatihan bagi perusahaan.

Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak yang Perlu Dipahami pada 2027

Teknik menghadapi pemeriksaan pajak harus berlandaskan ketentuan yang berlaku. Perusahaan perlu memahami prosedur pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan pemeriksa, serta mekanisme penyampaian tanggapan.

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang KUP beserta perubahan-perubahannya menjadi dasar pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia. Ketentuan ini mengatur kewajiban pembukuan, penyimpanan dokumen, penyampaian SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan, penetapan pajak, penagihan, dan upaya hukum.

Dalam konteks pemeriksaan, perusahaan perlu memahami bahwa pembukuan dan dokumen pendukung merupakan bagian penting untuk membuktikan kebenaran pelaporan pajak. Data yang disampaikan harus konsisten, dapat ditelusuri, dan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

2. PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak

Salah satu acuan utama pemeriksaan pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak. Peraturan ini ditetapkan pada 10 Februari 2025, diundangkan pada 14 Februari 2025, dan berlaku sejak tanggal pengundangannya. JDIH Kementerian Keuangan dan JDIH BPK mencatat statusnya berlaku.

JDIH Kementerian Keuangan+1

PMK tersebut mengatur berbagai aspek, antara lain:

  • Ketentuan umum dan kewenangan pemeriksaan.

  • Tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan.

  • Standar pemeriksaan.

  • Jangka waktu pemeriksaan.

  • Hak dan kewajiban wajib pajak.

  • Pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan.

  • Penangguhan dan pemeriksaan ulang.

  • Ketentuan peralihan dan penutup.

Peraturan ini juga mencabut sejumlah ketentuan pemeriksaan sebelumnya, termasuk PMK Nomor 17/PMK.03/2013 beserta perubahannya. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menggunakan prosedur lama tanpa memeriksa kesesuaiannya dengan PMK 15 Tahun 2025.

JDIH Kementerian Keuangan+1

3. Ketentuan Pajak Penghasilan

Pemeriksaan PPh Badan berkaitan dengan penghitungan penghasilan kena pajak, biaya yang dapat dikurangkan, penghasilan yang dikenai pajak final, kredit pajak, serta transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Perusahaan perlu menguasai ketentuan PPh yang relevan dengan kegiatan usahanya. Kesalahan dalam klasifikasi penghasilan atau biaya dapat memengaruhi laba fiskal dan jumlah PPh terutang.

4. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai

Pemeriksaan PPN berfokus pada kebenaran transaksi penyerahan BKP atau JKP, saat terutang, dasar pengenaan pajak, faktur pajak, Pajak Keluaran, dan Pajak Masukan.

Perusahaan perlu memastikan bahwa dokumen pajak memiliki keterkaitan dengan transaksi yang sebenarnya. Faktur pajak harus dapat ditelusuri ke kontrak, pesanan, bukti penyerahan barang atau jasa, invoice, dan pembayaran sesuai karakteristik transaksi.

5. Ketentuan Bukti Pemotongan dan Pemungutan PPh

Bukti potong merupakan dokumen penting dalam administrasi pemotongan atau pemungutan PPh. Perusahaan yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut harus memastikan bahwa bukti potong dibuat dengan data yang benar, disampaikan kepada pihak yang dipotong, dan dilaporkan sesuai ketentuan.

Ketentuan DJP mengenai bukti pemotongan/pemungutan unifikasi mengatur informasi seperti identitas pihak yang dipotong, masa pajak, kode objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, jumlah PPh, serta dokumen referensi.

Direktorat Jenderal Pajak+1

Catatan regulasi 2027: Peraturan dan prosedur perpajakan dapat mengalami perubahan. Sebelum pelatihan dilaksanakan atau prosedur perusahaan diterapkan, periksa kembali peraturan terbaru, termasuk perubahan PMK, PER DJP, dan ketentuan teknis Coretax yang berlaku pada tahun 2027.

Memahami Proses Pemeriksaan Pajak dari Awal sampai Akhir

Pemeriksaan pajak perlu ditangani melalui alur kerja yang terkoordinasi. Perusahaan tidak sebaiknya menunggu sampai pemeriksa meminta seluruh dokumen baru kemudian mencari data dari berbagai departemen.

1. Penerimaan Pemberitahuan Pemeriksaan

Ketika perusahaan menerima pemberitahuan pemeriksaan, langkah pertama adalah memeriksa dokumen dan memastikan identitas pemeriksa serta dasar pelaksanaan pemeriksaan sesuai prosedur.

Wajib pajak memiliki hak untuk meminta pemeriksa memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan, menerima pemberitahuan pemeriksaan, serta memperoleh penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan sesuai ketentuan.

Direktorat Jenderal Pajak+1

Perusahaan perlu segera melakukan langkah berikut:

  1. Mencatat tanggal penerimaan surat.

  2. Mengidentifikasi tahun atau masa pajak yang diperiksa.

  3. Mengidentifikasi jenis pajak yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan.

  4. Memeriksa dokumen dan identitas tim pemeriksa.

  5. Menunjuk koordinator pemeriksaan dari pihak perusahaan.

  6. Menginformasikan pemeriksaan kepada manajemen dan unit terkait.

  7. Menyusun rencana pemenuhan dokumen dan jadwal koordinasi.

2. Menetapkan Tim Internal Pemeriksaan

Tim internal sebaiknya dibentuk segera setelah pemberitahuan diterima. Tim ini bertanggung jawab mengoordinasikan data, dokumen, penjelasan transaksi, dan komunikasi resmi perusahaan.

Struktur tim dapat disesuaikan dengan ukuran perusahaan.

Fungsi Tanggung Jawab
Direksi atau pimpinan Memberikan arahan dan persetujuan strategis
Koordinator pemeriksaan Mengatur jadwal, komunikasi, dan distribusi permintaan data
Tim pajak Menelaah perlakuan pajak dan menyusun tanggapan
Akuntansi Menyediakan buku besar, jurnal, dan laporan keuangan
Keuangan Menyediakan bukti pembayaran dan rekening koran
Pengadaan Menyediakan kontrak, PO, dan dokumen pemasok
Penjualan Menyediakan kontrak pelanggan, invoice, dan dokumen penyerahan
Gudang atau operasional Menyediakan bukti penerimaan dan pengiriman barang
Legal Menelaah kontrak dan mendukung aspek hukum

Satu orang perlu ditetapkan sebagai koordinator utama agar jawaban yang diberikan perusahaan tidak saling bertentangan.

3. Menyusun Daftar Permintaan Dokumen

Setiap permintaan dokumen perlu dicatat dalam document request tracker. Pencatatan ini membantu perusahaan mengetahui dokumen yang sudah diserahkan, dokumen yang belum tersedia, dan pihak yang bertanggung jawab.

Contoh format:

No. Dokumen Periode PIC Status Catatan
1 Buku besar PPh Badan Tahun pajak terkait Akuntansi Tersedia Perlu rekonsiliasi
2 SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak terkait Pajak Tersedia Cocokkan dengan laporan keuangan
3 Faktur Pajak Keluaran Masa pajak terkait Pajak Proses Validasi transaksi
4 Faktur Pajak Masukan Masa pajak terkait Pajak/Pembelian Proses Cocokkan dengan invoice
5 Bukti potong PPh Masa pajak terkait Pajak Tersedia Cocokkan dengan SPT
6 Rekening koran Tahun atau masa terkait Keuangan Proses Identifikasi transaksi
7 Kontrak dan PO Tahun atau masa terkait Pengadaan/Legal Belum lengkap Minta unit pemilik

4. Melakukan Pemeriksaan Internal Sebelum Dokumen Diserahkan

Dokumen yang akan disampaikan harus diperiksa terlebih dahulu. Pemeriksaan internal bukan untuk mengubah atau menyembunyikan fakta, melainkan memastikan informasi akurat, lengkap, relevan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pemeriksaan dapat mencakup:

  • Kesesuaian nama dan identitas pihak transaksi.

  • Nomor dan tanggal dokumen.

  • Nilai transaksi dan dasar pengenaan pajak.

  • Kesesuaian periode pencatatan.

  • Hubungan dokumen dengan transaksi.

  • Kesesuaian nilai dengan buku besar.

  • Kelengkapan tanda tangan atau persetujuan jika diperlukan.

  • Penjelasan atas perbedaan data.

Jika dokumen tidak tersedia, perusahaan perlu mencatat kondisi tersebut secara transparan dan menelusuri apakah terdapat dokumen pengganti yang sah serta relevan.

5. Menyusun Jawaban atas Pertanyaan Pemeriksa

Jawaban harus disampaikan secara jelas, ringkas, dan berdasarkan bukti. Hindari memberikan jawaban spekulatif atau menyampaikan asumsi sebagai fakta.

