Bimtek Strategi Menghadapi Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penagihan Pajak oleh DJP 2027
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleBimtek Strategi Menghadapi Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penagihan Pajak oleh DJP 2027
Pendahuluan
Kepatuhan perpajakan merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan perusahaan maupun organisasi. Kewajiban perpajakan tidak berhenti setelah wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Wajib pajak juga perlu memastikan bahwa setiap kewajiban telah diselesaikan sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan, serta memiliki dokumen pendukung yang memadai.
Dalam praktiknya, permasalahan dapat muncul karena berbagai faktor. Perusahaan mungkin terlambat membayar pajak, salah mencatat pembayaran, belum menyelesaikan kekurangan pembayaran berdasarkan surat ketetapan, atau mengalami kesulitan arus kas. Ketika utang pajak tidak diselesaikan sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melaksanakan tindakan penagihan.
Beberapa dokumen yang perlu mendapat perhatian serius adalah Surat Teguran dan Surat Paksa. Keduanya merupakan bagian dari proses penagihan pajak yang memiliki konsekuensi hukum dan administratif. Surat Teguran menjadi pemberitahuan resmi agar penanggung pajak melunasi utang pajak. Sementara itu, Surat Paksa merupakan instrumen penagihan yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat menjadi dasar untuk melanjutkan tindakan penagihan berikutnya.
Apabila wajib pajak tidak mengambil langkah penyelesaian yang tepat, proses penagihan dapat berlanjut ke penyitaan barang, pengumuman lelang, penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut tentu dapat memengaruhi kelangsungan operasional, kondisi keuangan, dan reputasi organisasi.
Memasuki tahun 2027, perusahaan perlu memperkuat kemampuan dalam mengelola utang pajak, memantau jatuh tempo, memeriksa keabsahan dokumen, serta memahami hak dan kewajiban dalam proses penagihan. Pengelolaan yang baik tidak hanya dilakukan setelah surat penagihan diterima, tetapi harus dimulai dari sistem administrasi dan pengendalian pajak sehari-hari.
Melalui Bimtek Strategi Menghadapi Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penagihan Pajak oleh DJP 2027, peserta diharapkan mampu memahami tahapan penagihan, mengidentifikasi risiko, menyiapkan dokumen, mengevaluasi jumlah utang pajak, serta menentukan langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan. Pelatihan ini juga membantu organisasi membangun strategi pencegahan agar keterlambatan pembayaran tidak berkembang menjadi tindakan penagihan yang lebih serius.
Memahami Penagihan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak
Pengertian Penagihan Pajak
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Proses ini dapat dilakukan melalui teguran atau peringatan, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, penjualan barang sitaan, pencegahan, dan penyanderaan sesuai ketentuan.
Dalam proses tersebut, terdapat perbedaan antara wajib pajak dan penanggung pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai peraturan.
Perbedaan tersebut penting karena tindakan penagihan ditujukan kepada penanggung pajak berdasarkan kedudukan dan tanggung jawab hukumnya. Dalam badan usaha, manajemen perlu memahami siapa yang secara hukum bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penyampaian dokumen penagihan.
Tujuan Penagihan Pajak
Penagihan pajak mempunyai beberapa tujuan utama, yaitu:
- Memastikan utang pajak yang telah jatuh tempo diselesaikan.
- Mengamankan penerimaan negara sesuai ketentuan.
- Memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Mendorong wajib pajak agar lebih disiplin dalam membayar pajak.
- Menindaklanjuti utang pajak yang belum dilunasi.
- Menegakkan ketentuan perpajakan melalui prosedur administratif dan hukum.
- Mencegah penumpukan tunggakan pajak yang dapat mengganggu penerimaan negara.
Penagihan bukan sekadar kegiatan mengirimkan surat. Setiap tindakan memiliki dasar hukum, pejabat yang berwenang, prosedur, jangka waktu, dan konsekuensi yang harus dipahami oleh wajib pajak.
Dasar Hukum Penagihan Pajak
Salah satu landasan utama penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Ketentuan tersebut mengatur penagihan pajak dengan Surat Paksa, tindakan penagihan aktif, penyitaan, dan tindakan lain yang berkaitan.
Ketentuan teknis pelaksanaannya antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Peraturan ini mengatur prosedur penagihan, termasuk penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, penjualan barang sitaan, dan tindakan penagihan lainnya.
Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya perlu diperhatikan karena berkaitan dengan dasar penagihan, jatuh tempo, dan hak wajib pajak.
Untuk pelaksanaan pada 2027, wajib pajak perlu memeriksa status keberlakuan, perubahan, dan ketentuan pelaksana terbaru melalui JDIH Kementerian Keuangan serta kanal resmi DJP. Jangan menggunakan panduan lama tanpa memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Mengenal Dasar Penagihan Pajak
Dokumen yang Dapat Menjadi Dasar Penagihan
Tindakan penagihan tidak dilakukan tanpa dasar. Penagihan didasarkan pada dokumen atau keputusan perpajakan yang menimbulkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dan telah memenuhi persyaratan penagihan.
