Menampilkan 37–54 dari 68 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Bimtek Pengadaan Barang & Jasa Terbaru
PROGRAM PELATIHAN
- Bimtek Aset & BMD Terbaru
- Bimtek BLU / BLUD Terbaru
- Bimtek BUMD / BUMDes Terbaru
- Bimtek Desa / Distrik Terbaru
- Bimtek Dinas PU & Tata Ruang Terbaru
- Bimtek DPRD Dan Sekretariat DPRD Terbaru
- Bimtek DPRD Terbaru
- Bimtek GIS Terbaru
- Bimtek Hukum Terbaru
- Bimtek Humas & Protokol Terbaru
- Bimtek Kearsipan Terbaru
- Bimtek Kepegawaian Terbaru
- Bimtek Kependudukan & Catatan Sipil Terbaru
- Bimtek Kesehatan Terbaru
- Bimtek Keuangan Terbaru
- Bimtek Lingkungan Hidup Terbaru
- Bimtek MC & Protokoler Terbaru
- Bimtek Pemadam Kebakaran (Damkar) Terbaru
- Bimtek Pemerintah Daerah Terbaru
- Bimtek Penanaman Modal Terbaru
- Bimtek Pengadaan Barang & Jasa Terbaru
- Bimtek Perguruan Tinggi Terbaru
- Bimtek Perpajakan Terbaru
- Bimtek Pertanahan Terbaru
- Bimtek Rumah Sakit & Puskesmas Terbaru
- Bimtek Satpol PP Terbaru
- Pelatihan Rumah Sakit Terbaru
- Pelatihan Umum Terbaru
- Sertifikasi Barang & Jasa
- Training Swasta
- Training ISO
- Training Procurement
- Training SDM dan HRD
- Training Swasta
- Training Tax
- Bimtek Pelatihan Terbaru
Bimtek Strategi Evaluasi Kinerja Penyedia Barang dan Jasa
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyedia Barang dan Jasa adalah pihak, baik perorangan maupun badan usaha, yang memiliki kemampuan menyediakan barang, jasa konsultansi, atau jasa lainnya sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dalam proses pengadaan. Dalam pelaksanaan kontrak, penyedia wajib memenuhi spesifikasi teknis, waktu pelaksanaan, dan ketentuan administrasi yang telah disepakati. Kinerja penyedia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pemerintah, sehingga pemilihan dan evaluasinya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif. Penyedia yang berkinerja baik berpeluang untuk terus terlibat dalam pengadaan, sementara yang berkinerja buruk dapat dikenakan sanksi administratif sesuai regulasi.
Bimtek Penyelesaian Sengketa dan Pemutusan Kontrak
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penyelesaian sengketa merupakan upaya hukum atau non-hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa. Sengketa dapat terjadi akibat wanprestasi, ketidaksesuaian pelaksanaan, atau perbedaan interpretasi isi kontrak antara penyedia dan pengguna jasa. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun litigasi di pengadilan. Pemahaman yang baik terhadap prosedur penyelesaian sengketa sangat penting agar konflik dapat ditangani secara adil, cepat, dan sesuai ketentuan hukum, serta meminimalisir kerugian bagi negara dan para pihak yang bersengketa.
Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMPEL dan SIPD)
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000SIMPEL adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses pengadaan langsung barang dan jasa pemerintah secara transparan, cepat, dan tertib administrasi. Sistem ini membantu Pejabat Pengadaan dan PPK dalam mengelola seluruh tahapan pengadaan langsung, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Melalui SIMPEL, dokumen dan proses dapat dipantau secara real-time, meminimalkan risiko kesalahan manual dan meningkatkan akuntabilitas. Penggunaan SIMPEL juga mendukung pelaksanaan pengadaan yang sesuai regulasi dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti SIPD, sehingga menciptakan pengelolaan pengadaan yang lebih efisien dan terstruktur.