Format jawaban yang dapat digunakan:

  1. Pertanyaan atau permintaan pemeriksa.

  2. Penjelasan transaksi.

  3. Dasar pencatatan akuntansi.

  4. Perlakuan perpajakan yang diterapkan.

  5. Dokumen pendukung.

  6. Rekonsiliasi atau perhitungan.

  7. Kesimpulan dan penanggung jawab.

Apabila diperlukan waktu untuk mengumpulkan dokumen, perusahaan sebaiknya berkomunikasi secara resmi dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Teknik Menghadapi Pemeriksaan PPh Badan

Pemeriksaan PPh Badan umumnya berkaitan dengan kebenaran penghasilan, biaya, koreksi fiskal, kredit pajak, dan penghitungan pajak terutang. Karena itu, perusahaan perlu menyiapkan data dari laporan keuangan sampai kertas kerja fiskal.

1. Menyiapkan SPT Tahunan dan Laporan Keuangan

Dokumen awal yang perlu disiapkan meliputi:

  • SPT Tahunan PPh Badan.

  • Laporan posisi keuangan.

  • Laporan laba rugi.

  • Laporan arus kas jika relevan.

  • Catatan atas laporan keuangan.

  • Buku besar seluruh akun.

  • Neraca saldo.

  • Jurnal penyesuaian.

  • Kertas kerja rekonsiliasi fiskal.

  • Daftar kredit pajak.

  • Bukti pembayaran dan bukti potong.

Data tersebut harus saling terhubung. Apabila angka dalam SPT berbeda dengan laporan keuangan, perusahaan harus memiliki rekonsiliasi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Menguasai Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu area penting dalam pemeriksaan PPh Badan. Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana laba komersial disesuaikan menjadi penghasilan kena pajak.

Area yang perlu ditelaah:

  • Biaya yang tidak dapat dikurangkan.

  • Penghasilan yang dikenai PPh final.

  • Penghasilan bukan objek pajak.

  • Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal.

  • Perbedaan amortisasi.

  • Biaya natura dan kenikmatan sesuai ketentuan.

  • Biaya cadangan atau provisi.

  • Biaya terkait transaksi pihak berelasi.

  • Kompensasi kerugian fiskal.

  • Kredit pajak dan angsuran PPh.

Contoh tabel rekonsiliasi:

Uraian Nilai Simulasi
Laba sebelum pajak menurut laporan keuangan Rp5.000.000.000
Koreksi fiskal positif Rp350.000.000
Koreksi fiskal negatif Rp150.000.000
Penghasilan neto fiskal sebelum kompensasi Rp5.200.000.000

Angka di atas merupakan ilustrasi untuk latihan, bukan data perusahaan atau ketentuan tarif pajak.

Tim pemeriksa dapat menelusuri koreksi fiskal melalui akun buku besar dan dokumen transaksi. Karena itu, setiap penyesuaian perlu memiliki kertas kerja yang menjelaskan sumber angka, dasar perlakuan, dan hubungan dengan ketentuan perpajakan.

3. Menguji Biaya yang Dibebankan Perusahaan

Biaya merupakan area yang sering memerlukan pembuktian substansi transaksi. Perusahaan perlu memastikan bahwa biaya benar-benar terjadi, berkaitan dengan kegiatan usaha, dicatat secara benar, dan didukung dokumen yang memadai.

Dokumen yang dapat dibutuhkan antara lain:

  • Kontrak atau perjanjian.

  • Purchase order.

  • Invoice.

  • Bukti penerimaan barang atau jasa.

  • Berita acara penyelesaian pekerjaan.

  • Bukti pembayaran.

  • Rekening koran.

  • Laporan kegiatan.

  • Persetujuan internal.

Untuk biaya jasa, misalnya, invoice dan bukti transfer saja mungkin belum cukup untuk menjelaskan substansi jasa. Perusahaan sebaiknya menyimpan ruang lingkup pekerjaan, hasil pekerjaan, laporan pelaksanaan, dan korespondensi terkait.

4. Menguji Penghasilan dan Pengakuan Pendapatan

Pemeriksaan juga dapat menelusuri apakah seluruh penghasilan telah dicatat dan dilaporkan sesuai ketentuan. Perusahaan perlu mencocokkan data penjualan dengan kontrak, invoice, bukti penyerahan, penerimaan kas, dan buku besar.

Perbedaan waktu pengakuan pendapatan antara akuntansi dan fiskal harus dijelaskan dalam kertas kerja. Perusahaan juga perlu memisahkan penghasilan yang memiliki perlakuan pajak berbeda, misalnya penghasilan yang dikenai PPh final dan penghasilan yang masuk dalam penghitungan PPh Badan sesuai ketentuan.

5. Menguji Penyusutan dan Amortisasi

Daftar aset tetap harus dapat ditelusuri dari dokumen perolehan hingga perhitungan penyusutan. Dokumen penting antara lain:

  • Faktur pembelian aset.

  • Kontrak pembelian.

  • Bukti pembayaran.

  • Berita acara serah terima.

  • Kartu aset tetap.

  • Tanggal mulai digunakan.

  • Kelompok dan masa manfaat fiskal.

  • Perhitungan penyusutan komersial.

  • Perhitungan penyusutan fiskal.

Perusahaan perlu menyiapkan rekonsiliasi jika nilai penyusutan komersial berbeda dari penyusutan fiskal.

6. Menyiapkan Penjelasan Transaksi Afiliasi

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat menjadi area pemeriksaan yang membutuhkan analisis khusus.

Perusahaan perlu menyiapkan:

  • Struktur kepemilikan dan hubungan istimewa.

  • Daftar transaksi afiliasi.

  • Kontrak dan perjanjian.

  • Nilai transaksi.

  • Kebijakan harga.

  • Analisis kewajaran.

  • Dokumentasi transfer pricing apabila diwajibkan.

  • Bukti pelaksanaan transaksi.

Penjelasan harus menunjukkan bahwa transaksi benar-benar terjadi dan memiliki dasar komersial serta dokumentasi yang sesuai ketentuan.

Teknik Menghadapi Pemeriksaan PPN

Pemeriksaan PPN memerlukan kemampuan menelusuri arus transaksi, arus barang atau jasa, arus dokumen, dan arus pembayaran. Ketidaksesuaian salah satu unsur dapat memunculkan pertanyaan mengenai kebenaran transaksi atau perlakuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

1. Menyiapkan Rekonsiliasi Pajak Keluaran

Pajak Keluaran perlu dicocokkan dengan data penjualan dan dokumen transaksi.

Dokumen yang perlu disiapkan:

  • SPT Masa PPN.

  • Faktur Pajak Keluaran.

  • Daftar penjualan.

  • Sales order.

  • Kontrak pelanggan.

  • Invoice.

  • Delivery order atau dokumen penyerahan.

  • Bukti penerimaan pembayaran.

  • Nota retur atau dokumen pembatalan jika ada.

  • Buku besar penjualan dan PPN.

Perusahaan perlu menelusuri transaksi yang belum memiliki faktur pajak, transaksi yang dibatalkan, dan perbedaan waktu pencatatan.

2. Menyiapkan Rekonsiliasi Pajak Masukan

Pajak Masukan yang dikreditkan harus diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan formal dan material berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang sebaiknya tersedia:

  • Faktur Pajak Masukan.

  • Purchase order.

  • Kontrak pembelian.

  • Invoice pemasok.

  • Surat jalan.

  • Bukti penerimaan barang.

  • Berita acara penyelesaian jasa.

  • Bukti pembayaran.

  • Rekening koran.

  • Buku besar pembelian dan PPN.

Perusahaan harus mampu menjelaskan hubungan antara faktur pajak, pembelian, penerimaan barang atau jasa, dan pembayaran.

3. Melakukan Pengujian Arus Barang dan Arus Uang

Dalam pemeriksaan PPN, pengujian arus barang atau jasa dan arus uang dapat membantu menjelaskan bahwa transaksi benar-benar terjadi.

Unsur Pengujian Contoh Dokumen Hal yang Dibuktikan
Arus pesanan PO atau kontrak Adanya permintaan pembelian
Arus barang Surat jalan dan bukti penerimaan Barang diterima perusahaan
Arus jasa Berita acara dan laporan pekerjaan Jasa benar-benar dilaksanakan
Arus tagihan Invoice Nilai yang ditagihkan
Arus pajak Faktur pajak Dokumen perpajakan transaksi
Arus pembayaran Bukti transfer dan rekening koran Pembayaran kepada pemasok

Jika nilai pembayaran berbeda dengan nilai invoice atau faktur pajak, perusahaan perlu menyiapkan penjelasan, misalnya terkait uang muka, pembayaran bertahap, retensi, potongan, atau mekanisme penyelesaian lain yang benar-benar terjadi.

4. Mengelola Faktur Pajak Pengganti dan Pembatalan

Perusahaan perlu memastikan setiap faktur pajak pengganti, retur, atau pembatalan memiliki dasar transaksi dan dokumentasi yang jelas.

Hal yang perlu diperiksa:

  • Nomor faktur pajak awal.

  • Alasan perubahan atau pembatalan.

  • Dokumen transaksi yang diperbaiki.