Beberapa dokumen yang dapat menjadi dasar penagihan antara lain:
- Surat Tagihan Pajak (STP).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak bertambah.
- Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar.
- Putusan Banding yang menimbulkan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Putusan Peninjauan Kembali yang menimbulkan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Dokumen atau keputusan lain yang menurut ketentuan dapat menjadi dasar penagihan.
Wajib pajak perlu memeriksa dokumen dasar tersebut sebelum menentukan langkah penyelesaian. Pemeriksaan harus mencakup identitas wajib pajak, jenis pajak, masa atau tahun pajak, jumlah pokok pajak, sanksi administrasi, tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo, serta status pembayaran atau sengketa.
Memeriksa Jumlah Utang Pajak
Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah langsung membayar atau mengabaikan surat tanpa terlebih dahulu mencocokkan jumlah tagihan dengan catatan internal.
Perusahaan sebaiknya melakukan verifikasi melalui beberapa langkah:
- Mencocokkan nomor dan tanggal dokumen dasar penagihan.
- Memastikan jenis pajak dan masa atau tahun pajak.
- Memeriksa pokok pajak serta sanksi administrasi.
- Menelusuri pembayaran yang telah dilakukan.
- Memeriksa apakah terdapat pembetulan, keberatan, banding, atau proses hukum lain.
- Memastikan tidak ada pembayaran yang belum teridentifikasi atau belum direkonsiliasi.
- Meminta klarifikasi melalui saluran resmi apabila ditemukan perbedaan.
Hasil pemeriksaan sebaiknya dituangkan dalam kertas kerja yang memuat angka menurut dokumen DJP, angka menurut pembukuan perusahaan, selisih, penyebab selisih, dan tindak lanjut.
Strategi Menghadapi Surat Teguran Pajak
Pengertian Surat Teguran
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak atau penanggung pajak agar melunasi utang pajak. Surat ini merupakan salah satu tahapan dalam penagihan aktif.
Surat Teguran bukan surat yang sebaiknya dianggap sebagai pemberitahuan biasa. Penerimaannya menunjukkan bahwa terdapat utang pajak yang belum diselesaikan sesuai ketentuan dan proses penagihan perlu segera ditindaklanjuti.
Berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023, Surat Teguran diterbitkan setelah lewat waktu tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak apabila wajib pajak belum melunasi utang tersebut.
Langkah Pertama Setelah Menerima Surat Teguran
Ketika menerima Surat Teguran, perusahaan perlu segera melakukan pemeriksaan administratif dan keuangan. Jangan menunggu hingga surat berikutnya diterbitkan.
Langkah awal yang dapat dilakukan meliputi:
- Mencatat tanggal surat diterbitkan dan tanggal diterima.
- Memeriksa identitas wajib pajak atau penanggung pajak.
- Memeriksa dasar penagihan dan jumlah utang.
- Mencocokkan jumlah tagihan dengan catatan pajak internal.
- Menelusuri bukti pembayaran atau penyetoran.
- Memeriksa apakah terdapat permohonan angsuran atau penundaan yang telah diajukan.
- Mengidentifikasi apakah terdapat proses keberatan, banding, atau upaya hukum lain yang relevan.
- Menetapkan personel yang bertanggung jawab atas penyelesaian.
Pemeriksaan ini diperlukan agar manajemen dapat membedakan antara utang pajak yang memang belum dibayar, pembayaran yang belum teridentifikasi, dan perbedaan administrasi yang membutuhkan klarifikasi.
Menentukan Strategi Penyelesaian
Setelah memeriksa Surat Teguran, perusahaan perlu menentukan tindakan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
| Kondisi | Langkah yang Perlu Dilakukan |
|---|---|
| Utang pajak benar dan dana tersedia | Melakukan pembayaran sesuai prosedur |
| Utang pajak benar tetapi kas terbatas | Mengevaluasi permohonan angsuran atau penundaan sesuai ketentuan |
| Pembayaran telah dilakukan | Menyiapkan bukti pembayaran dan meminta rekonsiliasi |
| Jumlah tagihan berbeda | Menelusuri dasar perhitungan dan meminta klarifikasi resmi |
| Terdapat sengketa pajak | Memeriksa status sengketa dan konsekuensi penagihan berdasarkan aturan |
| Dokumen belum lengkap | Mengumpulkan dokumen dan meminta bantuan unit pajak atau tenaga profesional |
Setiap keputusan harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan ketentuan hukum. Perusahaan tidak boleh menganggap bahwa pengajuan permohonan atau keberatan secara otomatis menghentikan seluruh tindakan penagihan. Dampak setiap permohonan terhadap kewajiban pembayaran dan penagihan harus diperiksa sesuai aturan yang berlaku.