Bimtek Pengadaan Barang Jasa Ramah Lingkungan Berkelanjutan
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengadaan barang/jasa ramah lingkungan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Proses ini mengedepankan efisiensi sumber daya, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta pemilihan produk dan penyedia yang memenuhi standar keberlanjutan. Melalui pengadaan hijau, instansi pemerintah dan sektor lainnya dapat berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Bimtek ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan secara efektif dan sesuai dengan regulasi nasional maupun kebijakan internasional terkait.
Bimtek Tata Cara Pengadaan Dana DAK Fisik dan Dana Desa
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Dana DAK Fisik (Dana Alokasi Khusus Fisik) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan pembangunan fisik di daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor prioritas lainnya. Dana ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik. Penggunaan DAK Fisik harus mengikuti pedoman teknis, regulasi pengadaan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, DAK Fisik menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Bimtek Perencanaan Pengadaan Berbasis Kinerja
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Perencanaan Pengadaan adalah proses awal yang sangat penting dalam siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, penetapan metode pemilihan, serta penganggaran kegiatan pengadaan. Perencanaan yang baik memastikan bahwa pengadaan berjalan efisien, tepat sasaran, dan sesuai regulasi. Selain itu, perencanaan pengadaan harus terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran organisasi, serta berbasis pada output dan outcome yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang matang, potensi risiko dapat diminimalkan dan hasil pengadaan dapat memberikan manfaat optimal bagi instansi maupun masyarakat.
Bimtek Audit Pengadaan Barang dan Jasa oleh APIP dan BPK
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Audit Pengadaan adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Audit dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan anggaran. Dilakukan oleh lembaga seperti APIP dan BPK, audit ini bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi kerugian negara. Melalui audit, instansi dapat mengidentifikasi kelemahan sistem pengadaan dan mengambil langkah perbaikan. Audit yang kuat menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) merupakan dokumen penting dalam proses pengadaan barang/jasa yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). RPP memuat rincian kebutuhan, spesifikasi teknis, metode pemilihan penyedia, jenis kontrak, jadwal pelaksanaan, dan strategi pengadaan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi proses pemilihan penyedia agar berjalan tertib, efisien, dan sesuai ketentuan hukum. Penyusunan RPP yang baik membantu meminimalkan risiko serta memastikan pengadaan tepat waktu, tepat sasaran, dan bernilai manfaat tinggi bagi instansi pemerintah.
Bimtek Sertifikasi Dasar Pengadaan Barang Jasa
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sertifikasi Dasar Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sertifikasi tingkat awal yang wajib dimiliki oleh individu yang ingin terlibat secara resmi dalam proses pengadaan pemerintah. Sertifikasi ini diatur oleh LKPP dan menjadi syarat utama bagi ASN maupun Non-ASN untuk mengikuti proses pengadaan secara profesional. Dengan memiliki sertifikasi ini, peserta menunjukkan pemahaman dasar terhadap prinsip, regulasi, dan tahapan pengadaan. Sertifikasi ini sangat penting bagi staf ULP, pelaku usaha, dan calon penyedia agar dapat menjalankan fungsi pengadaan dengan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bimtek Penyusunan dan Reviu Dokumen Tender
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Dokumen tender adalah komponen vital dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berisi informasi teknis, administratif, dan kontraktual sebagai dasar bagi penyedia untuk menyusun penawaran. Penyusunan dokumen ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kesalahan dalam dokumen tender sering menjadi penyebab gagal tender atau sanggahan penyedia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam serta keterampilan dalam menyusun dan mereviu dokumen tender sangat penting bagi pejabat pengadaan agar proses tender berjalan lancar, kompetitif, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Bimtek Strategi Optimalisasi TKDN Pengadaan
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan upaya strategis pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Melalui optimalisasi TKDN, instansi pemerintah diharapkan dapat memperkuat daya saing industri lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Penerapan TKDN dilakukan melalui penyusunan spesifikasi teknis yang pro-TKDN, evaluasi nilai TKDN dalam penawaran, serta penggunaan produk bersertifikat TKDN. Optimalisasi ini menjadi bentuk nyata dukungan terhadap kemandirian ekonomi nasional dan komitmen terhadap pertumbuhan industri dalam negeri secara berkelanjutan.