  • Kesesuaian pencatatan akuntansi.

  • Dampak terhadap SPT Masa PPN.

  • Bukti pelaporan pembetulan jika dilakukan.

Riwayat perubahan dokumen harus disimpan agar pemeriksa dapat memahami kronologi transaksi.

5. Mengidentifikasi Selisih Data PPN

Selisih dapat muncul antara buku besar, data penjualan, data pembelian, faktur pajak, dan SPT Masa PPN. Perusahaan perlu membuat daftar selisih dan status penyelesaiannya.

Jangan menghapus atau mengubah data sumber hanya agar angka terlihat sama. Perbedaan harus dianalisis, dijelaskan, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembetulan yang sah apabila memang diperlukan.

Teknik Menghadapi Pemeriksaan Bukti Potong PPh

Bukti potong merupakan bagian penting dalam pemeriksaan pajak, baik bagi perusahaan sebagai pemotong maupun bagi perusahaan sebagai pihak yang dipotong.

Perusahaan dapat menghadapi pemeriksaan atas ketepatan pemotongan PPh dari pembayaran kepada pihak lain, sekaligus pemeriksaan atas bukti potong yang digunakan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan.

1. Memahami Fungsi Bukti Potong

Bukti potong menunjukkan bahwa sejumlah PPh telah dipotong atau dipungut atas penghasilan tertentu. Dokumen tersebut menjadi bagian dari administrasi perpajakan dan dapat digunakan oleh pihak yang dipotong sesuai ketentuan.

Bagi perusahaan yang menjadi pemotong, bukti potong harus mencerminkan transaksi dan perhitungan pajak yang benar. Bagi perusahaan penerima bukti potong, dokumen tersebut perlu dicocokkan dengan penghasilan dan kredit pajak yang dilaporkan.

2. Menyiapkan Dokumen Bukti Potong

Dokumen yang perlu disiapkan meliputi:

  • Bukti potong PPh Pasal 21.

  • Bukti potong PPh Pasal 23.

  • Bukti potong PPh Pasal 26.

  • Bukti pemungutan PPh Pasal 22 jika relevan.

  • Bukti potong PPh final sesuai transaksi.

  • SPT Masa terkait.

  • Bukti pembayaran atau penyetoran.

  • Daftar transaksi dan penerima penghasilan.

  • Kontrak dan invoice.

  • Dokumen identitas penerima penghasilan.

  • Dokumen pendukung tarif atau fasilitas jika digunakan.

Untuk bukti potong unifikasi, informasi seperti identitas pihak yang dipotong, masa pajak, kode objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, dan nilai PPh merupakan unsur yang perlu diperiksa.

Direktorat Jenderal Pajak+1

3. Memeriksa Ketepatan Klasifikasi Objek Pajak

Kesalahan klasifikasi transaksi dapat menyebabkan tarif atau jenis pajak yang diterapkan tidak tepat. Misalnya, pembayaran jasa, sewa, royalti, dan jenis penghasilan lain perlu dianalisis berdasarkan substansi transaksi dan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan sebaiknya menyusun matriks pemotongan pajak yang memuat:

Jenis Pembayaran Pemeriksaan Utama Bukti Pendukung
Gaji dan imbalan pegawai Penghitungan PPh Pasal 21 Daftar gaji dan data pegawai
Jasa tertentu Klasifikasi objek PPh Kontrak, invoice, laporan pekerjaan
Sewa Jenis objek dan ketentuan tarif Perjanjian sewa dan bukti pembayaran
Royalti Status penerima dan substansi pembayaran Perjanjian lisensi dan dokumen hak
Pembayaran ke luar negeri Ketentuan PPh 26 dan persetujuan pajak jika relevan Kontrak, identitas, dokumen domisili

Matriks tersebut perlu diperbarui apabila terdapat perubahan regulasi.

4. Mencocokkan Bukti Potong dengan SPT Masa

Setiap bukti potong perlu dicocokkan dengan SPT Masa PPh yang dilaporkan. Pemeriksaan mencakup:

  • Jumlah bukti potong.

  • Masa pajak.

  • Identitas penerima penghasilan.

  • Kode objek pajak.

  • Dasar pengenaan pajak.

  • Tarif.

  • Nilai PPh yang dipotong.

  • Jumlah yang disetor.

  • Status pembetulan atau pembatalan.

DJP mengatur bahwa bukti potong unifikasi dapat mengalami pembetulan atau pembatalan sesuai kondisi dan persyaratan yang ditetapkan. Karena itu, perusahaan perlu menjaga riwayat dokumen dan pelaporan, bukan hanya menyimpan hasil akhir.

Direktorat Jenderal Pajak+1

5. Menangani Perbedaan Bukti Potong

Jika terdapat perbedaan antara bukti potong, pembukuan, dan SPT, perusahaan perlu menelusuri penyebabnya.

Contoh penyebab:

  • Bukti potong belum diterima.

  • Identitas penerima salah.

  • Masa pajak tidak sesuai.

  • Nilai bruto berbeda dari pencatatan.

  • Bukti potong dibetulkan.

  • Transaksi dibatalkan.

  • Penghasilan dicatat pada periode berbeda.

  • Bukti potong belum masuk dalam rekonsiliasi kredit pajak.

Setiap perbedaan perlu dibuatkan daftar tindak lanjut dan diselesaikan berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.

Persiapan Dokumen Pemeriksaan Pajak: Checklist Lengkap

Kesiapan dokumen menentukan kelancaran proses pemeriksaan. Perusahaan sebaiknya membuat tax audit file yang disusun secara sistematis dan dapat diakses oleh personel berwenang.

Dokumen Umum Perusahaan

  • Akta pendirian dan perubahan.

  • Nomor identitas perpajakan perusahaan.

  • Struktur organisasi.

  • Izin usaha yang relevan.

  • Laporan keuangan.

  • Buku besar.

  • Neraca saldo.

  • Kebijakan akuntansi.

  • Daftar rekening bank.

  • Kontrak utama perusahaan.

  • Dokumen transaksi material.

Dokumen PPh Badan

  • SPT Tahunan PPh Badan.

  • Rekonsiliasi fiskal.

  • Daftar penghasilan.

  • Daftar biaya.

  • Daftar aset tetap.

  • Perhitungan penyusutan fiskal.

  • Daftar kredit pajak.

  • Bukti potong yang diterima.

  • Bukti pembayaran angsuran pajak.

  • Dokumentasi transaksi afiliasi jika relevan.

Dokumen PPN

  • SPT Masa PPN.

  • Faktur Pajak Keluaran.

  • Faktur Pajak Masukan.

  • Daftar penjualan.

  • Daftar pembelian.

  • Rekonsiliasi PPN.

  • Kontrak pelanggan dan pemasok.

  • PO dan invoice.

  • Bukti penyerahan barang atau jasa.

  • Bukti pembayaran.

  • Nota retur dan dokumen pembatalan jika ada.

Dokumen Bukti Potong

  • Bukti potong yang diterbitkan.

  • Bukti potong yang diterima.

  • SPT Masa PPh terkait.

  • Bukti pembayaran atau penyetoran.

  • Daftar penerima penghasilan.

  • Kontrak dan invoice.

  • Dokumen identitas penerima.

  • Dokumen fasilitas atau tarif khusus jika digunakan.

  • Rekonsiliasi bukti potong dengan buku besar.

Teknik Pengarsipan yang Efektif

Gunakan struktur folder yang konsisten, misalnya:


Tax Audit File/
├── 2027/
│   ├── 01_PPh_Badan/
│   │   ├── SPT_Tahunan/
│   │   ├── Rekonsiliasi_Fiskal/
│   │   └── Buku_Besar/
│   ├── 02_PPN/
│   │   ├── SPT_Masa/
│   │   ├── Faktur_Keluaran/
│   │   └── Faktur_Masukan/
│   ├── 03_Bukti_Potong/
│   │   ├── Bukti_Potong_Diterbitkan/
│   │   ├── Bukti_Potong_Diterima/
│   │   └── SPT_Masa_PPh/
│   ├── 04_Bukti_Pembayaran/
│   ├── 05_Kontrak_dan_Invoice/
│   └── 06_Korespondensi_Pemeriksaan/

Struktur tersebut merupakan contoh pengarsipan internal. Perusahaan perlu menyesuaikannya dengan kebijakan keamanan informasi, kebutuhan akses, dan ketentuan penyimpanan dokumen perpajakan.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Menghadapi pemeriksaan bukan berarti perusahaan hanya berkewajiban menyerahkan dokumen. Wajib pajak juga memiliki hak yang perlu dipahami agar proses berjalan sesuai ketentuan.

Hak Wajib Pajak

Dalam informasi resmi DJP mengenai pemeriksaan, wajib pajak antara lain memiliki hak untuk meminta pemeriksa memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan, menerima pemberitahuan pemeriksaan, mendapatkan penjelasan mengenai tujuan pemeriksaan, menerima SPHP, serta menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Pajak+1

Wajib pajak juga perlu memahami mekanisme permohonan pembahasan atau prosedur lain yang tersedia menurut peraturan, termasuk mekanisme Quality Assurance dalam kondisi yang dipersyaratkan.