Kesalahan dalam Menangani Surat Teguran
Beberapa kesalahan yang sering menimbulkan masalah adalah:
- Menganggap Surat Teguran hanya sebagai surat pengingat biasa.
- Tidak memeriksa tanggal jatuh tempo.
- Tidak mencocokkan jumlah utang dengan catatan perusahaan.
- Mengabaikan surat karena merasa sudah membayar.
- Tidak menyimpan bukti pembayaran.
- Tidak menyampaikan informasi kepada manajemen.
- Menunda konsultasi dengan petugas pajak atau tenaga profesional.
- Tidak membuat rencana penyelesaian yang terukur.
Surat Teguran harus menjadi pemicu tindakan internal. Perusahaan perlu mengaktifkan prosedur penanganan surat resmi agar seluruh unit terkait mengetahui risiko dan tanggung jawabnya.
Strategi Menghadapi Surat Paksa DJP
Pengertian Surat Paksa
Surat Paksa merupakan instrumen penagihan pajak yang memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum khusus. Surat ini diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
Surat Paksa bukan sekadar surat penagihan lanjutan. Pemberitahuannya menjadi tahapan penting yang dapat diikuti tindakan penagihan lebih lanjut apabila utang pajak tidak diselesaikan.
Berdasarkan PMK Nomor 61 Tahun 2023, apabila setelah lewat waktu 21 hari sejak Surat Teguran disampaikan penanggung pajak belum melunasi utang pajak, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak.
Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa
Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita Pajak sesuai ketentuan. Proses tersebut mencakup pembacaan isi Surat Paksa dan penyerahan salinan kepada penanggung pajak, serta dituangkan dalam berita acara pemberitahuan.
Ketika Jurusita Pajak datang, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal:
- Memeriksa identitas Jurusita Pajak.
- Memastikan dokumen yang disampaikan merupakan Surat Paksa.
- Mencatat tanggal dan waktu pemberitahuan.
- Memastikan salinan dokumen diterima dan disimpan.
- Membaca informasi mengenai jumlah utang dan dasar penagihan.
- Memeriksa berita acara pemberitahuan.
- Segera melaporkan penerimaan dokumen kepada manajemen dan bagian pajak.
Penerimaan dokumen harus ditangani secara tertib. Menghindari komunikasi atau menolak memahami isi surat bukan strategi penyelesaian yang baik.
Langkah Setelah Surat Paksa Diberitahukan
Setelah Surat Paksa diterima, perusahaan harus segera melakukan evaluasi menyeluruh. Hal yang perlu diperiksa meliputi:
- Kebenaran identitas penanggung pajak.
- Kesesuaian dasar penagihan.
- Jumlah pokok pajak dan sanksi administrasi.
- Riwayat pembayaran.
- Status permohonan angsuran atau penundaan.
- Status sengketa atau upaya hukum.
- Ketersediaan dana untuk pelunasan.
- Risiko penyitaan terhadap aset perusahaan.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila setelah lewat waktu dua kali 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan utang pajak belum dilunasi, pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.
Karena jangka waktunya singkat, perusahaan harus memiliki prosedur eskalasi khusus untuk setiap penerimaan Surat Paksa.
Memahami Konsekuensi Surat Paksa
Konsekuensi Surat Paksa dapat berkembang apabila utang pajak tetap tidak diselesaikan. Tindakan lanjutan dapat berupa:
- Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- Penyitaan barang milik penanggung pajak.
- Pemblokiran harta kekayaan tertentu sesuai prosedur.
- Pengumuman lelang atas barang sitaan.
- Penjualan barang sitaan.
- Pengusulan pencegahan.
- Penyanderaan apabila persyaratan hukum terpenuhi.
Tidak seluruh tindakan tersebut otomatis diterapkan dalam setiap kasus. Pelaksanaannya bergantung pada kondisi, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan.
Memahami Tahapan Penagihan Pajak Secara Menyeluruh
Alur Penagihan Pajak
Penagihan pajak pada umumnya dimulai dari adanya dasar penagihan yang menimbulkan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Apabila kewajiban tidak dilunasi hingga jatuh tempo dan tidak terdapat penyelesaian yang sesuai ketentuan, penagihan aktif dapat dilanjutkan.
