Bimtek Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Tahun 2027 merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. RKPD menjadi dokumen yang menerjemahkan arah pembangunan jangka menengah ke dalam prioritas pembangunan tahunan, program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan. Karena itu, kualitas RKPD akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan pembangunan dan penyusunan dokumen penganggaran daerah.

Untuk Tahun 2027, pemerintah daerah perlu memperhatikan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam menyusun RKPD provinsi dan kabupaten/kota sekaligus memperkuat hubungan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kemendagri menegaskan bahwa RKPD mempunyai posisi strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama satu tahun, acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, dasar penyusunan APBD, serta instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 juga tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat kebutuhan internal pemerintah daerah. Dokumen tersebut harus memperhatikan arah kebijakan nasional dalam RKP Tahun 2027, target pembangunan, outcome prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan, Program Strategis Nasional, hasil Rakortekrenbang Tahun 2026, karakteristik wilayah, serta target pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Oleh karena itu, Bimtek Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 diperlukan untuk membantu aparatur pemerintah daerah memahami perubahan kebijakan, tahapan penyusunan, substansi dokumen, sinkronisasi program, penggunaan SIPD, penyusunan indikator, pengendalian, evaluasi, serta hubungan RKPD dengan proses penganggaran.

Mengenal Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun. Dokumen ini memiliki fungsi strategis karena menjadi titik temu antara perencanaan jangka menengah, prioritas pembangunan tahunan, program perangkat daerah, serta penganggaran.

Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 memberikan pedoman bagi pemerintah daerah agar proses penyusunan RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan secara lebih terarah dan terintegrasi.

Dalam konteks penyusunan RKPD 2027, pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa hubungan penting:

RPJMD 2025–2029 → RKPD 2027 → Renja Perangkat Daerah 2027 → KUA-PPAS → APBD 2027 → Pelaksanaan → Pengendalian dan Evaluasi

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa RKPD bukan dokumen yang berdiri sendiri.

Setiap program yang masuk dalam RKPD idealnya dapat ditelusuri:

• masalah yang hendak diselesaikan;
• sasaran pembangunan yang hendak dicapai;
• indikator kinerja;
• target yang ditetapkan;
• program dan kegiatan yang digunakan;
• perangkat daerah pelaksana;
• kelompok sasaran;
• kebutuhan pendanaan; dan
• hasil yang diharapkan.

Dengan pendekatan tersebut, perencanaan pembangunan tidak berhenti pada penyusunan daftar kegiatan, tetapi diarahkan untuk menghasilkan manfaat dan perubahan yang dapat diukur.

Mengapa Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 Penting Dipahami?

Penyusunan RKPD merupakan pekerjaan lintas sektor. Bappeda atau Bapperida tidak dapat menyusun RKPD secara efektif tanpa koordinasi dengan perangkat daerah.

Setiap perangkat daerah memiliki program dan kewenangan yang berbeda. Pada saat yang sama, prioritas pembangunan daerah membutuhkan keterpaduan lintas urusan.

Karena itu, pemahaman terhadap Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 penting untuk:

1. meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman penyusunan RKPD;
2. menyelaraskan prioritas nasional dan daerah;
3. meningkatkan konsistensi RPJMD dan RKPD;
4. menyelaraskan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah;
5. memperkuat keterkaitan perencanaan dan penganggaran;
6. meningkatkan kualitas indikator dan target kinerja;
7. mendukung penggunaan SIPD secara tepat;
8. memperkuat pengendalian dan evaluasi;
9. mengakomodasi Program Strategis Nasional;
10. memastikan karakteristik wilayah tetap diperhatikan.

Kemendagri sendiri dalam proses diseminasi pedoman RKPD 2027 menekankan pentingnya penyelarasan program daerah dengan prioritas nasional hingga tingkat indikator, target kinerja, dan outcome pembangunan.