Kewajiban Wajib Pajak

Perusahaan perlu menjalankan kewajiban sesuai ketentuan, antara lain:

  • Memenuhi panggilan pemeriksaan.

  • Memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang diminta sesuai prosedur.

  • Memberikan akses terhadap data elektronik sesuai ketentuan.

  • Memberikan keterangan yang diperlukan.

  • Memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan sesuai ketentuan.

  • Menjaga kebenaran informasi yang disampaikan.

Hak dan kewajiban tersebut perlu dipahami bersama agar perusahaan tidak menghambat proses pemeriksaan, tetapi juga tetap memastikan bahwa setiap permintaan dan tindakan dilakukan melalui prosedur yang benar.

Teknik Menanggapi SPHP dan Mengikuti Pembahasan Akhir

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) merupakan dokumen penting karena memuat hasil pemeriksaan yang perlu ditanggapi wajib pajak.

Perusahaan harus membaca setiap koreksi secara teliti dan membandingkannya dengan data pembukuan, dokumen transaksi, dan ketentuan perpajakan.

1. Membuat Matriks Tanggapan SPHP

Matriks tanggapan membantu perusahaan menyusun posisi secara terstruktur.

No. Koreksi Nilai Posisi Perusahaan Bukti Status
1 Biaya jasa Rp250 juta Perlu ditelaah Kontrak dan laporan jasa Proses
2 Pajak Masukan Rp120 juta Tidak setuju Faktur dan bukti penerimaan Siap
3 Bukti potong Rp35 juta Perlu rekonsiliasi Bukti potong dan SPT Masa Proses

Nilai dalam tabel merupakan contoh simulasi.

2. Menelaah Dasar Hukum Setiap Koreksi

Untuk setiap koreksi, perusahaan perlu memahami:

  • Fakta yang digunakan pemeriksa.

  • Dasar hukum yang diterapkan.

  • Perhitungan nilai koreksi.

  • Dokumen yang dianggap belum memadai.

  • Perbedaan penafsiran yang terjadi.

  • Bukti yang dapat menjelaskan posisi perusahaan.

Jika perusahaan tidak setuju, tanggapan harus disusun dengan argumentasi yang terukur dan didukung bukti.

3. Menyusun Tanggapan Tertulis

Tanggapan tertulis sebaiknya memiliki susunan yang jelas:

  1. Identitas wajib pajak dan informasi pemeriksaan.

  2. Nomor temuan atau koreksi.

  3. Ringkasan posisi pemeriksa.

  4. Penjelasan perusahaan.

  5. Dasar hukum.

  6. Dokumen pendukung.

  7. Perhitungan alternatif jika diperlukan.

  8. Kesimpulan dan permohonan peninjauan atas koreksi.

Perusahaan perlu memperhatikan tenggat waktu dalam peraturan pemeriksaan yang berlaku. Jangan menunda penyusunan tanggapan hingga mendekati batas waktu.

4. Mengikuti Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pembahasan akhir merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk membahas hasil pemeriksaan. Perusahaan perlu menyiapkan personel yang memahami transaksi dan memiliki kewenangan untuk menjelaskan posisi perusahaan.

Dalam pembahasan, fokuskan argumentasi pada fakta, bukti, dan ketentuan. Catat hasil pembahasan, koreksi yang disepakati atau tidak disepakati, serta dokumen yang menjadi dasar pembahasan.

Informasi DJP mengenai pemeriksaan menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Pajak+1

5. Memahami Jangka Waktu Pemeriksaan

Informasi resmi DJP mengenai jangka waktu pemeriksaan menjelaskan bahwa pengujian pemeriksaan lapangan pada umumnya paling lama enam bulan dan pemeriksaan kantor paling lama empat bulan, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai ketentuan. Tahap pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan memiliki jangka waktu tersendiri.

Direktorat Jenderal Pajak+1

Perusahaan perlu merujuk langsung pada PMK 15 Tahun 2025 dan ketentuan pelaksanaannya untuk memastikan jenis pemeriksaan, titik awal penghitungan, kemungkinan perpanjangan, serta ketentuan khusus yang relevan. Jangan menganggap semua pemeriksaan memiliki durasi yang sama.

Contoh Kasus Nyata: Koreksi Pajak Masukan karena Dokumen Transaksi Tidak Lengkap

Salah satu contoh nyata mengenai pentingnya dokumen dalam pemeriksaan PPN dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-53967/PP/M.IVB/16/2014.

Dalam perkara tersebut, terdapat sengketa mengenai pengkreditan Pajak Masukan. Pemeriksaan dan pengujian bukti mencakup sejumlah dokumen transaksi, seperti:

  • Purchase Order (PO).

  • Delivery Order (DO).

  • Tanda terima barang.

  • Invoice.

  • Faktur Pajak.

  • Rincian pembayaran.

  • Rekening koran.

Dalam pemeriksaan terhadap beberapa faktur, ditemukan dokumen pendukung yang tidak lengkap. Ada transaksi yang tidak dilengkapi DO, terdapat faktur pajak yang hanya berupa fotokopi, dan ada transaksi yang tidak memiliki bukti pembayaran bank.

Majelis mempertimbangkan kelengkapan bukti untuk menilai kebenaran transaksi. Dalam perkara tersebut, koreksi atas Pajak Masukan yang belum dapat dibuktikan pembayarannya tetap dipertahankan, sedangkan sebagian koreksi lainnya tidak dipertahankan karena bukti transaksi dinilai memadai.

PENGADILAN PAJAK

Pelajaran bagi Perusahaan

Kasus tersebut memberikan beberapa pelajaran penting:

  1. Faktur pajak perlu didukung dokumen transaksi yang relevan.

  2. Bukti pembayaran harus dapat dihubungkan dengan pemasok dan transaksi terkait.

  3. Dokumen penerimaan barang atau bukti penyelesaian jasa perlu disimpan.

  4. Perusahaan harus mampu menelusuri transaksi dari PO sampai pembayaran.

  5. Dokumen yang tidak lengkap perlu diketahui dan ditindaklanjuti sebelum pemeriksaan.

Pelajaran utamanya adalah perusahaan tidak cukup hanya menyimpan faktur pajak. Perusahaan perlu membangun dokumentasi yang menunjukkan bahwa transaksi benar-benar terjadi dan dapat ditelusuri.

Putusan tersebut merupakan contoh sengketa pada fakta dan ketentuan yang berlaku pada periode perkara, bukan ketentuan otomatis untuk seluruh transaksi atau pemeriksaan pada 2027.

Contoh Simulasi Pemeriksaan PPh Badan, PPN, dan Bukti Potong

Selain mempelajari putusan nyata, peserta pelatihan perlu berlatih menghadapi skenario pemeriksaan yang sering terjadi dalam aktivitas perusahaan.

Simulasi 1: Pemeriksaan Biaya Jasa dalam PPh Badan

Sebuah perusahaan membebankan biaya jasa konsultasi sebesar Rp1,2 miliar dalam laporan laba rugi. Ketika pemeriksaan berlangsung, pemeriksa meminta kontrak, invoice, laporan pekerjaan, dan bukti pembayaran.

Perusahaan hanya dapat menunjukkan invoice dan bukti transfer. Laporan pekerjaan serta dokumen persetujuan internal belum tersedia.

Potensi permasalahan:

  • Substansi jasa belum tergambar secara lengkap.

  • Hubungan biaya dengan kegiatan usaha belum dijelaskan.

  • Dasar pengakuan biaya belum didukung dokumentasi yang cukup.

  • Kewajiban pemotongan PPh atas pembayaran perlu ditelaah.

Teknik penanganan:

  1. Mengidentifikasi unit yang menggunakan jasa.

  2. Menelusuri kontrak dan ruang lingkup pekerjaan.

  3. Mengumpulkan hasil pekerjaan yang benar-benar tersedia.

  4. Memeriksa bukti komunikasi dengan penyedia jasa.

  5. Menelusuri pembayaran dan pencatatan akuntansi.

  6. Memeriksa perlakuan pemotongan PPh.

  7. Menyusun penjelasan transaksi beserta indeks dokumen.

Hasil yang diharapkan: Perusahaan mampu menjelaskan substansi transaksi dan menunjukkan bukti yang benar-benar tersedia, sekaligus mengidentifikasi kekurangan dokumentasi untuk diperbaiki.

Simulasi 2: Pemeriksaan Pajak Masukan PPN

Perusahaan mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian bahan baku sebesar Rp450 juta. Dalam pemeriksaan, ditemukan bahwa beberapa faktur pajak belum dapat dicocokkan dengan dokumen penerimaan barang.

Potensi permasalahan:

  • Bukti penerimaan barang tidak lengkap.

  • Data pembelian berbeda dengan kartu persediaan.