Berikut gambaran tahapan yang perlu dipahami wajib pajak.
| Tahapan | Waktu atau Kondisi | Tindakan |
|---|---|---|
| Dasar penagihan | Terdapat dokumen yang menimbulkan utang pajak | Memeriksa jumlah dan jatuh tempo |
| Surat Teguran | Setelah lewat 7 hari sejak jatuh tempo, jika belum dibayar | Teguran untuk melunasi utang pajak |
| Surat Paksa | Setelah lewat 21 hari sejak Surat Teguran disampaikan, jika belum dilunasi | Pemberitahuan oleh Jurusita Pajak |
| Penyitaan | Setelah lewat 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, jika belum dibayar | Penyitaan barang sesuai prosedur |
| Pengumuman lelang | Setelah lewat 14 hari sejak pelaksanaan penyitaan, jika utang dan biaya penagihan belum dilunasi | Pengumuman barang sitaan yang akan dilelang |
| Penjualan melalui lelang | Setelah lewat 14 hari sejak pengumuman lelang, jika belum dilunasi | Penjualan barang sitaan melalui mekanisme lelang |
Jangka waktu tersebut merujuk pada alur umum dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023. Perhitungan tanggal dalam kasus konkret harus memperhatikan ketentuan penghitungan hari, tanggal penyampaian, kondisi khusus, dan dokumen resmi yang diterbitkan.
Penagihan Seketika dan Sekaligus
Dalam kondisi tertentu, DJP dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo atau seluruh tahapan penagihan normal.
Tindakan ini dapat berkaitan dengan kondisi penanggung pajak yang berisiko menghindari penagihan, seperti akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, memindahtangankan barang untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha, atau keadaan lain yang ditentukan dalam peraturan.
Perusahaan perlu memahami bahwa tidak semua proses penagihan harus selalu dimulai dengan Surat Teguran. Dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hukum, tindakan penagihan seketika dan sekaligus dapat dilakukan.
Penyitaan dan Lelang: Risiko yang Harus Diantisipasi
Pengertian Penyitaan
Penyitaan merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang milik penanggung pajak guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak sesuai ketentuan. Penyitaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Objek yang dapat disita harus memenuhi ketentuan hukum. Perusahaan perlu memahami bahwa barang milik penanggung pajak dapat mencakup aset bergerak maupun tidak bergerak, dengan memperhatikan status kepemilikan dan pengecualian yang diatur peraturan.
Dampak Penyitaan terhadap Perusahaan
Penyitaan dapat mengganggu aktivitas organisasi, khususnya apabila barang yang disita berkaitan langsung dengan kegiatan operasional. Misalnya, aset kendaraan, mesin, persediaan, atau aset lain yang digunakan dalam kegiatan usaha.
Dampak yang mungkin timbul antara lain:
- Terhambatnya proses produksi atau distribusi.
- Berkurangnya kemampuan operasional.
- Gangguan terhadap arus kas.
- Meningkatnya biaya penyelesaian masalah.
- Gangguan hubungan dengan pelanggan dan pemasok.
- Munculnya risiko reputasi.
- Bertambahnya beban manajemen dalam menangani proses penagihan.
Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyelesaikan persoalan utang pajak sejak tahap awal dan tidak menunggu hingga penyitaan dilaksanakan.
Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang
Apabila barang telah disita dan utang pajak serta biaya penagihan belum dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, pejabat dapat melakukan pengumuman lelang. Penjualan barang sitaan dilakukan sesuai mekanisme lelang atau tata cara lain yang diperbolehkan untuk jenis barang tertentu.
Bagi perusahaan, lelang dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang signifikan. Aset yang dijual mungkin memiliki nilai strategis bagi kelangsungan usaha. Karena itu, manajemen harus menjadikan pengelolaan utang pajak sebagai bagian dari perencanaan keuangan dan manajemen risiko.
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Penagihan
Hak Penanggung Pajak
Dalam proses penagihan, penanggung pajak tetap memiliki hak yang dilindungi peraturan. Hak tersebut antara lain:
- Memperoleh informasi mengenai dasar dan jumlah utang pajak.
- Mendapatkan pemberitahuan tindakan penagihan sesuai prosedur.
- Mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sesuai persyaratan.
- Mengajukan upaya administratif yang tersedia terhadap dokumen perpajakan sesuai ketentuan.
- Mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan tindakan penagihan tertentu melalui mekanisme yang ditentukan.
- Mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita apabila memenuhi persyaratan.
- Memperoleh pelayanan dan perlakuan sesuai ketentuan hukum.
Hak tersebut harus digunakan secara tepat. Wajib pajak perlu memahami perbedaan antara upaya hukum terhadap dasar ketetapan pajak dan gugatan terhadap tindakan penagihan. Keduanya memiliki objek, prosedur, dan tenggat waktu yang berbeda.
Kewajiban Penanggung Pajak
Selain memiliki hak, penanggung pajak juga mempunyai kewajiban, seperti:
- Melunasi utang pajak sesuai ketentuan.
- Memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan keputusan angsuran atau penundaan yang telah disetujui.
- Memberikan informasi yang benar dalam proses administrasi.
- Tidak menghalangi tindakan penagihan yang sah.
- Tidak menyembunyikan atau memindahtangankan barang sitaan secara melawan hukum.
- Menjaga dokumen pembayaran dan dokumen perpajakan.
- Menindaklanjuti surat resmi dari DJP secara tepat waktu.