Tujuan Penyusunan RKPD Tahun 2027

Secara praktis, penyusunan RKPD Tahun 2027 diarahkan agar pemerintah daerah mempunyai rencana pembangunan tahunan yang realistis, terukur, terintegrasi, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.

Tujuan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam beberapa aspek.

Meningkatkan Konsistensi Perencanaan

RKPD harus konsisten dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Artinya, program tahunan harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran jangka menengah.

Memperkuat Sinkronisasi Pusat dan Daerah

Program pembangunan daerah perlu mempertimbangkan arah kebijakan nasional.

Kemendagri menyebut RKPD 2027 sebagai penghubung antara arah kebijakan nasional dalam RKP 2027 dan hasil Rakortekrenbang 2026 dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Meningkatkan Orientasi Hasil

Program tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya anggaran atau jumlah kegiatan, tetapi berdasarkan output dan outcome yang dihasilkan.

Menjadi Dasar Penganggaran

RKPD menjadi salah satu fondasi dalam proses penyusunan dokumen penganggaran daerah.

Memperkuat Pengendalian

RKPD juga berfungsi sebagai instrumen untuk memantau pencapaian target pembangunan.

Hubungan RKPD dengan RPJMD 2025–2029

RPJMD merupakan dokumen pembangunan jangka menengah daerah, sedangkan RKPD merupakan dokumen tahunan.

Hubungan keduanya harus bersifat vertikal dan konsisten.

Sebagai contoh:

RPJMD	RKPD 2027
Sasaran peningkatan kualitas SDM	Program peningkatan kualitas pendidikan
Sasaran penurunan kemiskinan	Program pemberdayaan dan perlindungan sosial
Sasaran peningkatan ekonomi	Program pengembangan UMKM dan investasi
Sasaran peningkatan pelayanan kesehatan	Program penguatan pelayanan kesehatan
Sasaran peningkatan infrastruktur	Program pembangunan infrastruktur prioritas

Pemetaan seperti ini membantu memastikan bahwa program tahunan benar-benar memberikan kontribusi terhadap sasaran RPJMD.

Perangkat daerah perlu menghindari program yang hanya muncul karena kebiasaan penganggaran tahun sebelumnya tanpa hubungan yang jelas dengan sasaran pembangunan.

Sinkronisasi RKPD dengan RKP Tahun 2027

Salah satu bagian penting dalam pedoman penyusunan RKPD 2027 adalah sinkronisasi dengan RKP Tahun 2027.

Pemerintah daerah perlu memahami bahwa sinkronisasi bukan berarti seluruh program nasional harus disalin ke dalam RKPD.

Sinkronisasi harus mempertimbangkan:

• kewenangan daerah;
• karakteristik wilayah;
• kebutuhan masyarakat;
• target pembangunan daerah;
• kapasitas fiskal;
• prioritas nasional;
• Program Strategis Nasional; dan
• hasil koordinasi pembangunan.

Kemendagri dalam fasilitasi RKPD daerah menekankan penyelarasan tema pembangunan daerah dengan RKP 2027, target kerangka ekonomi makro nasional, outcome prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan Program Strategis Nasional.

Peran Rakortekrenbang Tahun 2026

Rakortekrenbang merupakan salah satu instrumen koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Hasil Rakortekrenbang Tahun 2026 perlu menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

Pemetaan dapat dilakukan melalui tabel berikut:

Hasil Rakortekrenbang	Tindak Lanjut RKPD
Prioritas nasional	Identifikasi kontribusi daerah
Target pembangunan	Penyesuaian target daerah
Program prioritas	Pemetaan program perangkat daerah
Indikator	Penyesuaian indikator
Outcome	Penentuan hasil yang ditargetkan
Isu kewilayahan	Penyusunan intervensi daerah

Pendekatan ini membantu menciptakan sinkronisasi dari tingkat kebijakan hingga implementasi.

Program Strategis Nasional dalam RKPD 2027

Program Strategis Nasional perlu diidentifikasi berdasarkan relevansinya dengan kewenangan dan karakteristik daerah.

Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan:

Program Strategis Nasional → Sasaran → Indikator → Target → Program Daerah → Kegiatan → Subkegiatan → Pendanaan

Pemetaan tersebut penting agar dukungan daerah terhadap agenda nasional dapat terlihat secara jelas.

Dalam fasilitasi RKPD beberapa daerah, Kemendagri meminta agar Program Strategis Nasional dan hasil kesepakatan Rakortekrenbang 2026 terakomodasi dalam RKPD dan tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Karakteristik Wilayah Tetap Menjadi Pertimbangan

Sinkronisasi dengan kebijakan nasional tidak berarti menghilangkan karakteristik lokal.

Setiap daerah mempunyai kondisi geografis, ekonomi, sosial, demografi, dan kapasitas fiskal yang berbeda.

Karena itu, RKPD perlu mempertimbangkan:

• karakteristik geografis;
• potensi ekonomi;
• kondisi sosial;
• tingkat kemiskinan;
• kondisi infrastruktur;
• kebutuhan pelayanan dasar;
• karakteristik kependudukan;
• risiko bencana;
• potensi investasi;
• sektor unggulan; dan
• kapasitas keuangan daerah.

Pendekatan tersebut memungkinkan kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam program yang relevan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Struktur dan Substansi RKPD Tahun 2027

Dalam penyusunan RKPD, pemerintah daerah perlu memperhatikan substansi dokumen secara menyeluruh.

Beberapa substansi utama yang perlu diperhatikan meliputi:

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini memberikan gambaran mengenai kondisi daerah berdasarkan data pembangunan.

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui pencapaian target dan berbagai masalah dalam pelaksanaan pembangunan.

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Analisis ekonomi dan kemampuan fiskal menjadi dasar untuk menentukan prioritas.

Permasalahan dan Isu Strategis

Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi masalah yang benar-benar membutuhkan intervensi.

Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas menjadi fokus utama pembangunan tahun 2027.

Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program dan kegiatan diterjemahkan berdasarkan prioritas dan kewenangan daerah.

Pendanaan

Setiap prioritas harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan daerah.

Perencanaan Berbasis Data

Kualitas RKPD sangat bergantung pada kualitas data.

Perencanaan berbasis data memungkinkan pemerintah daerah menentukan masalah dan target berdasarkan kondisi faktual.

Data dapat digunakan untuk:

• menentukan baseline;
• menghitung kesenjangan;
• menentukan target;
• menyusun indikator;
• menetapkan kelompok sasaran;
• menentukan prioritas;
• mengukur keberhasilan.

Contohnya, apabila pemerintah daerah ingin menurunkan angka kemiskinan, maka perencanaan tidak cukup hanya memasukkan program bantuan sosial.

Perlu dianalisis:

• jumlah penduduk miskin;
• karakteristik rumah tangga miskin;
• wilayah konsentrasi kemiskinan;
• tingkat pendidikan;
• kondisi pekerjaan;
• akses terhadap layanan dasar;
• pendapatan;
• akses pembiayaan;
• dan faktor penyebab kemiskinan.

Dengan demikian, intervensi pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Perencanaan Berbasis Kinerja

Salah satu prinsip penting yang perlu diperkuat adalah perencanaan berbasis kinerja.

Perencanaan berbasis kinerja melihat hubungan antara input, aktivitas, output, outcome, dan dampak.

Komponen	Pertanyaan
Input	Sumber daya apa yang digunakan?
Aktivitas	Apa yang dilakukan?
Output	Apa yang dihasilkan?
Outcome	Perubahan apa yang terjadi?
Impact	Dampak apa yang dihasilkan?

Contoh pembangunan pasar daerah:

Input: anggaran pembangunan.

Aktivitas: pembangunan dan penataan pasar.

Output: tersedianya fasilitas pasar.

Outcome: meningkatnya kualitas pelayanan perdagangan dan aktivitas ekonomi pedagang.

Impact: peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pendekatan seperti ini membantu pemerintah daerah menghindari perencanaan yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.

