Training Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN, UMK & Koperasi + Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga & HEA dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Inpres No.02 Tahun 2022)

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN), produk usaha mikro dan kecil (UMK), serta koperasi menjadi prioritas strategis nasional. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 02 Tahun 2022, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi ekonomi yang berpihak pada pelaku usaha lokal. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan memperkuat pemahaman aparatur pemerintah dan pelaku pengadaan melalui Training Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN, UMK & Koperasi + Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga & HEA dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang regulasi terbaru, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan teknis menghitung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), serta penerapan Harga Evaluasi Akhir (HEA) dalam proses pengadaan pemerintah.

Pentingnya Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Instruksi Presiden No. 02 Tahun 2022 diterbitkan sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kemandirian ekonomi nasional. Tujuan utamanya adalah mendorong peningkatan penggunaan PDN dan produk UMK/Koperasi agar APBN dan APBD dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa poin utama dari Inpres ini adalah:

• Mendorong setiap instansi pemerintah untuk memprioritaskan pembelian produk dalam negeri.

• Memberikan preferensi harga bagi penyedia produk dengan komponen dalam negeri yang tinggi.

• Meningkatkan keterlibatan UMK dan koperasi dalam rantai pasok pengadaan barang/jasa.

• Memperkuat kemampuan industri lokal melalui mekanisme pengadaan yang adil dan transparan.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan

Training ini dirancang sebagai program komprehensif yang menggabungkan pemahaman kebijakan nasional, analisis teknis, serta penerapan praktis di lapangan.

Tujuan utama pelatihan:

• Memberikan pemahaman mendalam mengenai isi dan implementasi Inpres No. 02 Tahun 2022.

• Melatih peserta menghitung nilai TKDN dan BMP secara akurat.

• Menjelaskan penerapan preferensi harga dan Harga Evaluasi Akhir (HEA) dalam pengadaan.

• Memperkuat sinergi antara pemerintah dan UMK/Koperasi dalam ekosistem pengadaan nasional.

• Meningkatkan kemampuan analitis dalam menentukan strategi pengadaan berbasis PDN.

Manfaat bagi peserta:

• Mampu menerapkan prinsip value for money dalam pengadaan.

• Meningkatkan akurasi perhitungan TKDN dan BMP.

• Mendukung capaian target belanja produk dalam negeri minimal 40% dari total pengadaan.

• Meminimalisasi kesalahan administrasi dan audit pengadaan.

• Mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas UMK lokal.

Dampak Ekonomi dari Peningkatan Penggunaan Produk DN dan UMK

Penerapan kebijakan Inpres No. 02 Tahun 2022 telah menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data LKPP, pada tahun 2024 tercatat lebih dari Rp 600 triliun belanja pemerintah dialokasikan untuk produk dalam negeri dan UMK.

Dampak ekonomi yang tercipta antara lain:

• Peningkatan kapasitas produksi industri lokal.

• Tumbuhnya lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan jasa.

• Percepatan transformasi digital pelaku UMK dalam sistem pengadaan elektronik.

• Penguatan daya saing industri nasional di pasar domestik dan global.

Siapa yang Perlu Mengikuti Pelatihan Ini?

Training ini sangat direkomendasikan bagi:

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pengadaan.

• Auditor internal dan inspektorat instansi pemerintah.

• Penyedia barang/jasa lokal yang ingin masuk e-Katalog LKPP.

• Konsultan manajemen dan pengadaan.

• Pelaku UMK/Koperasi yang ingin memahami peluang dalam proyek pemerintah.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa manfaat mengikuti pelatihan ini bagi ASN atau pelaku pengadaan?
Meningkatkan pemahaman regulasi dan kemampuan teknis dalam menghitung TKDN serta penerapan kebijakan PDN secara efektif.

2. Apakah pelatihan ini membahas praktik perhitungan TKDN secara langsung?
Ya, terdapat simulasi penghitungan dan studi kasus sesuai standar Kementerian Perindustrian.

3. Apakah pelatihan ini wajib bagi instansi pemerintah?
Tidak wajib, namun sangat direkomendasikan untuk mendukung target belanja PDN nasional.

4. Apakah peserta akan memperoleh sertifikat resmi?
Ya, peserta yang menyelesaikan program akan mendapatkan sertifikat kompetensi.

5. Apakah UMK dan koperasi juga dapat mengikuti pelatihan ini?
Sangat bisa, karena materi pelatihan juga mengupas strategi agar UMK siap mengikuti proyek pengadaan.

6. Apakah tersedia bimbingan teknis lanjutan?
Ya, tersedia sesi lanjutan untuk mendalami pengisian dokumen TKDN dan penyusunan laporan HEA.

7. Apakah pelatihan ini dilakukan secara online atau offline?
Keduanya tersedia — disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan instansi penyelenggara.