  • Pembayaran kepada pemasok belum dapat ditelusuri.

  • Terdapat perbedaan tanggal atau nilai antara invoice dan faktur pajak.

Teknik penanganan:

  • Membuat daftar faktur pajak berdasarkan pemasok.

  • Mencocokkan faktur dengan PO dan invoice.

  • Memeriksa surat jalan dan bukti penerimaan.

  • Menelusuri pembayaran melalui rekening koran.

  • Memeriksa pencatatan persediaan.

  • Menilai kelayakan pengkreditan Pajak Masukan sesuai ketentuan.

  • Menyusun rekonsiliasi dan penjelasan atas selisih.

Hasil yang diharapkan: Perusahaan dapat mengidentifikasi transaksi yang telah didukung bukti memadai dan transaksi yang masih membutuhkan penelaahan.

Simulasi 3: Pemeriksaan Bukti Potong PPh Pasal 23

Perusahaan membayar jasa kepada sejumlah vendor dan menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23. Dalam pemeriksaan, ditemukan perbedaan antara daftar pembayaran vendor, bukti potong, dan SPT Masa PPh.

Potensi permasalahan:

  • Ada pembayaran yang belum masuk daftar pemotongan.

  • Terdapat perbedaan masa pajak.

  • Identitas penerima penghasilan tidak sesuai.

  • Dasar pengenaan pajak tidak sama dengan pencatatan.

  • Bukti potong belum direkonsiliasi dengan pembayaran dan penyetoran.

Teknik penanganan:

  1. Menyusun daftar seluruh transaksi pembayaran jasa.

  2. Mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis objek pajak.

  3. Memeriksa dasar pengenaan dan tarif.

  4. Mencocokkan bukti potong dengan invoice.

  5. Mencocokkan bukti potong dengan SPT Masa.

  6. Menelusuri bukti pembayaran atau penyetoran.

  7. Mengidentifikasi kebutuhan pembetulan sesuai ketentuan.

Hasil yang diharapkan: Perusahaan memiliki rekonsiliasi yang menjelaskan perbedaan dan dasar tindak lanjutnya.

Pemanfaatan Coretax DJP dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak 2027

Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi bagian penting dari persiapan pemeriksaan. Coretax DJP mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, sehingga kualitas data dan ketertiban pengelolaan akun perlu menjadi perhatian perusahaan.

Dalam praktiknya, perusahaan perlu memastikan bahwa data yang dikelola secara internal konsisten dengan informasi yang digunakan dalam administrasi perpajakan.

Area Coretax yang Perlu Dikendalikan

Beberapa area yang perlu mendapat perhatian adalah:

  • Data identitas dan profil wajib pajak.

  • Hak akses dan kewenangan pengguna.

  • Pengelolaan bukti potong.

  • Pengelolaan faktur pajak.

  • Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan.

  • Data pembayaran dan penyetoran.

  • Bukti penerimaan elektronik.

  • Riwayat pembetulan dan perubahan data.

  • Penyimpanan dokumen elektronik.

Teknik Pengendalian Administrasi Digital

Perusahaan dapat menerapkan beberapa prosedur berikut:

  1. Menetapkan petugas utama dan petugas pengganti.

  2. Membatasi akses berdasarkan fungsi dan kewenangan.

  3. Melakukan pemeriksaan data sebelum pelaporan.

  4. Menyimpan bukti penerimaan SPT dan pembayaran.

  5. Mencocokkan data Coretax dengan pembukuan internal.

  6. Menyimpan riwayat pembetulan dan dokumen pendukung.

  7. Melakukan evaluasi berkala atas proses administrasi.

DJP menyediakan informasi pemeriksaan pajak dan ketentuan administrasinya melalui kanal resmi. Perusahaan sebaiknya menjadikan informasi tersebut sebagai salah satu rujukan dalam memperbarui SOP internal.

Direktorat Jenderal Pajak+1

Kesalahan yang Harus Dihindari saat Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Kesalahan dalam penanganan pemeriksaan tidak selalu berasal dari perhitungan pajak. Kelemahan komunikasi, dokumentasi, dan koordinasi juga dapat memperbesar risiko.

Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari:

1. Tidak Menunjuk Koordinator Pemeriksaan

Tanpa koordinator, permintaan dokumen dapat ditangani oleh banyak orang dengan jawaban yang berbeda-beda.

Perbaikan: Tetapkan satu koordinator resmi dan jalur komunikasi internal yang jelas.

2. Menyerahkan Dokumen Tanpa Pemeriksaan Internal

Dokumen yang tidak diperiksa dapat mengandung perbedaan data, duplikasi, atau informasi yang tidak sesuai dengan pertanyaan pemeriksa.

Perbaikan: Gunakan daftar periksa dan persetujuan internal sebelum dokumen disampaikan.

3. Tidak Memiliki Rekonsiliasi

Perusahaan sering kesulitan menjelaskan perbedaan antara laporan keuangan, buku besar, SPT, dan dokumen transaksi.

Perbaikan: Lakukan rekonsiliasi berkala, bukan hanya saat pemeriksaan dimulai.

4. Memberikan Jawaban Berdasarkan Perkiraan

Jawaban yang tidak didukung data dapat menimbulkan pertanyaan tambahan dan mengurangi kejelasan posisi perusahaan.

Perbaikan: Pastikan setiap penjelasan didukung dokumen, perhitungan, atau konfirmasi dari unit pemilik transaksi.

5. Mengabaikan Tenggat Waktu

Keterlambatan dalam memenuhi permintaan dokumen atau memberikan tanggapan dapat mengganggu proses pemeriksaan dan penggunaan hak wajib pajak.

Perbaikan: Catat setiap tenggat waktu dan tunjuk PIC untuk menindaklanjuti.

6. Tidak Melakukan Evaluasi setelah Pemeriksaan

Temuan yang sama dapat muncul kembali jika perusahaan tidak memperbaiki prosedur internal.

Perbaikan: Susun daftar akar masalah, tindakan korektif, penanggung jawab, dan jadwal penyelesaian.

Training Teknik Menghadapi Pemeriksaan Pajak Khusus PPh Badan, PPN, dan Bukti Potong 2027

Program pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis peserta dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Materi difokuskan pada tiga kelompok utama, yaitu PPh Badan, PPN, dan bukti potong, dengan pembahasan mengenai prosedur pemeriksaan, persiapan dokumen, teknik rekonsiliasi, dan penanganan hasil pemeriksaan.

Pelatihan dapat diselenggarakan secara tatap muka maupun daring, dengan metode pembelajaran yang menggabungkan pemaparan materi, diskusi, praktik, dan studi kasus.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

  1. Memahami prosedur dan ketentuan pemeriksaan pajak yang berlaku.

  2. Mengidentifikasi ruang lingkup pemeriksaan PPh Badan, PPN, dan bukti potong.

  3. Menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam pemeriksaan.

  4. Melaksanakan rekonsiliasi fiskal dan rekonsiliasi pajak.

  5. Menelusuri hubungan transaksi dengan dokumen pendukung.

  6. Memahami pengujian arus barang, jasa, dan arus pembayaran.

  7. Menyiapkan jawaban atas permintaan data pemeriksa.

  8. Menyusun tanggapan atas SPHP secara sistematis.

  9. Memahami hak dan kewajiban wajib pajak selama pemeriksaan.

  10. Menyusun rencana perbaikan pengendalian pajak setelah pemeriksaan.

Manfaat Pelatihan

Manfaat yang diharapkan bagi perusahaan meliputi:

  • Meningkatkan kesiapan menghadapi pemeriksaan.

  • Memperkuat koordinasi bagian pajak, akuntansi, dan keuangan.

  • Mengurangi risiko kesalahan dokumentasi.

  • Meningkatkan kualitas rekonsiliasi PPh Badan dan PPN.

  • Memperbaiki pengelolaan bukti potong.

  • Mempercepat proses penelusuran dokumen.

  • Meningkatkan kemampuan menyusun argumentasi berbasis bukti.

  • Memperkuat pengendalian internal perpajakan.

  • Membantu perusahaan menindaklanjuti temuan pemeriksaan.

Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan bagi:

  • Direktur dan manajer keuangan.

  • Tax Manager dan Tax Supervisor.

  • Staf perpajakan.

  • Accounting Manager dan Accounting Supervisor.

  • Finance Manager dan Finance Officer.

  • Internal Auditor.

  • Compliance Officer.

  • Risk Management Officer.

  • Staf administrasi pajak.

  • Staf pembelian dan pengadaan.

  • Personel yang bertanggung jawab atas bukti potong.

  • Konsultan dan profesional perpajakan.