Indikator dan Target Kinerja RKPD

Indikator merupakan alat untuk mengukur keberhasilan program.

Indikator yang baik harus:

• relevan;
• terukur;
• dapat diverifikasi;
• memiliki baseline;
• memiliki target;
• memiliki sumber data;
• memiliki periode pengukuran.

Contoh:

Sasaran	Indikator	Baseline	Target 2027
Meningkatkan akses air minum	Persentase rumah tangga terlayani	75%	80%
Meningkatkan pelayanan kesehatan	Persentase cakupan layanan	82%	86%
Meningkatkan aktivitas ekonomi	Pertumbuhan sektor prioritas	4,5%	5,0%

Angka dalam tabel tersebut merupakan contoh format, bukan target resmi pemerintah daerah tertentu.

Penyusunan RKPD melalui SIPD

Digitalisasi proses perencanaan menjadi bagian penting dalam implementasi RKPD.

Kemendagri telah melakukan fasilitasi penyusunan RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD melalui SIPD, termasuk pengendalian dan evaluasi.

Dalam proses tersebut, aparatur perlu memahami:

• struktur data perencanaan;
• program;
• kegiatan;
• subkegiatan;
• indikator;
• target;
• lokasi;
• pagu;
• sumber pendanaan;
• kelompok sasaran;
• evaluasi;
• pengendalian.

Kemendagri juga menekankan pentingnya kelengkapan dan ketepatan waktu penginputan data evaluasi serta kesesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan dengan Renstra dan kebijakan nasional.

Konsistensi Nomenklatur Perencanaan

Nomenklatur menjadi aspek teknis yang tidak boleh diabaikan.

Kesalahan nomenklatur dapat menyebabkan:

• ketidaksesuaian antara dokumen;
• kesulitan sinkronisasi;
• kesalahan penginputan;
• kesulitan evaluasi;
• ketidaksesuaian program dengan kewenangan.

Kemendagri pada 2026 juga menekankan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari persiapan RKPD Perubahan 2027 dan RKPD 2028.

Karena itu, tim perencana dan operator SIPD perlu memastikan bahwa nomenklatur yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dan pemutakhiran yang berlaku.

RKPD dan Renja Perangkat Daerah

RKPD menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja.

Hubungannya harus konsisten:

Prioritas RKPD → Program Perangkat Daerah → Kegiatan → Subkegiatan → Indikator → Target → Pendanaan

Perangkat daerah perlu memastikan bahwa usulan dalam Renja memiliki dasar yang jelas dalam prioritas pembangunan.

Sebaliknya, Bappeda perlu melakukan verifikasi agar program perangkat daerah tidak keluar dari kerangka pembangunan daerah.

RKPD sebagai Dasar Penganggaran

RKPD memiliki hubungan erat dengan proses penyusunan KUA-PPAS dan APBD.

Alur sederhananya adalah:

RKPD → KUA-PPAS → APBD

Karena itu, apabila prioritas pembangunan tidak dirumuskan secara jelas dalam RKPD, proses penganggaran dapat kehilangan arah.

Penganggaran seharusnya mempertimbangkan:

• prioritas pembangunan;
• target kinerja;
• kebutuhan pelayanan publik;
• kemampuan fiskal;
• kewajiban pemerintah daerah;
• mandatory spending;
• Standar Pelayanan Minimal;
• Program Strategis Nasional; dan
• kebutuhan pembangunan yang mendesak.

Musrenbang dalam Penyusunan RKPD

Musrenbang menjadi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang memberikan ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan.

Namun, usulan masyarakat tetap perlu melalui proses seleksi dan sinkronisasi.

Tidak seluruh usulan otomatis menjadi program RKPD.

Usulan perlu dilihat dari:

• kesesuaian dengan kewenangan;
• prioritas pembangunan;
• urgensi;
• penerima manfaat;
• ketersediaan data;
• kemampuan anggaran;
• dampak pembangunan;
• kesesuaian dengan dokumen perencanaan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat tetap terintegrasi dengan pendekatan perencanaan berbasis data dan kinerja.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan RKPD

Pokok-pokok pikiran DPRD juga perlu ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah.