Strategi Mengajukan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
Kapan Permohonan Dapat Dipertimbangkan?
Dalam kondisi tertentu, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sesuai ketentuan. Permohonan ini dapat menjadi salah satu alternatif ketika perusahaan mengalami kesulitan likuiditas tetapi tetap memiliki komitmen untuk memenuhi kewajibannya.
Permohonan harus disiapkan secara serius. Perusahaan perlu mengevaluasi kemampuan keuangan, arus kas, proyeksi penerimaan, kewajiban kepada pemasok, dan kebutuhan operasional.
Dokumen yang Perlu Dipersiapkan
Dokumen yang mungkin diperlukan sesuai persyaratan permohonan antara lain:
- Surat permohonan.
- Identitas wajib pajak atau penanggung pajak.
- Dokumen dasar penagihan.
- Laporan keuangan.
- Proyeksi arus kas.
- Rencana pembayaran.
- Penjelasan kondisi keuangan.
- Dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.
Persetujuan angsuran atau penundaan tidak otomatis diberikan. Wajib pajak harus memenuhi persyaratan, dan keputusan pejabat yang berwenang menjadi dasar pelaksanaan skema pembayaran tersebut.
Mengelola Komitmen Pembayaran
Apabila permohonan disetujui, perusahaan wajib mematuhi jadwal pembayaran. Kegagalan memenuhi persetujuan dapat menyebabkan konsekuensi penagihan sesuai peraturan, termasuk kemungkinan diterbitkannya Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran dalam kondisi yang ditentukan.
Oleh karena itu, manajemen perlu menetapkan pengingat pembayaran, penanggung jawab, sumber dana, dan prosedur eskalasi apabila terjadi perubahan kondisi keuangan.
Strategi Mengelola Risiko Penagihan Pajak di Perusahaan
Membangun Sistem Pemantauan Jatuh Tempo
Perusahaan perlu mempunyai kalender pajak yang memuat tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, status kewajiban, jumlah yang harus dibayar, serta penanggung jawab. Sistem tersebut membantu mencegah keterlambatan yang sebenarnya dapat dihindari.
Pemantauan dapat dilakukan melalui aplikasi keuangan, spreadsheet terkontrol, atau sistem ERP. Hal terpenting adalah adanya pembaruan data secara berkala dan mekanisme pemberitahuan kepada pihak yang bertanggung jawab.
Melakukan Rekonsiliasi Pembayaran
Pembayaran pajak harus direkonsiliasi dengan dokumen perpajakan dan catatan keuangan. Bukti pembayaran perlu disimpan dan ditautkan dengan jenis pajak serta masa pajak yang sesuai.
Rekonsiliasi ini penting untuk mencegah perusahaan menerima tagihan yang sebenarnya telah dibayar tetapi belum teridentifikasi dalam pencatatan internal.
Menyiapkan Prosedur Penanganan Surat Resmi
Setiap surat dari DJP perlu dicatat dalam register surat. Register sebaiknya memuat:
- Jenis surat.
- Nomor surat.
- Tanggal penerbitan.
- Tanggal diterima.
- Nama penerima.
- Pokok permasalahan.
- Batas waktu tindak lanjut.
- Unit penanggung jawab.
- Status penyelesaian.
- Lokasi penyimpanan dokumen.
Prosedur ini membantu manajemen memastikan tidak ada surat yang terlambat ditangani karena berpindah antarbagian atau tidak diteruskan kepada personel yang tepat.
Memperkuat Koordinasi Antarbagian
Penanganan penagihan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian pajak. Bagian keuangan bertanggung jawab atas ketersediaan dana dan pembayaran, bagian akuntansi membantu rekonsiliasi, bagian legal menilai aspek hukum, sedangkan manajemen menentukan kebijakan penyelesaian.
Koordinasi yang baik dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mencegah informasi yang tidak konsisten disampaikan kepada otoritas pajak.
Contoh Kasus Praktis Penanganan Surat Teguran dan Surat Paksa
Kasus Perusahaan yang Terlambat Melunasi Utang Pajak
Sebuah perusahaan distribusi menerima Surat Teguran karena terdapat utang pajak yang belum dibayar sampai jatuh tempo. Bagian keuangan mengira kewajiban tersebut telah diselesaikan, tetapi setelah diperiksa ternyata pembayaran yang dilakukan merupakan pembayaran untuk masa pajak yang berbeda.
Tim pajak kemudian mencocokkan dokumen dasar penagihan, kode billing, bukti penerimaan negara, dan buku besar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tagihan yang tercantum dalam Surat Teguran memang belum dilunasi.
Manajemen kemudian mengevaluasi ketersediaan kas dan memutuskan menyelesaikan kewajiban sesuai prosedur. Perusahaan juga memperbaiki sistem rekonsiliasi pembayaran agar setiap transaksi dapat dikaitkan dengan jenis pajak dan masa pajak yang benar.
Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kesalahan administrasi pembayaran dapat berkembang menjadi tunggakan apabila tidak segera dideteksi.
Kasus Perusahaan Menghadapi Surat Paksa
Sebuah perusahaan jasa menerima pemberitahuan Surat Paksa setelah utang pajaknya belum diselesaikan. Manajemen segera membentuk tim yang terdiri dari bagian pajak, keuangan, akuntansi, dan legal.
Tim tersebut memeriksa dasar penagihan, jumlah utang, riwayat pembayaran, dan status permohonan yang pernah diajukan. Setelah evaluasi, perusahaan menemukan bahwa sebagian kewajiban masih belum dibayar dan sebagian lainnya memerlukan klarifikasi administratif.
Perusahaan kemudian menindaklanjuti bagian yang belum dibayar melalui mekanisme yang tersedia dan menyampaikan dokumen pendukung untuk bagian yang memerlukan klarifikasi.
Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa Surat Paksa membutuhkan respons cepat, koordinasi lintas bagian, dan pemeriksaan dokumen yang teliti.
Kasus Perusahaan Mengalami Kesulitan Arus Kas
Sebuah badan usaha mengalami penurunan penerimaan karena pelanggan utama terlambat membayar tagihan. Pada saat bersamaan, perusahaan memiliki utang pajak yang harus diselesaikan.
Manajemen melakukan proyeksi arus kas untuk mengetahui kemampuan pembayaran. Setelah memeriksa persyaratan, perusahaan mempertimbangkan pengajuan angsuran atau penundaan sesuai ketentuan yang berlaku. Permohonan dilengkapi dengan laporan keuangan, proyeksi kas, dan rencana pembayaran.
Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa kesulitan likuiditas perlu dikelola secara terbuka dan terukur. Perusahaan harus menyiapkan rencana penyelesaian sebelum keterlambatan berkembang menjadi tindakan penagihan yang lebih lanjut.
Catatan: Ketiga contoh di atas merupakan ilustrasi kasus praktis dengan identitas dan situasi yang disederhanakan untuk pembelajaran. Contoh tersebut tidak dimaksudkan sebagai klaim tentang perkara nyata wajib pajak tertentu.
Peran Coretax DJP dalam Pengelolaan Administrasi Pajak
Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP mendorong wajib pajak untuk semakin tertib dalam mengelola data, pembayaran, pelaporan, dan dokumen perpajakan. Sistem administrasi digital perlu didukung oleh proses internal yang konsisten agar informasi yang digunakan perusahaan sesuai dengan transaksi sebenarnya.
Dalam konteks penagihan pajak, perusahaan perlu memastikan bahwa data pembayaran, status kewajiban, dokumen perpajakan, dan bukti penerimaan tersimpan secara tertib. Personel yang bertanggung jawab juga harus memahami pengelolaan akun, kewenangan pengguna, serta prosedur layanan digital yang berlaku.
Pemanfaatan sistem digital tidak menghilangkan kewajiban wajib pajak untuk memeriksa kebenaran informasi. Data yang tampil dalam sistem tetap perlu dicocokkan dengan dokumen sumber dan catatan internal apabila terdapat perbedaan.
Pentingnya Bimtek Strategi Menghadapi Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penagihan Pajak oleh DJP 2027
Perubahan administrasi perpajakan dan kebutuhan pengendalian keuangan menuntut peningkatan kompetensi personel yang menangani kewajiban pajak. Pemahaman terhadap prosedur penagihan sangat penting agar perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat ketika menerima surat resmi dari DJP.
Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses penagihan pajak, mulai dari dasar penagihan, Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan, hingga penyelesaian utang pajak. Peserta juga akan mempelajari cara memeriksa dokumen, melakukan rekonsiliasi, mengelola komunikasi, serta menyusun strategi pencegahan.
Tujuan Bimtek
Secara umum, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam menghadapi proses penagihan pajak secara profesional dan sesuai ketentuan.
Tujuan khususnya meliputi:
- Memahami dasar hukum dan konsep penagihan pajak.
- Memahami fungsi dan konsekuensi Surat Teguran.
- Memahami prosedur penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa.
- Mengidentifikasi tahapan penyitaan dan lelang.
- Memeriksa kebenaran jumlah utang pajak.
- Menyusun strategi penyelesaian tunggakan.
- Memahami prosedur angsuran dan penundaan pembayaran.
- Mengetahui hak dan kewajiban penanggung pajak.
- Mengembangkan sistem pemantauan jatuh tempo.
- Memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko pajak.
Manfaat Bimtek bagi Peserta
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
- Mengidentifikasi dasar dan tahapan penagihan pajak.
- Menangani Surat Teguran secara tepat dan terukur.
- Menindaklanjuti Surat Paksa dengan memahami konsekuensi hukumnya.
- Memeriksa kesesuaian data tagihan dan bukti pembayaran.