Materi Training

No. Materi Pelatihan Pokok Pembahasan
1 Dasar Pemeriksaan Pajak Tujuan, jenis, ruang lingkup, dan prosedur pemeriksaan
2 Update Regulasi Perpajakan KUP, PMK 15/2025, PPh, PPN, dan ketentuan teknis
3 Persiapan Pemeriksaan Surat pemeriksaan, pembentukan tim, dan rencana kerja
4 Pemeriksaan PPh Badan Pendapatan, biaya, koreksi fiskal, dan kredit pajak
5 Rekonsiliasi Fiskal Perbedaan komersial dan fiskal
6 Pemeriksaan PPN Pajak Keluaran, Pajak Masukan, dan faktur pajak
7 Pengujian Transaksi Arus barang, jasa, dokumen, dan pembayaran
8 Pemeriksaan Bukti Potong PPh 21, 22, 23, 26, final, dan bukti unifikasi
9 Rekonsiliasi Bukti Potong Pencocokan bukti potong, SPT Masa, dan buku besar
10 Penyusunan Tax Audit File Pengarsipan dan indeks dokumen pemeriksaan
11 Teknik Menjawab Permintaan Data Penyusunan jawaban dan pengendalian komunikasi
12 Penanganan SPHP Analisis koreksi dan penyusunan tanggapan
13 Pembahasan Akhir Pemeriksaan Persiapan argumentasi dan dokumentasi hasil pembahasan
14 Sengketa Perpajakan Pengantar keberatan, banding, gugatan, dan upaya hukum
15 Studi Kasus dan Simulasi Praktik penanganan pemeriksaan PPh, PPN, dan bukti potong

Metode Pelaksanaan

Agar peserta dapat memahami materi secara praktis, pelatihan menggunakan beberapa metode:

  • Pemaparan materi oleh narasumber.

  • Diskusi mengenai regulasi dan prosedur pemeriksaan.

  • Studi kasus pemeriksaan PPh Badan.

  • Simulasi rekonsiliasi PPN.

  • Praktik pemeriksaan bukti potong.

  • Latihan penyusunan tax audit file.

  • Simulasi menjawab permintaan dokumen.

  • Praktik menyusun matriks tanggapan SPHP.

  • Diskusi strategi perbaikan setelah pemeriksaan.

Output Pelatihan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki perangkat kerja yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan, antara lain:

  1. Checklist persiapan pemeriksaan pajak.

  2. Template daftar permintaan dokumen.

  3. Format tax audit file.

  4. Checklist pemeriksaan PPh Badan.

  5. Checklist rekonsiliasi PPN.

  6. Format rekonsiliasi bukti potong.

  7. Matriks analisis koreksi pajak.

  8. Format tanggapan atas SPHP.

  9. Daftar risiko dan rekomendasi perbaikan.

  10. Rencana tindak lanjut penguatan pengendalian pajak.

Strategi Program Kerja Persiapan Pemeriksaan Pajak Tahun 2027

Perusahaan sebaiknya tidak menunggu surat pemeriksaan untuk mulai mempersiapkan dokumen. Program kesiapan pemeriksaan dapat dibangun sebagai aktivitas rutin sepanjang tahun.

Periode Kegiatan Output
Bulanan Rekonsiliasi PPh dan PPN Data pajak dan pembukuan konsisten
Bulanan Pemeriksaan bukti potong Daftar bukti potong tervalidasi
Bulanan Pengarsipan dokumen transaksi Arsip pajak tertata
Triwulanan Tax review transaksi material Daftar potensi koreksi
Triwulanan Pemeriksaan sampel dokumen Temuan dokumentasi
Semesteran Audit internal perpajakan Rekomendasi perbaikan
Tahunan Review PPh Badan dan SPT Kesiapan pelaporan tahunan
Tahunan Simulasi pemeriksaan Evaluasi kesiapan tim

Program tersebut dapat disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitas transaksi perusahaan.

FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apa tujuan Training Teknik Menghadapi Pemeriksaan Pajak 2027?

Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam mempersiapkan dokumen, memahami prosedur pemeriksaan, melakukan rekonsiliasi, menjawab permintaan data, dan menanggapi hasil pemeriksaan untuk PPh Badan, PPN, serta bukti potong.

2. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan untuk pemeriksaan PPh Badan?

Dokumen utama meliputi SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan, buku besar, neraca saldo, rekonsiliasi fiskal, daftar aset, dokumen biaya, bukti potong, bukti pembayaran, dan dokumen transaksi yang mendukung penghasilan maupun biaya.

3. Bagaimana cara menghadapi pemeriksaan PPN?

Perusahaan perlu menyiapkan SPT Masa PPN, faktur pajak keluaran dan masukan, daftar penjualan dan pembelian, PO, invoice, bukti penerimaan barang atau jasa, bukti pembayaran, serta rekonsiliasi PPN. Setiap transaksi harus dapat ditelusuri berdasarkan dokumen yang relevan.

4. Mengapa bukti potong penting dalam pemeriksaan pajak?

Bukti potong menjadi dokumen yang menunjukkan pemotongan atau pemungutan PPh. Dokumen ini perlu cocok dengan identitas penerima, jenis penghasilan, masa pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, jumlah pajak, dan SPT Masa yang dilaporkan.

5. Apa yang harus dilakukan perusahaan ketika menerima SPHP?

Perusahaan perlu memeriksa setiap koreksi, memahami dasar hukum dan perhitungan pemeriksa, mencocokkan dengan pembukuan, serta menyusun tanggapan tertulis berdasarkan fakta dan bukti. Perusahaan juga perlu memperhatikan tenggat waktu dan hak mengikuti pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

6. Siapa yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini?

Pelatihan sesuai bagi Tax Manager, staf pajak, manajer keuangan, akuntan, auditor internal, compliance officer, staf administrasi pajak, serta personel yang terlibat dalam transaksi dan penyediaan dokumen perusahaan.

7. Apakah pelatihan membahas penggunaan Coretax DJP?

Ya. Materi dapat mencakup pengendalian data administrasi, bukti potong, faktur pajak, pelaporan, pengelolaan akses, serta pencocokan data Coretax dengan pembukuan internal sesuai perkembangan ketentuan yang berlaku.

5 Judul Artikel Turunan untuk Memperkuat SEO

Untuk membangun topic cluster dan memperkuat artikel pilar ini, berikut lima judul artikel turunan yang dapat dikembangkan:

  1. Training Teknik Pemeriksaan PPh Badan 2027: Persiapan Rekonsiliasi Fiskal dan Dokumen Pendukung

  2. Bimtek Pemeriksaan PPN 2027: Teknik Menguji Faktur Pajak, Pajak Masukan, dan Pajak Keluaran

  3. Training Pemeriksaan Bukti Potong PPh 2027: Rekonsiliasi PPh 21, 23, 26, dan Bukti Potong Unifikasi

  4. Training Penyusunan Tax Audit File 2027: Checklist Dokumen dan Teknik Menjawab Permintaan Pemeriksa

  5. Training Teknik Menanggapi SPHP dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak 2027

Kelima artikel tersebut dapat saling dihubungkan melalui internal link menuju artikel pilar, sehingga pembaca memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai persiapan dan penanganan pemeriksaan pajak.

Kesimpulan

Pemeriksaan pajak atas PPh Badan, PPN, dan bukti potong membutuhkan persiapan yang menyeluruh. Perusahaan harus mampu menjelaskan hubungan antara transaksi, dokumen, pembukuan, penghitungan pajak, pembayaran, dan pelaporan. Ketidaksesuaian data atau dokumen yang tidak lengkap dapat menimbulkan pertanyaan dan meningkatkan risiko koreksi.

Training Teknik Menghadapi Pemeriksaan Pajak Khusus PPh Badan, PPN, dan Bukti Potong 2027 membantu peserta memahami proses pemeriksaan sekaligus meningkatkan keterampilan teknis dalam menyiapkan dokumen, melakukan rekonsiliasi, menyusun jawaban, dan menanggapi hasil pemeriksaan.

Kunci keberhasilan bukan sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen ketika pemeriksaan dimulai, melainkan membangun sistem administrasi yang tertib sejak transaksi berlangsung. Dengan dokumentasi yang baik, koordinasi antarbagian, pemahaman regulasi, serta pengendalian internal yang konsisten, perusahaan akan lebih siap memenuhi kewajiban dan menjelaskan posisi perpajakannya secara profesional.

