Menampilkan 1057–1080 dari 1265 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Bimtek & Traning
Info Training Talent Acquisition & Employer Branding @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Employer Branding adalah upaya strategis organisasi dalam membangun citra positif sebagai tempat kerja yang ideal bagi calon dan karyawan yang ada. Konsep ini mencerminkan nilai, budaya, lingkungan kerja, serta pengalaman pegawai yang menjadi daya tarik utama bagi talenta potensial. Employer branding yang kuat membantu instansi atau perusahaan menarik kandidat berkualitas, meningkatkan retensi pegawai, dan memperkuat loyalitas internal. Di era digital, citra institusi sebagai pemberi kerja juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran online, testimoni karyawan, dan transparansi nilai organisasi. Strategi ini penting untuk menciptakan daya saing dalam mendapatkan dan mempertahankan SDM terbaik.
Info Training Strategic Human Resource Management (SHRM) @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Strategic Human Resource Management (SHRM) adalah pendekatan manajemen SDM yang berfokus pada penyelarasan antara strategi sumber daya manusia dan tujuan strategis organisasi. SHRM tidak hanya mengelola fungsi administratif seperti rekrutmen dan pelatihan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan keunggulan kompetitif organisasi. Dengan menerapkan SHRM, organisasi dapat mengembangkan sistem manajemen kinerja yang efektif, mengelola talenta secara berkelanjutan, serta membangun budaya kerja yang produktif dan inovatif. Pendekatan ini sangat penting di era digital dan dinamis, di mana organisasi dituntut adaptif, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas layanan dan kinerja pegawai.
Info Bimtek Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan Sesuai Permen PUPR Terbaru @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) terbaru merupakan regulasi terkini yang mengatur standar teknis, prosedur, serta tata kelola pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan. Pembaruan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan bangunan gedung. Permen PUPR terbaru dirancang untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan tantangan pembangunan masa kini, termasuk aspek keselamatan, keberlanjutan, dan efisiensi. Regulasi ini wajib dipahami dan diterapkan oleh pemerintah daerah dan instansi teknis guna menjamin kualitas serta akuntabilitas proyek infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Info Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur PUPR Berbasis SIPD @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000PUPR berbasis SIPD merupakan pendekatan perencanaan dan penganggaran program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui sistem ini, perencanaan kegiatan infrastruktur dapat disusun secara lebih sistematis, terukur, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. SIPD memfasilitasi penyusunan Renja, RKPD, dan RKA-SKPD dengan alur yang transparan dan sesuai regulasi. Pendekatan ini mendukung efisiensi anggaran, konsistensi antar dokumen, serta akuntabilitas pelaksanaan proyek infrastruktur, sehingga pembangunan fisik daerah dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.
Bimtek Digitalisasi Layanan Satpol PP Bagi Satpol PP @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Digitalisasi adalah proses transformasi layanan, sistem, dan prosedur kerja dari manual menjadi berbasis teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi. Dalam konteks Satpol PP, digitalisasi memungkinkan pengelolaan data pengaduan, patroli wilayah, pelaporan kejadian, dan dokumentasi kegiatan secara real-time dan terintegrasi. Dengan pemanfaatan aplikasi, sistem informasi, dan media sosial, Satpol PP dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat. Selain itu, digitalisasi mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan mempermudah koordinasi antarinstansi dalam penegakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara modern dan profesional.
Bimtek Pelatihan Dasar Bela Diri dan Pengendalian Massa Bagi Satpol PP @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pelatihan dasar bela diri merupakan program pembekalan fisik dan mental yang dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan aparatur, khususnya Satpol PP, dalam menghadapi situasi lapangan yang berisiko. Melalui pelatihan ini, peserta dilatih teknik-teknik dasar seperti tangkisan, kuncian, pelepasan diri, dan kendali situasi secara aman dan terukur. Selain untuk melindungi diri, kemampuan bela diri juga berguna dalam penegakan ketertiban umum yang membutuhkan ketegasan namun tetap mengedepankan pendekatan humanis. Pelatihan ini juga membentuk kedisiplinan, keberanian, dan pengendalian emosi sebagai bekal penting dalam menjalankan tugas di masyarakat.