- Menyiapkan dokumen untuk klarifikasi dan penyelesaian kewajiban.
- Menyusun rencana pembayaran berdasarkan kondisi keuangan.
- Memahami prosedur penagihan aktif dan hak penanggung pajak.
- Mengembangkan sistem pengendalian untuk mencegah tunggakan.
- Meningkatkan koordinasi antara bagian pajak, keuangan, akuntansi, dan legal.
Materi Bimtek
Materi pelatihan dapat disusun secara bertahap sebagai berikut.
| No. | Materi | Pokok Pembahasan |
|---|---|---|
| 1 | Kebijakan dan regulasi penagihan pajak | UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU KUP, dan PMK terkait |
| 2 | Dasar penagihan pajak | STP, SKPKB, SKPKBT, keputusan keberatan, dan putusan terkait |
| 3 | Surat Teguran | Fungsi, penerbitan, jangka waktu, dan strategi penanganan |
| 4 | Surat Paksa | Prosedur pemberitahuan, kekuatan hukum, dan tindak lanjut |
| 5 | Penagihan aktif | Penagihan seketika dan sekaligus serta tindakan penagihan lainnya |
| 6 | Penyitaan dan lelang | Objek sita, prosedur, pengumuman, dan penjualan barang sitaan |
| 7 | Hak dan kewajiban penanggung pajak | Angsuran, penundaan, gugatan, dan sanggahan |
| 8 | Rekonsiliasi utang pajak | Pemeriksaan tagihan, pembayaran, dan catatan internal |
| 9 | Manajemen risiko pajak | Pengendalian tunggakan, pemantauan jatuh tempo, dan mitigasi risiko |
| 10 | Administrasi digital | Pengelolaan dokumen dan pemanfaatan layanan Coretax DJP |
| 11 | Studi kasus | Simulasi penerimaan Surat Teguran dan Surat Paksa |
| 12 | Rencana tindak lanjut | Penyusunan SOP dan sistem pengendalian penagihan |
Metode Pelaksanaan
Agar peserta dapat memahami materi secara praktis, kegiatan dapat menggunakan metode:
- Pemaparan materi oleh narasumber yang kompeten.
- Pembahasan regulasi dan prosedur penagihan.
- Diskusi mengenai permasalahan perpajakan.
- Simulasi pemeriksaan Surat Teguran dan Surat Paksa.
- Latihan rekonsiliasi utang pajak dan bukti pembayaran.
- Studi kasus penyelesaian tunggakan.
- Diskusi strategi angsuran atau penundaan.
- Tanya jawab dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Sasaran Peserta Bimtek
Bimtek ini relevan bagi organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pajak, keuangan, administrasi, dan kepatuhan. Sasaran peserta meliputi:
- Direktur dan pimpinan perusahaan.
- Manajer keuangan.
- Manajer akuntansi.
- Tax manager dan tax supervisor.
- Staf perpajakan.
- Staf accounting dan finance.
- Internal auditor.
- Tax controller.
- Konsultan pajak.
- Tim legal dan compliance.
- Pengelola administrasi keuangan.
- Personel yang bertanggung jawab atas pembayaran dan pelaporan pajak.
- Pengelola keuangan BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya.
Langkah Membangun Sistem Pencegahan Tunggakan Pajak
Menghadapi penagihan pajak sebaiknya tidak hanya dilakukan secara reaktif. Perusahaan perlu membangun sistem pencegahan yang mampu mendeteksi potensi keterlambatan sebelum jatuh tempo.
Membuat Kalender Pajak Terintegrasi
Kalender pajak perlu mencakup seluruh kewajiban pembayaran dan pelaporan. Setiap kewajiban harus memiliki penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, estimasi jumlah pembayaran, serta status penyelesaian.
Membentuk Mekanisme Persetujuan Pembayaran
Pembayaran pajak perlu memiliki alur persetujuan yang jelas. Bagian pajak menghitung kewajiban, bagian keuangan menyiapkan dana, dan pejabat berwenang menyetujui pembayaran. Bukti pembayaran kemudian direkonsiliasi dan disimpan.
Melakukan Pemeriksaan Internal Berkala
Pemeriksaan internal dapat dilakukan untuk memastikan tidak ada kewajiban yang terlewat. Review mencakup kesesuaian SPT, pembayaran, dokumen dasar penagihan, serta saldo utang pajak dalam pembukuan.
Menyusun SOP Penanganan Surat DJP
SOP perlu menjelaskan siapa yang menerima surat, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang menyusun tanggapan, siapa yang menyetujui langkah penyelesaian, dan bagaimana dokumen disimpan.
Menyiapkan Proyeksi Arus Kas
Perusahaan harus memasukkan kewajiban pajak ke dalam perencanaan kas. Dengan demikian, pembayaran pajak tidak hanya bergantung pada sisa kas setelah kebutuhan operasional dipenuhi.