Tingkatkan kompetensi tim pajak, keuangan, dan akuntansi perusahaan melalui Training Teknik Menghadapi Pemeriksaan Pajak Khusus PPh Badan, PPN, dan Bukti Potong 2027. Persiapkan dokumen dengan lebih sistematis, kuasai teknik menghadapi pemeriksaan, dan perkuat kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Segera rencanakan pelatihan bersama tim untuk membangun tata kelola perpajakan yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadwal, Lokasi & Biaya
Jadwal Bimtek & Training
Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Pelatihan yang dilaksanakan pada :

Lokasi: HI Hotel Senen

📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410

Hari Tanggal / Bulan
Rabu - Kamis 14 - 15 Januari 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Januari 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Januari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Februari 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Februari 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Februari 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Februari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Maret 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Maret 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Maret 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 April 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 April 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 April 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 April 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 April 2026
Rabu - Kamis 6 - 7 Mei 2026
Rabu - Kamis 13 - 14 Mei 2026
Rabu - Kamis 20 - 21 Mei 2026
Rabu - Kamis 27 - 28 Mei 2026
Rabu - Kamis 3 - 4 Juni 2026
Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2026
Rabu - Kamis 17 - 18 Juni 2026
Rabu - Kamis 24 - 25 Juni 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 Juli 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 Juli 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 Juli 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 Juli 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 Juli 2026
Rabu - Kamis 5 - 6 Agustus 2026
Rabu - Kamis 12 - 13 Agustus 2026
Rabu - Kamis 19 - 20 Agustus 2026
Rabu - Kamis 26 - 27 Agustus 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 September 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 September 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 September 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 September 2026
Rabu - Kamis 30 - 1 Oktober 2026
Rabu - Kamis 7 - 8 Oktober 2026
Rabu - Kamis 14 - 15 Oktober 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Oktober 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Oktober 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 November 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 November 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 November 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 November 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 Desember 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 Desember 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 Desember 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 Desember 2026
Rabu - Kamis 30 - 31 Desember 2026

Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun

📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131

Hari Tanggal / Bulan
Rabu - Kamis 14 - 15 Januari 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Januari 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Januari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Februari 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Februari 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Februari 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Februari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Maret 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Maret 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Maret 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 April 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 April 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 April 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 April 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 April 2026
Rabu - Kamis 6 - 7 Mei 2026
Rabu - Kamis 13 - 14 Mei 2026
Rabu - Kamis 20 - 21 Mei 2026
Rabu - Kamis 27 - 28 Mei 2026
Rabu - Kamis 3 - 4 Juni 2026
Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2026
Rabu - Kamis 17 - 18 Juni 2026
Rabu - Kamis 24 - 25 Juni 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 Juli 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 Juli 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 Juli 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 Juli 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 Juli 2026
Rabu - Kamis 5 - 6 Agustus 2026
Rabu - Kamis 12 - 13 Agustus 2026
Rabu - Kamis 19 - 20 Agustus 2026
Rabu - Kamis 26 - 27 Agustus 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 September 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 September 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 September 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 September 2026
Rabu - Kamis 30 - 1 Oktober 2026
Rabu - Kamis 7 - 8 Oktober 2026
Rabu - Kamis 14 - 15 Oktober 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Oktober 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Oktober 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 November 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 November 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 November 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 November 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 Desember 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 Desember 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 Desember 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 Desember 2026
Rabu - Kamis 30 - 31 Desember 2026

Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian

📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361

Hari Tanggal / Bulan
Rabu - Kamis 14 - 15 Januari 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Januari 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Januari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Februari 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Februari 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Februari 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Februari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Maret 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Maret 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Maret 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 April 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 April 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 April 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 April 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 April 2026
Rabu - Kamis 6 - 7 Mei 2026
Rabu - Kamis 13 - 14 Mei 2026
Rabu - Kamis 20 - 21 Mei 2026
Rabu - Kamis 27 - 28 Mei 2026
Rabu - Kamis 3 - 4 Juni 2026
Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2026
Rabu - Kamis 17 - 18 Juni 2026
Rabu - Kamis 24 - 25 Juni 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 Juli 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 Juli 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 Juli 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 Juli 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 Juli 2026
Rabu - Kamis 5 - 6 Agustus 2026
Rabu - Kamis 12 - 13 Agustus 2026
Rabu - Kamis 19 - 20 Agustus 2026
Rabu - Kamis 26 - 27 Agustus 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 September 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 September 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 September 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 September 2026
Rabu - Kamis 30 - 1 Oktober 2026
Rabu - Kamis 7 - 8 Oktober 2026
Rabu - Kamis 14 - 15 Oktober 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Oktober 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Oktober 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 November 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 November 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 November 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 November 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 Desember 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 Desember 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 Desember 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 Desember 2026
Rabu - Kamis 30 - 31 Desember 2026

Lokasi: Hotel NEO+ - Bp

📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612

Hari Tanggal / Bulan
Rabu - Kamis 14 - 15 Januari 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Januari 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Januari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Februari 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Februari 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Februari 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Februari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Maret 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Maret 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Maret 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 April 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 April 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 April 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 April 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 April 2026
Rabu - Kamis 6 - 7 Mei 2026
Rabu - Kamis 13 - 14 Mei 2026
Rabu - Kamis 20 - 21 Mei 2026
Rabu - Kamis 27 - 28 Mei 2026
Rabu - Kamis 3 - 4 Juni 2026
Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2026
Rabu - Kamis 17 - 18 Juni 2026
Rabu - Kamis 24 - 25 Juni 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 Juli 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 Juli 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 Juli 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 Juli 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 Juli 2026
Rabu - Kamis 5 - 6 Agustus 2026
Rabu - Kamis 12 - 13 Agustus 2026
Rabu - Kamis 19 - 20 Agustus 2026
Rabu - Kamis 26 - 27 Agustus 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 September 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 September 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 September 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 September 2026
Rabu - Kamis 30 - 1 Oktober 2026
Rabu - Kamis 7 - 8 Oktober 2026
Rabu - Kamis 14 - 15 Oktober 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Oktober 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Oktober 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 November 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 November 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 November 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 November 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 Desember 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 Desember 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 Desember 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 Desember 2026
Rabu - Kamis 30 - 31 Desember 2026
Hari Tanggal / Bulan
Rabu - Kamis 14 - 15 Januari 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Januari 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Januari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Februari 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Februari 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Februari 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Februari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Maret 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Maret 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Maret 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 April 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 April 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 April 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 April 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 April 2026
Rabu - Kamis 6 - 7 Mei 2026
Rabu - Kamis 13 - 14 Mei 2026
Rabu - Kamis 20 - 21 Mei 2026
Rabu - Kamis 27 - 28 Mei 2026
Rabu - Kamis 3 - 4 Juni 2026
Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2026
Rabu - Kamis 17 - 18 Juni 2026
Rabu - Kamis 24 - 25 Juni 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 Juli 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 Juli 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 Juli 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 Juli 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 Juli 2026
Rabu - Kamis 5 - 6 Agustus 2026
Rabu - Kamis 12 - 13 Agustus 2026
Rabu - Kamis 19 - 20 Agustus 2026
Rabu - Kamis 26 - 27 Agustus 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 September 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 September 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 September 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 September 2026
Rabu - Kamis 30 - 1 Oktober 2026
Rabu - Kamis 7 - 8 Oktober 2026
Rabu - Kamis 14 - 15 Oktober 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Oktober 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Oktober 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 November 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 November 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 November 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 November 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 Desember 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 Desember 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 Desember 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 Desember 2026
Rabu - Kamis 30 - 31 Desember 2026

Lokasi: Biz Hotel - Batam

📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15 Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944

Hari Tanggal / Bulan
Rabu - Kamis 14 - 15 Januari 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Januari 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Januari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Februari 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Februari 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Februari 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Februari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Maret 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Maret 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Maret 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 April 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 April 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 April 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 April 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 April 2026
Rabu - Kamis 6 - 7 Mei 2026
Rabu - Kamis 13 - 14 Mei 2026
Rabu - Kamis 20 - 21 Mei 2026
Rabu - Kamis 27 - 28 Mei 2026
Rabu - Kamis 3 - 4 Juni 2026
Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2026
Rabu - Kamis 17 - 18 Juni 2026
Rabu - Kamis 24 - 25 Juni 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 Juli 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 Juli 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 Juli 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 Juli 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 Juli 2026
Rabu - Kamis 5 - 6 Agustus 2026
Rabu - Kamis 12 - 13 Agustus 2026
Rabu - Kamis 19 - 20 Agustus 2026
Rabu - Kamis 26 - 27 Agustus 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 September 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 September 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 September 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 September 2026
Rabu - Kamis 30 - 1 Oktober 2026
Rabu - Kamis 7 - 8 Oktober 2026
Rabu - Kamis 14 - 15 Oktober 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Oktober 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Oktober 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 November 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 November 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 November 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 November 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 Desember 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 Desember 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 Desember 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 Desember 2026
Rabu - Kamis 30 - 31 Desember 2026

Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada

📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285

Hari Tanggal / Bulan
Rabu - Kamis 14 - 15 Januari 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Januari 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Januari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Februari 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Februari 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Februari 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Februari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Maret 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Maret 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Maret 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 April 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 April 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 April 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 April 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 April 2026
Rabu - Kamis 6 - 7 Mei 2026
Rabu - Kamis 13 - 14 Mei 2026
Rabu - Kamis 20 - 21 Mei 2026
Rabu - Kamis 27 - 28 Mei 2026
Rabu - Kamis 3 - 4 Juni 2026
Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2026
Rabu - Kamis 17 - 18 Juni 2026
Rabu - Kamis 24 - 25 Juni 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 Juli 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 Juli 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 Juli 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 Juli 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 Juli 2026
Rabu - Kamis 5 - 6 Agustus 2026
Rabu - Kamis 12 - 13 Agustus 2026
Rabu - Kamis 19 - 20 Agustus 2026
Rabu - Kamis 26 - 27 Agustus 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 September 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 September 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 September 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 September 2026
Rabu - Kamis 30 - 1 Oktober 2026
Rabu - Kamis 7 - 8 Oktober 2026
Rabu - Kamis 14 - 15 Oktober 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Oktober 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Oktober 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 November 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 November 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 November 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 November 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 Desember 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 Desember 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 Desember 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 Desember 2026
Rabu - Kamis 30 - 31 Desember 2026

