Training Peraturan Menteri Perindustrian (PERMENPERIN) No.35 Tahun 2025 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Manfaat Bobot Perusahaan (BMP)

Pendahuluan

Industri nasional Indonesia terus bertransformasi menuju kemandirian dan daya saing global. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan visi tersebut adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menetapkan peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian (PERMENPERIN) No.35 Tahun 2025, yang mengatur Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN serta Penilaian BMP. Regulasi ini menjadi pembaruan signifikan dari aturan sebelumnya, menyesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0 dan praktik pengadaan pemerintah yang semakin transparan.

Bagi pelaku industri, memahami isi dan implementasi PERMENPERIN ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi untuk memperkuat posisi perusahaan dalam rantai pasok nasional dan global, terutama dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang mensyaratkan TKDN.

Untuk itu, lembaga pelatihan menghadirkan program Training PERMENPERIN No.35 Tahun 2025: Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Manfaat Bobot Perusahaan (BMP) yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh, mulai dari aspek hukum, teknis, hingga strategi implementasinya di perusahaan.

Latar Belakang Diterbitkannya PERMENPERIN No.35 Tahun 2025

Kebijakan penguatan industri nasional melalui TKDN sudah dimulai sejak lama, namun berbagai kendala muncul di lapangan — mulai dari ketidaksamaan pemahaman antar lembaga, hingga ketidaksiapan perusahaan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian memperbarui regulasi sebelumnya (PERMENPERIN No.16 Tahun 2020) dengan menerbitkan PERMENPERIN No.35 Tahun 2025, yang menekankan transparansi, efisiensi, dan integrasi sistem digital dalam proses sertifikasi TKDN dan BMP.

Tujuan utama diterbitkannya regulasi baru ini antara lain:

• Menyederhanakan prosedur sertifikasi TKDN dan BMP agar lebih efisien.

• Meningkatkan akuntabilitas lembaga verifikasi TKDN.

• Memastikan keseragaman perhitungan nilai TKDN dan BMP antar sektor industri.

• Mendukung program substitusi impor dan peningkatan daya saing produk lokal.

• Menjamin keterpaduan data antara Kemenperin, LKPP, dan instansi lain yang terkait pengadaan nasional.

Peraturan ini juga memperkuat peran Sertifikat TKDN dan BMP sebagai prasyarat utama dalam proses e-Katalog dan e-Procurement pemerintah.

Konsep Dasar TKDN dan BMP

Agar memahami makna dari PERMENPERIN No.35 Tahun 2025, penting untuk mengulas dua istilah inti: TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan).

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran persentase komponen produksi dalam negeri yang digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa industri.

Sedangkan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah ukuran tambahan yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan kontribusi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan industrinya.

Pokok-Pokok Penting dalam PERMENPERIN No.35 Tahun 2025

Regulasi terbaru ini membawa sejumlah pembaruan penting, antara lain:

1. Digitalisasi Sistem Sertifikasi
   Seluruh proses pengajuan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat TKDN dan BMP kini dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
   Hal ini mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas lembaga verifikator.

2. Standarisasi Metodologi Perhitungan
   Kemenperin kini menerapkan formula baku lintas sektor agar perhitungan TKDN antar industri lebih seragam dan terukur.

3. Penerapan Integrasi Data Nasional
   Data TKDN dan BMP otomatis terhubung dengan LKPP dan e-Katalog, sehingga hanya produk bersertifikat yang dapat masuk dalam proses pengadaan.

4. Perluasan Objek Sertifikasi
   Termasuk produk hasil industri digital, teknologi informasi, dan manufaktur berbasis teknologi tinggi.

5. Peningkatan Kompetensi Lembaga Verifikasi
   Lembaga verifikasi wajib memiliki lisensi resmi dari Kemenperin dan memenuhi standar kompetensi teknis dan independensi.

6. Transparansi dan Pengawasan Terintegrasi
   Audit TKDN kini bisa dilakukan secara berkala dan terbuka melalui sistem pelaporan digital.

Perubahan ini membuat pelaku industri harus lebih siap baik dari sisi teknis, administratif, maupun strategis.

Siapa yang Perlu Mengikuti Training Ini

Pelatihan ini sangat relevan bagi:

• Manajer kepatuhan dan legal perusahaan industri.

• Divisi produksi dan supply chain.

• Konsultan industri dan auditor internal.

• Penyedia barang/jasa di e-Katalog LKPP.

• Pejabat pengadaan pemerintah dan BUMN.

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman menyeluruh untuk memastikan perusahaan mereka patuh, efisien, dan kompetitif dalam kebijakan TKDN nasional.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa tujuan utama PERMENPERIN No.35 Tahun 2025?
Untuk memperkuat penerapan TKDN dan BMP secara transparan, efisien, dan terintegrasi dengan sistem pengadaan nasional.

2. Apakah semua perusahaan wajib memiliki sertifikat TKDN dan BMP?
Ya, terutama bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam proyek pemerintah, BUMN, atau e-Katalog LKPP.

3. Siapa yang berwenang menerbitkan sertifikat TKDN dan BMP?
Hanya lembaga verifikasi resmi yang ditunjuk dan diawasi oleh Kemenperin.

4. Apakah sertifikat TKDN dan BMP berlaku selamanya?
Tidak. Sertifikat memiliki masa berlaku tertentu dan harus diperbarui secara berkala.

5. Bagaimana cara menghitung TKDN dan BMP?
Mengacu pada rumus dan pedoman yang ditetapkan Kemenperin, dengan mempertimbangkan bahan baku, tenaga kerja, dan kontribusi perusahaan.

6. Apa hubungan TKDN dengan e-Katalog LKPP?
Produk dengan sertifikat TKDN dan BMP memiliki keunggulan dalam proses seleksi dan penayangan di e-Katalog.

7. Apakah pelatihan ini memberikan sertifikat resmi?
Ya, peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat pelatihan resmi sebagai bukti kompetensi dalam pemahaman regulasi TKDN dan BMP.