Kesimpulan
Surat Teguran, Surat Paksa, dan tindakan penagihan pajak merupakan bagian penting dari mekanisme penegakan kepatuhan perpajakan. Surat Teguran menjadi peringatan agar utang pajak dilunasi, sedangkan Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat diikuti tindakan penagihan lebih lanjut seperti penyitaan dan lelang apabila persyaratan hukum terpenuhi.
Menghadapi tahun 2027, perusahaan perlu meningkatkan kesiapan melalui pemantauan jatuh tempo, pemeriksaan dasar penagihan, rekonsiliasi pembayaran, pengelolaan dokumen, dan penguatan koordinasi internal. Apabila menerima surat penagihan, wajib pajak harus segera memeriksa isi dan dasar surat, menghitung kewajiban, serta menentukan langkah penyelesaian yang sesuai dengan kondisi dan peraturan.
Melalui Bimtek Strategi Menghadapi Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penagihan Pajak oleh DJP 2027, peserta dapat meningkatkan pemahaman mengenai prosedur penagihan, hak dan kewajiban penanggung pajak, serta strategi pengendalian risiko. Kompetensi tersebut diharapkan membantu organisasi menghindari keterlambatan, mengelola tunggakan secara terukur, dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.
FAQ Seputar Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penagihan Pajak
1. Apa yang dimaksud dengan Surat Teguran Pajak?
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak atau penanggung pajak agar melunasi utang pajak. Surat ini merupakan bagian dari tahapan penagihan aktif.
2. Kapan Surat Teguran diterbitkan oleh DJP?
Berdasarkan PMK Nomor 61 Tahun 2023, Surat Teguran diterbitkan setelah lewat waktu tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran utang pajak apabila wajib pajak belum melunasinya. Penerapannya perlu memperhatikan dokumen dan kondisi masing-masing kasus.
3. Apa perbedaan Surat Teguran dan Surat Paksa?
Surat Teguran merupakan peringatan untuk melunasi utang pajak. Surat Paksa adalah instrumen penagihan yang memiliki kekuatan eksekutorial dan diberitahukan oleh Jurusita Pajak. Surat Paksa dapat menjadi dasar tindakan penagihan lanjutan apabila utang pajak tetap belum dilunasi.
4. Berapa lama setelah Surat Teguran diterbitkan Surat Paksa dapat diberitahukan?
Dalam alur umum PMK Nomor 61 Tahun 2023, apabila setelah lewat 21 hari sejak Surat Teguran disampaikan penanggung pajak belum melunasi utang pajak, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan oleh Jurusita Pajak. Perhitungan harus mengacu pada tanggal penyampaian dan ketentuan yang berlaku.
5. Apa yang terjadi jika Surat Paksa tidak ditindaklanjuti?
Apabila utang pajak belum dilunasi setelah lewat dua kali 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Tahapan berikutnya dapat mencakup pengumuman lelang dan penjualan barang sitaan sesuai persyaratan hukum.
6. Apakah perusahaan dapat mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak?
Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku. Persetujuan bergantung pada keputusan pejabat berwenang. Jika disetujui, perusahaan wajib mematuhi jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.
7. Siapa yang perlu mengikuti Bimtek Strategi Menghadapi Surat Teguran dan Surat Paksa?
Pelatihan ini sesuai bagi pimpinan perusahaan, manajer keuangan, manajer akuntansi, tax manager, staf pajak, auditor internal, konsultan pajak, tim legal, dan personel lain yang bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan organisasi.
Tingkatkan Kesiapan Organisasi Menghadapi Penagihan Pajak 2027
Pastikan setiap kewajiban pajak dikelola secara tertib, tepat waktu, dan sesuai peraturan. Ikuti Bimtek Strategi Menghadapi Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penagihan Pajak oleh DJP 2027 untuk memperkuat kompetensi tim, memahami prosedur penagihan, dan menyusun strategi penyelesaian utang pajak secara profesional.
Tingkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi surat penagihan DJP, perkuat pengendalian internal, dan bangun tata kelola perpajakan yang lebih disiplin, transparan, serta akuntabel.
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Hotel NEO+ - Bp
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Biz Hotel - Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15 Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: FOX Lite Hotel Samarinda
📍 Jl. Mayor Jendral S. Parman No.15, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Aston Inn Pantai Losari - Makassar
📍 Jl. Daeng Tompo No.28-36, Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Jakarta Hotel HI Jakarta
Bandung Hotel Fave Serela Cihamplas
Yogjakarta Hotel Amaris Maliboro
Bali Swibell Express Kuta Legian
Surabaya Hotel Max One
Malang Hotel Gets
Bali Hotel Swisbel Inn Exsperes Kuta
Makassar Hotel Aston Inn
Balikpapan Hotel Neo
Samarinda Hotel Fox
Batam Hotel BIZ
Medan Hotel Fave Medan
dan Hotel Pilihan Sesuai Request Peserta