Dalam prosesnya, usulan harus memperhatikan:

• kewenangan pemerintah daerah;
• prioritas pembangunan;
• hasil evaluasi;
• kemampuan anggaran;
• indikator kinerja;
• kebutuhan masyarakat.

Dengan pengelolaan yang baik, berbagai sumber masukan dapat dipadukan dalam satu sistem perencanaan.

Pengendalian dan Evaluasi RKPD

Penyusunan RKPD tidak berakhir ketika dokumen ditetapkan.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana.

Pengendalian dapat mencakup:

1. pemantauan pelaksanaan program;
2. pencapaian indikator;
3. realisasi kegiatan;
4. realisasi anggaran;
5. pencapaian output;
6. pencapaian outcome;
7. identifikasi hambatan;
8. mitigasi risiko;
9. tindak lanjut hasil evaluasi.

Kemendagri menempatkan penguatan pengendalian dan evaluasi sebagai salah satu bagian penting dalam pedoman RKPD 2027.

Evaluasi RKPD sebagai Dasar Perbaikan

Evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif.

Hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki perencanaan berikutnya.

Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:

• Apakah target tercapai?
• Apakah program menghasilkan output?
• Apakah output memberikan outcome?
• Apa kendala pelaksanaan?
• Apakah anggaran digunakan secara efektif?
• Apakah kelompok sasaran menerima manfaat?
• Apakah indikator sudah tepat?
• Apa yang perlu diperbaiki?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pembangunan.

Perubahan RKPD

Dalam pelaksanaan pembangunan, kondisi daerah dapat berubah.

Perubahan ekonomi, kebijakan nasional, kemampuan fiskal, kondisi darurat, atau perkembangan pembangunan dapat menyebabkan pemerintah daerah perlu menyesuaikan dokumen perencanaan.

Karena itu, mekanisme perubahan RKPD perlu dipahami oleh tim perencana.

Kemendagri dalam proses harmonisasi pedoman RKPD 2027 juga menyoroti pentingnya mekanisme perubahan RKPD melalui regulasi kepala daerah.

Perubahan harus tetap dilakukan berdasarkan kebutuhan yang jelas dan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Tantangan Penyusunan RKPD Tahun 2027

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi pemerintah daerah antara lain:

Sinkronisasi Prioritas

Daerah perlu menghubungkan prioritas nasional dengan kebutuhan lokal.

Keterbatasan Fiskal

Tidak seluruh program dapat dibiayai secara bersamaan.

Kualitas Data

Data yang tidak konsisten dapat menyebabkan target pembangunan kurang akurat.

Kesiapan SDM

Tidak semua perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai perencanaan berbasis kinerja dan SIPD.

Perubahan Kebijakan

Perubahan kebijakan nasional dapat memengaruhi program dan target daerah.

Konsistensi Dokumen

RPJMD, RKPD, Renja, KUA-PPAS, dan APBD harus tetap konsisten.

Strategi Menyusun RKPD 2027 yang Berkualitas

Pemerintah daerah dapat menerapkan beberapa strategi berikut:

1. membentuk tim penyusun yang jelas;
2. melakukan inventarisasi seluruh kebijakan terkait;
3. melakukan evaluasi RKPD tahun sebelumnya;
4. memperkuat basis data pembangunan;
5. melakukan pemetaan prioritas nasional;
6. memetakan Program Strategis Nasional;
7. mengintegrasikan hasil Rakortekrenbang;
8. menyelaraskan target dengan RPJMD;
9. menggunakan indikator berbasis outcome;
10. memperkuat koordinasi Bappeda dan perangkat daerah;
11. meningkatkan kompetensi operator SIPD;
12. melakukan quality control sebelum penetapan;
13. memperkuat pengendalian dan evaluasi; dan
14. mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.

