Transfer Pricing telah menjadi salah satu isu perpajakan paling krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan besar, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengingat peran strategis BUMN dalam perekonomian, transaksi dengan pihak afiliasi baik domestik maupun internasional memerlukan pengaturan, pembuktian, dan dokumentasi yang sangat ketat untuk menghindari risiko koreksi pajak yang signifikan.

Bimtek Transfer Pricing dan Dokumentasi untuk BUMN hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola transaksi afiliasi secara tepat, mematuhi prinsip arm’s length, memahami peraturan terkini, serta mengoptimalkan kondisi perpajakan agar tetap efisien dan sesuai aturan.

Pentingnya Transfer Pricing bagi BUMN

Transfer pricing tidak hanya relevan bagi perusahaan multinasional, tetapi juga bagi BUMN karena struktur kepemilikannya yang kompleks. Banyak BUMN memiliki:

• Anak perusahaan

• Joint venture

• Entitas afiliasi dalam satu grup usaha

• Unit usaha khusus

• Kerja sama dengan mitra strategis luar negeri

Setiap transaksi antar entitas tersebut wajib mengikuti prinsip kewajaran (arm’s length principle) untuk menghindari:

• Pemeriksaan pajak

• Koreksi fiskal bernilai besar

• Sanksi administrasi

• Ketidakpatuhan terhadap regulasi internasional

• Reputasi buruk dalam tata kelola holding BUMN

Dengan demikian, Bimtek menjadi sarana penting untuk meningkatkan keakuratan penerapan transfer pricing sekaligus membangun literasi perpajakan yang kuat di lingkungan BUMN.

Mengapa BUMN Membutuhkan Bimtek Transfer Pricing?

BUMN memiliki karakteristik unik yang menjadikannya rentan terhadap isu transfer pricing:

1. Struktur Korporasi yang Kompleks

BUMN sering mengelola berbagai anak perusahaan, subholding, dan unit usaha strategis.

2. Volume Transaksi Afiliasi yang Tinggi

Termasuk transaksi barang, jasa, teknologi, dan pembiayaan internal.

3. Keterlibatan dalam Proyek Strategis Nasional

Menimbulkan ketentuan khusus dalam pembagian biaya dan pendapatan.

4. Risiko Pemeriksaan Pajak yang Lebih Intensif

BUMN berada di bawah pengawasan ketat DJP.

5. Perubahan Regulasi Transfer Pricing yang Cepat

Adanya aturan OECD, BEPS Action Plan, serta PMK terbaru yang wajib dipatuhi.

Dengan mengikuti program Bimtek, BUMN dapat:

• Meningkatkan kepatuhan

• Menghindari sengketa pajak

• Memperkuat governance perusahaan

• Menurunkan risiko koreksi fiskal

• Mengoptimalkan struktur transaksi antar entitas

Tujuan Pelaksanaan Bimtek Transfer Pricing dan Dokumentasi untuk BUMN

Program Bimtek dirancang untuk memberikan kompetensi berikut kepada peserta:

• Pemahaman komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan metode transfer pricing

• Keterampilan teknis menyusun dokumentasi sesuai regulasi

• Penguasaan model analisis nilai wajar transaksi antar entitas

• Pemahaman risiko dan pencegahan sengketa

• Penyusunan argumentasi pembelaan saat pemeriksaan pajak

• Rekonsiliasi data keuangan dan perpajakan yang akurat

• Pembelajaran berbasis kasus nyata dalam lingkungan BUMN

Tantangan Umum yang Dihadapi BUMN dalam Transfer Pricing

1. Minimnya artikel pembanding internal

Kurangnya referensi transaksi independen membuat analisis kewajaran sulit.

2. Data tidak terdokumentasi secara konsisten

Banyak transaksi afiliasi tidak tercatat dalam dokumen resmi.

3. Tidak adanya benchmark wajar

BUMN membutuhkan sumber data pembanding kredibel.

4. Koordinasi internal yang lemah

Data keuangan, kontrak, dan operasional sering tersebar di berbagai unit.

5. Kurangnya pemahaman teknis tim pajak dan keuangan

Diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan regulasi.

Rekomendasi Implementasi Transfer Pricing di Lingkungan BUMN

1. Bentuk Tim Transfer Pricing Internal

Tim ini wajib memahami:

• Analisis FAR

• Regulasi nasional dan internasional

• Rekonsiliasi perpajakan

2. Buat Database Transaksi Afiliasi

Berisi:

• Jenis transaksi

• Nilai transaksi

• Pihak transaksi

• Bukti pendukung

3. Lakukan Benchmarking Secara Berkala

Menggunakan:

• Sumber eksternal

• Database keuangan

• Pembanding domestik

4. Siapkan Dokumentasi Transfer Pricing Sejak Awal

Tidak menunggu pemeriksaan pajak.

5. Perbarui SOP Transfer Pricing Perusahaan

Untuk memastikan tata kelola dan akuntabilitas.

FAQ 

Apa itu transfer pricing dalam konteks BUMN?

Transfer pricing adalah penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup BUMN.

Apakah BUMN wajib membuat dokumentasi transfer pricing?

Ya, jika BUMN melakukan transaksi afiliasi dan memenuhi batas material tertentu sesuai peraturan.

Apa risiko jika BUMN tidak memiliki dokumentasi TP?

Risikonya berupa koreksi pajak, sanksi administrasi, hingga sengketa dengan DJP.

Apakah jasa manajemen perlu analisis kewajaran?

Sangat perlu, karena jenis transaksi ini paling sering menjadi objek koreksi.

Bisakah BUMN menggunakan metode TNMM?

Ya, ini metode paling umum untuk transaksi jasa dan distribusi.

Apakah transfer pricing berlaku dalam transaksi dalam negeri?

Ya, bahkan transaksi antar BUMN dalam satu holding bisa termasuk hubungan istimewa.

Bagaimana cara menghindari sengketa transfer pricing?

Dengan menyusun dokumentasi lengkap, melakukan benchmarking, dan menerapkan prinsip kewajaran.