Bimtek Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Kontrak
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Evaluasi kontrak merupakan proses penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam dokumen kontrak. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja penyedia, kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi, ketepatan waktu, dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, evaluasi kontrak juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi kendala serta potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara. Melalui evaluasi yang tepat, instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengadaan, memperkuat akuntabilitas, serta mengambil keputusan yang lebih baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Bimtek Integritas dan Pencegahan Korupsi Pengadaan
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang paling rentan terjadi di sektor publik. Praktik ini mencakup suap, gratifikasi, kolusi, mark-up, konflik kepentingan, hingga manipulasi dokumen tender. Korupsi pengadaan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas layanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis, melalui peningkatan integritas individu, pengawasan yang ketat, serta penerapan regulasi dan sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Bimtek Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Strategi pengadaan merupakan pendekatan sistematis dan terencana dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengelola proses pengadaan barang/jasa agar efisien, transparan, dan sesuai regulasi. Dalam konteks instansi pemerintah, strategi pengadaan bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Strategi ini mencakup analisis kebutuhan, pemilihan metode pengadaan, manajemen risiko, serta evaluasi kinerja penyedia. Dalam kondisi khusus seperti darurat, strategi pengadaan juga menyesuaikan proses agar tetap akuntabel namun responsif terhadap situasi. Pemahaman yang baik terhadap strategi ini penting untuk meningkatkan efektivitas layanan publik.
Bimtek Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan dan Badan Usaha
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Konsultansi perorangan adalah bentuk pengadaan jasa yang dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian tertentu sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Jenis pengadaan ini digunakan untuk pekerjaan yang bersifat spesifik, jangka pendek, serta tidak memerlukan tenaga pendukung atau organisasi. Dalam prosesnya, konsultansi perorangan memiliki mekanisme seleksi yang lebih sederhana dibandingkan badan usaha, namun tetap harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pemahaman yang baik terhadap tata cara pengadaan konsultansi perorangan sangat penting bagi Pejabat Pengadaan dan PPK untuk memastikan kelancaran serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Bimtek Penanganan Sengketa, Keberatan, dan Sanggahan
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sengketa dalam Pengadaan Barang/Jasa merupakan permasalahan yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, seperti antara penyedia dengan pokja pemilihan, pejabat pengadaan, atau pihak lain yang terkait. Sengketa ini bisa berupa keberatan atas hasil evaluasi, sanggahan terhadap keputusan pemenang, maupun gugatan atas pelanggaran prosedur. Penanganan sengketa secara tepat dan sesuai regulasi sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kredibilitas proses pengadaan. Pemahaman mendalam mengenai prosedur sanggah dan mekanisme penyelesaian sengketa akan membantu mencegah konflik yang berlarut dan berdampak hukum.
Bimtek Pemanfaatan e-Katalog dan Toko Daring
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pemanfaatan e-Katalog merupakan bagian penting dari sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. Melalui e-Katalog, proses pengadaan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Instansi pemerintah dapat melakukan pembelian langsung atas barang dan jasa yang tersedia, tanpa melalui proses lelang yang panjang. e-Katalog juga menyediakan informasi harga, spesifikasi, serta penyedia barang/jasa secara real-time. Penggunaan e-Katalog membantu mempercepat proses belanja pemerintah sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan memahami mekanisme e-Katalog, pengguna dapat mengoptimalkan belanja anggaran secara lebih tepat dan efektif.
Bimtek Penyusunan Kontrak dan Risiko Pengadaan
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mencakup berbagai potensi hambatan yang dapat memengaruhi kualitas, waktu, biaya, serta kepatuhan terhadap regulasi. Risiko dapat timbul dari perencanaan yang tidak akurat, penyusunan kontrak yang lemah, hingga pelaksanaan yang tidak diawasi secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko menjadi sangat penting bagi semua pihak terkait. Pendekatan manajemen risiko yang terstruktur membantu mencegah terjadinya sengketa, kerugian negara, dan ketidakefisienan dalam pengadaan. Pengelolaan risiko yang baik juga mendukung akuntabilitas serta transparansi dalam tata kelola pengadaan pemerintah.