Contoh Kasus Implementasi RKPD Tahun 2027

Salah satu contoh aktual dapat dilihat pada proses fasilitasi RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 oleh Kemendagri.

Dalam fasilitasi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memastikan bahwa Program Strategis Nasional dan hasil kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026 telah diakomodasi dalam RKPD serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan karakteristik wilayah dan target RPJMD 2025–2029.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan RKPD 2027 membutuhkan pemetaan yang lebih rinci daripada sekadar menyusun daftar program.

Perangkat daerah perlu mengetahui kontribusi masing-masing program terhadap:

• sasaran RPJMD;
• prioritas RKPD;
• kebijakan nasional;
• Program Strategis Nasional;
• indikator;
• target;
• outcome pembangunan.

Pembelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya melakukan pemetaan sejak tahap awal agar proses fasilitasi dan penyempurnaan dokumen berjalan lebih efektif.

Materi Bimtek Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027

Program Bimtek dapat dirancang dalam bentuk pembahasan regulasi sekaligus praktik penyusunan dokumen.

Materi yang dapat diberikan antara lain:

No.	Materi	Fokus
1	Kebijakan RKPD 2027	Arah kebijakan perencanaan
2	Permendagri 14/2026	Pemahaman substansi regulasi
3	RPJMD dan RKPD	Konsistensi perencanaan
4	RKP 2027	Sinkronisasi pusat-daerah
5	Rakortekrenbang 2026	Integrasi hasil koordinasi
6	Program Strategis Nasional	Pemetaan dukungan daerah
7	Prioritas pembangunan	Penentuan fokus tahunan
8	Indikator kinerja	Penyusunan target
9	SIPD	Implementasi teknis
10	Renja Perangkat Daerah	Sinkronisasi dokumen
11	Penganggaran	Hubungan RKPD dan APBD
12	Musrenbang	Integrasi partisipasi
13	Pengendalian	Monitoring
14	Evaluasi	Pengukuran hasil
15	Perubahan RKPD	Penyesuaian dokumen

Peserta yang Disarankan Mengikuti Bimtek

Bimtek ini dapat ditujukan kepada:

• Kepala Bappeda/Bapperida;
• pejabat perencana;
• pejabat fungsional perencana;
• kepala perangkat daerah;
• sekretaris perangkat daerah;
• pejabat pengelola program;
• pejabat pengelola anggaran;
• operator SIPD;
• tim penyusun RKPD;
• tim penyusun Renja;
• TAPD;
• APIP/Inspektorat;
• analis kebijakan;
• pejabat teknis perencanaan; dan
• aparatur yang menangani pembangunan daerah.

Manfaat Mengikuti Bimtek

Pelaksanaan Bimtek dapat membantu peserta:

Memahami Regulasi Terbaru

Peserta memahami substansi Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 dan implikasinya terhadap proses penyusunan RKPD 2027.

Meningkatkan Kompetensi Teknis

Peserta memperoleh pemahaman mengenai proses penyusunan program, indikator, target, dan pendanaan.

Memahami SIPD

Peserta memahami hubungan antara proses perencanaan dan penginputan data dalam SIPD.

Meningkatkan Konsistensi Dokumen

Peserta dapat memahami hubungan RPJMD, RKPD, Renja, KUA-PPAS, dan APBD.

Memperkuat Pengendalian

Peserta memahami bagaimana hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan.

Checklist Penyusunan RKPD Tahun 2027

Sebelum dokumen RKPD diselesaikan, tim perencana dapat menggunakan checklist berikut:

• RPJMD telah menjadi dasar penyusunan.

• Evaluasi RKPD tahun sebelumnya telah dilakukan.

• Data pembangunan telah diperbarui.

• RKP Tahun 2027 telah diperhatikan.

• Prioritas nasional telah dipetakan.

• Program Strategis Nasional telah diidentifikasi.

• Hasil Rakortekrenbang 2026 telah diperhatikan.