Lokasi: Gets Hotel Malang

📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Hari Tanggal / Bulan
Rabu - Kamis 14 - 15 Januari 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Januari 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Januari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Februari 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Februari 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Februari 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Februari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Maret 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Maret 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Maret 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 April 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 April 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 April 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 April 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 April 2026
Rabu - Kamis 6 - 7 Mei 2026
Rabu - Kamis 13 - 14 Mei 2026
Rabu - Kamis 20 - 21 Mei 2026
Rabu - Kamis 27 - 28 Mei 2026
Rabu - Kamis 3 - 4 Juni 2026
Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2026
Rabu - Kamis 17 - 18 Juni 2026
Rabu - Kamis 24 - 25 Juni 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 Juli 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 Juli 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 Juli 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 Juli 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 Juli 2026
Rabu - Kamis 5 - 6 Agustus 2026
Rabu - Kamis 12 - 13 Agustus 2026
Rabu - Kamis 19 - 20 Agustus 2026
Rabu - Kamis 26 - 27 Agustus 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 September 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 September 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 September 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 September 2026
Rabu - Kamis 30 - 1 Oktober 2026
Rabu - Kamis 7 - 8 Oktober 2026
Rabu - Kamis 14 - 15 Oktober 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Oktober 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Oktober 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 November 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 November 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 November 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 November 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 Desember 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 Desember 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 Desember 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 Desember 2026
Rabu - Kamis 30 - 31 Desember 2026

Lokasi: favehotel S. Parman - Medan

📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152

Hari Tanggal / Bulan
Rabu - Kamis 14 - 15 Januari 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Januari 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Januari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Februari 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Februari 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Februari 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Februari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Maret 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Maret 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Maret 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 April 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 April 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 April 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 April 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 April 2026
Rabu - Kamis 6 - 7 Mei 2026
Rabu - Kamis 13 - 14 Mei 2026
Rabu - Kamis 20 - 21 Mei 2026
Rabu - Kamis 27 - 28 Mei 2026
Rabu - Kamis 3 - 4 Juni 2026
Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2026
Rabu - Kamis 17 - 18 Juni 2026
Rabu - Kamis 24 - 25 Juni 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 Juli 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 Juli 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 Juli 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 Juli 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 Juli 2026
Rabu - Kamis 5 - 6 Agustus 2026
Rabu - Kamis 12 - 13 Agustus 2026
Rabu - Kamis 19 - 20 Agustus 2026
Rabu - Kamis 26 - 27 Agustus 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 September 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 September 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 September 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 September 2026
Rabu - Kamis 30 - 1 Oktober 2026
Rabu - Kamis 7 - 8 Oktober 2026
Rabu - Kamis 14 - 15 Oktober 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Oktober 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Oktober 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 November 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 November 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 November 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 November 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 Desember 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 Desember 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 Desember 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 Desember 2026
Rabu - Kamis 30 - 31 Desember 2026

Lokasi: FOX Lite Hotel Samarinda

📍 Jl. Mayor Jendral S. Parman No.15, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Hari Tanggal / Bulan
Rabu - Kamis 14 - 15 Januari 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Januari 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Januari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Februari 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Februari 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Februari 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Februari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Maret 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Maret 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Maret 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 April 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 April 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 April 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 April 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 April 2026
Rabu - Kamis 6 - 7 Mei 2026
Rabu - Kamis 13 - 14 Mei 2026
Rabu - Kamis 20 - 21 Mei 2026
Rabu - Kamis 27 - 28 Mei 2026
Rabu - Kamis 3 - 4 Juni 2026
Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2026
Rabu - Kamis 17 - 18 Juni 2026
Rabu - Kamis 24 - 25 Juni 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 Juli 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 Juli 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 Juli 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 Juli 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 Juli 2026
Rabu - Kamis 5 - 6 Agustus 2026
Rabu - Kamis 12 - 13 Agustus 2026
Rabu - Kamis 19 - 20 Agustus 2026
Rabu - Kamis 26 - 27 Agustus 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 September 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 September 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 September 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 September 2026
Rabu - Kamis 30 - 1 Oktober 2026
Rabu - Kamis 7 - 8 Oktober 2026
Rabu - Kamis 14 - 15 Oktober 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Oktober 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Oktober 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 November 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 November 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 November 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 November 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 Desember 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 Desember 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 Desember 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 Desember 2026
Rabu - Kamis 30 - 31 Desember 2026

Lokasi: Aston Inn Pantai Losari - Makassar

📍 Jl. Daeng Tompo No.28-36, Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112

Hari Tanggal / Bulan
Rabu - Kamis 14 - 15 Januari 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Januari 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Januari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Februari 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Februari 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Februari 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Februari 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 Maret 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 Maret 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 Maret 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 April 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 April 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 April 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 April 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 April 2026
Rabu - Kamis 6 - 7 Mei 2026
Rabu - Kamis 13 - 14 Mei 2026
Rabu - Kamis 20 - 21 Mei 2026
Rabu - Kamis 27 - 28 Mei 2026
Rabu - Kamis 3 - 4 Juni 2026
Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2026
Rabu - Kamis 17 - 18 Juni 2026
Rabu - Kamis 24 - 25 Juni 2026
Rabu - Kamis 1 - 2 Juli 2026
Rabu - Kamis 8 - 9 Juli 2026
Rabu - Kamis 15 - 16 Juli 2026
Rabu - Kamis 22 - 23 Juli 2026
Rabu - Kamis 29 - 30 Juli 2026
Rabu - Kamis 5 - 6 Agustus 2026
Rabu - Kamis 12 - 13 Agustus 2026
Rabu - Kamis 19 - 20 Agustus 2026
Rabu - Kamis 26 - 27 Agustus 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 September 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 September 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 September 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 September 2026
Rabu - Kamis 30 - 1 Oktober 2026
Rabu - Kamis 7 - 8 Oktober 2026
Rabu - Kamis 14 - 15 Oktober 2026
Rabu - Kamis 21 - 22 Oktober 2026
Rabu - Kamis 28 - 29 Oktober 2026
Rabu - Kamis 4 - 5 November 2026
Rabu - Kamis 11 - 12 November 2026
Rabu - Kamis 18 - 19 November 2026
Rabu - Kamis 25 - 26 November 2026
Rabu - Kamis 2 - 3 Desember 2026
Rabu - Kamis 9 - 10 Desember 2026
Rabu - Kamis 16 - 17 Desember 2026
Rabu - Kamis 23 - 24 Desember 2026
Rabu - Kamis 30 - 31 Desember 2026
Hubungi kami untuk lokasi pelaksanaan bimtek & training terdekat, kami melayani beberapa kota besar diantaranya:

Jakarta Hotel HI Jakarta
Bandung Hotel Fave Serela Cihamplas
Yogjakarta Hotel Amaris Maliboro
Bali Swibell Express Kuta Legian
Surabaya Hotel Max One
Malang Hotel Gets
Bali Hotel Swisbel Inn Exsperes Kuta
Makassar Hotel Aston Inn
Balikpapan Hotel Neo
Samarinda Hotel Fox
Batam Hotel BIZ
Medan Hotel Fave Medan

dan Hotel Pilihan Sesuai Request Peserta

TANPA PENGINAPAN
Rp. 4.000.000
Mengikuti kelas tatap muka selama 2 hari.
Modul materi dan softcopy materi
Bimtek kit & Tas eksklusif
Sertifikat pelatihan.
Makan siang selama kegiatan berlangsung.
Coffebreak sebanyak 2 kali selama kegiatan berlangsung.
PENGINAPAN (Twin Sharing)
Rp. 5.000.000
Mengikuti kelas tatap muka selama 2 hari.
Modul materi dan softcopy materi
Bimtek kit & Tas eksklusif
Sertifikat pelatihan.
Menginap 1 kamar untuk 2 orang, selama 4 hari 3 malam.
Sarapan pagi dan Makan siang Selama Kegiatan Berlangsung.
Coffebreak sebanyak 2 kali selama kegiatan berlangsung.
PENGINAPAN (Suite Room)
Rp. 5.500.000
Mengikuti kelas tatap muka selama 2 hari.
Modul materi dan softcopy materi
Bimtek kit dan Tas eksklusif
Sertifikat pelatihan.
Menginap 1 kamar untuk 1 orang, selama 4 hari 3 malam.
Sarapan pagi, Makan siang dan Makan malam selama kegiatan berlangsung.
Coffebreak sebanyak 2 kali selama kegiatan berlangsung.