Tujuan Pelatihan:

1. Meningkatkan pemahaman ASN bagian hukum tentang konsep, teknik, dan prinsip dasar legal drafting.

2. Membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam menyusun, menelaah, dan merevisi rancangan produk hukum daerah.

3. Mendorong penyusunan peraturan yang sistematis, jelas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Memastikan produk hukum yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak menimbulkan multitafsir.

5. Memperkuat peran ASN bagian hukum dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum.

6. Mengurangi risiko terjadinya konflik hukum akibat penyusunan peraturan yang tidak tepat.

7. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis hukum melalui penyusunan regulasi yang profesional dan terstandarisasi.

Materi Pelatihan:

• Pengertian dan Prinsip Dasar Legal Drafting
  Memahami definisi, tujuan, dan prinsip-prinsip penyusunan naskah hukum yang baik dan benar.

• Struktur dan Format Penyusunan Produk Hukum Daerah
  Pedoman susunan sistematika, bagian, bab, pasal, dan lampiran dalam dokumen hukum.

• Teknik Penulisan dan Tata Bahasa Hukum yang Tepat
  Penggunaan bahasa hukum yang baku, sederhana, dan menghindari multitafsir dalam penyusunan peraturan.

• Prosedur dan Tahapan Penyusunan Legal Drafting
  Langkah-langkah mulai dari perencanaan, perumusan, pengharmonisasian, hingga pengesahan produk hukum.

• Pengharmonisasian dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan
  Teknik menyesuaikan produk hukum agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

• Analisis dan Revisi Rancangan Produk Hukum
  Teknik mengoreksi, menyempurnakan, dan mengidentifikasi potensi kesalahan dalam rancangan peraturan.

• Simulasi dan Studi Kasus Penyusunan Legal Drafting
  Latihan penyusunan naskah hukum berbasis permasalahan dan kebutuhan nyata di daerah.

Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Penyusunan Legal Drafting untuk ASN Bagian Hukum @bimtekedukasi