Bimtek Manajemen Pengamanan Acara dan Kerumunan Bagi Satpol PP @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Manajemen pengamanan acara adalah serangkaian upaya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama berlangsungnya suatu kegiatan publik. Proses ini mencakup identifikasi potensi risiko, pengaturan alur kerumunan, penempatan personel pengamanan, hingga prosedur penanganan situasi darurat. Dalam konteks tugas Satpol PP, manajemen ini penting untuk memastikan acara berjalan lancar, bebas gangguan, serta menghindari kepanikan atau konflik. Pengamanan yang efektif membutuhkan koordinasi lintas sektor, keterampilan teknis pengendalian massa, serta pendekatan yang humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Bimtek Perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Satpol PP @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat berwenang dan diberi tugas untuk menjalankan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan negara. ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ASN dituntut profesional, berintegritas, netral, dan loyal terhadap kepentingan publik. Sebagai pelaksana birokrasi, ASN berperan penting dalam pembangunan nasional melalui kinerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.
Bimtek Penertiban Bangunan Liar dan PKL Bagi Satpol PP @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penertiban bangunan liar adalah upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan penggunaan lahan dan ruang publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bangunan liar umumnya didirikan tanpa izin resmi, melanggar tata ruang, atau menempati fasilitas umum secara ilegal. Penertiban bertujuan menjaga ketertiban, keamanan, estetika lingkungan, serta mendukung pembangunan kota yang tertata. Proses ini dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi, peringatan, hingga tindakan fisik dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Penertiban yang efektif membutuhkan koordinasi lintas sektor, dokumentasi yang tertib, dan perlakuan adil kepada masyarakat terdampak.
Bimtek Etika Profesi dan Disiplin Aparatur Satpol PP Bagi Satpol PP @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Etika profesi adalah seperangkat norma, prinsip, dan nilai moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan tugas sesuai profesinya. Etika ini bertujuan menjaga integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Dalam konteks aparatur pemerintahan seperti Satpol PP, etika profesi mencakup sikap jujur, adil, disiplin, serta menjaga sopan santun dalam bertindak. Kepatuhan terhadap etika profesi mencerminkan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Dengan memahami dan menerapkan etika profesi, aparatur dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan membangun citra positif instansi.
Bimtek Tata Cara Penyusunan Administrasi Penertiban Bagi Satpol PP @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Administrasi adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pengarsipan informasi secara sistematis untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dalam suatu organisasi. Dalam konteks pemerintahan atau penegakan hukum daerah, administrasi mencakup penyusunan dokumen resmi seperti surat, berita acara, laporan kegiatan, dan arsip pendukung lainnya. Administrasi yang baik mencerminkan keteraturan, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum. Fungsi administrasi tidak hanya sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keterampilan administrasi menjadi bagian penting dalam menunjang profesionalisme dan integritas kerja aparatur pemerintahan.
Bimtek Penanganan Konflik Sosial dan Ketertiban Umum Bagi Satpol PP @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum, serta menjaga ketentraman masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum di tingkat daerah, Satpol PP dituntut bekerja profesional, humanis, dan berintegritas. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP berperan penting dalam menertibkan pelanggaran administratif, menjaga ruang publik, serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dengan pemahaman hukum yang kuat dan keterampilan operasional yang tepat, Satpol PP menjadi garda depan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sesuai aturan.
Bimtek Penegakan Perda dan Perkada Bagi Satpol PP @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum, serta menjaga ketentraman masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum di tingkat daerah, Satpol PP dituntut bekerja profesional, humanis, dan berintegritas. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP berperan penting dalam menertibkan pelanggaran administratif, menjaga ruang publik, serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dengan pemahaman hukum yang kuat dan keterampilan operasional yang tepat, Satpol PP menjadi garda depan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sesuai aturan.
Bimtek Audit Internal Rumah Sakit Berbasis Risiko Informasi Pasien @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Audit internal adalah proses evaluasi sistematis yang dilakukan secara independen di dalam suatu organisasi untuk menilai efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi operasional. Dalam konteks rumah sakit, audit internal berperan penting dalam memastikan keamanan data pasien, integritas layanan, dan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Melalui pendekatan berbasis risiko, audit membantu mengidentifikasi potensi kelemahan dalam pengelolaan informasi dan operasional. Hasil audit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan sistem, dan peningkatan mutu layanan. Audit internal yang terencana dan berkelanjutan mencerminkan komitmen rumah sakit terhadap tata kelola yang baik dan akuntabel.
Bimtek Keamanan Data dan Privasi Pasien @bimtekedukasi 2025
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Privasi pasien adalah hak setiap individu untuk menjaga kerahasiaan informasi medis dan data pribadinya dalam layanan kesehatan. Informasi seperti diagnosis, riwayat pengobatan, dan data identitas harus dijaga agar tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Privasi pasien menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga medis. Dalam era digital, tantangan privasi semakin kompleks karena penggunaan sistem informasi kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas layanan perlu memahami regulasi, etika, serta menerapkan sistem perlindungan data yang efektif demi menjaga integritas dan keamanan informasi pasien.