• Karakteristik wilayah telah dianalisis.

• Prioritas pembangunan daerah telah ditetapkan.

• Indikator telah disusun.

• Target telah ditetapkan.

• Program, kegiatan, dan subkegiatan telah diselaraskan.

• Renja Perangkat Daerah telah disinkronkan.

• Kebutuhan pendanaan telah dihitung.

• Data telah dimasukkan ke SIPD.

• Nomenklatur telah diperiksa.

• Proses pengendalian telah disiapkan.

• Mekanisme evaluasi telah ditetapkan.

• Dokumen telah melalui proses fasilitasi sesuai ketentuan.

FAQ Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027

Apa yang dimaksud dengan RKPD Tahun 2027?

RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan serta penganggaran terkait.

Apa dasar penyusunan RKPD Tahun 2027?

Salah satu dasar utama adalah Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027. Penyusunannya juga perlu memperhatikan RPJMD, RKP 2027, hasil Rakortekrenbang 2026, kebijakan nasional, serta karakteristik daerah.

Apa hubungan RKPD dengan RPJMD?

RPJMD merupakan dokumen pembangunan jangka menengah, sedangkan RKPD merupakan penjabaran tahunan dari arah pembangunan tersebut. Program RKPD perlu memberikan kontribusi terhadap sasaran RPJMD.

Apakah RKPD 2027 harus selaras dengan RKP 2027?

Ya. Pemerintah daerah perlu menyelaraskan tema, prioritas, target, outcome, dan program yang relevan dengan arah pembangunan nasional, dengan tetap memperhatikan kewenangan serta karakteristik daerah.

Apa peran SIPD dalam penyusunan RKPD?

SIPD digunakan untuk mendukung proses perencanaan, penginputan data, sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Kemendagri juga melakukan fasilitasi RKPD 2027 melalui SIPD.

Mengapa indikator dan target penting dalam RKPD?

Indikator dan target diperlukan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Dengan indikator yang jelas, pemerintah daerah dapat menilai apakah program menghasilkan output dan outcome sesuai dengan rencana.

Siapa yang perlu mengikuti Bimtek Permendagri Nomor 14 Tahun 2026?

Bimtek relevan bagi Bappeda/Bapperida, perangkat daerah, pejabat perencana, operator SIPD, tim penyusun RKPD dan Renja, TAPD, APIP, serta aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Kesimpulan

Bimtek Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 merupakan program peningkatan kompetensi yang relevan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi proses perencanaan pembangunan Tahun 2027.

RKPD tidak dapat dipandang hanya sebagai dokumen tahunan. RKPD merupakan instrumen yang menghubungkan arah pembangunan jangka menengah dengan prioritas tahunan, Renja Perangkat Daerah, proses penganggaran, pelaksanaan program, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 perlu memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD 2025–2029, RKP 2027, hasil Rakortekrenbang 2026, Program Strategis Nasional, kebijakan nasional, kondisi ekonomi daerah, karakteristik wilayah, kemampuan fiskal, serta kebutuhan masyarakat. Kemendagri secara khusus menekankan bahwa sinkronisasi tersebut perlu dilakukan hingga indikator, target kinerja, dan outcome pembangunan.

Di sisi teknis, penggunaan SIPD, konsistensi nomenklatur, kualitas data, perencanaan berbasis hasil, serta pengendalian dan evaluasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan RKPD.

Dengan peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimtek, pemerintah daerah dapat memperkuat pemahaman terhadap Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menerjemahkan kebijakan pembangunan menjadi program yang terukur, realistis, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan daerah.

Tingkatkan kompetensi tim perencana dan perangkat daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027 sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2026. Dapatkan pemahaman regulasi, praktik penyusunan dokumen, sinkronisasi RKP dan RPJMD, pengelolaan SIPD, penyusunan indikator kinerja, hingga pengendalian dan evaluasi pembangunan. Hubungi kami untuk informasi jadwal dan pelaksanaan Bimtek.