Menampilkan 721–744 dari 1265 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Bimtek & Traning
Bimtek Rekonsiliasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah di SIPD RI @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) adalah platform terpadu yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pengelolaan, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi pemerintahan daerah secara terintegrasi. SIPD RI memfasilitasi pencatatan dan pelaporan aset, termasuk Barang Milik Daerah (BMD), secara sistematis dan real-time. Dengan SIPD RI, pemerintah daerah dapat menyajikan data yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mendorong akuntabilitas, serta memastikan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan sesuai regulasi nasional.
Bimtek Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap Pemerintah Daerah @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penilaian aset adalah proses untuk menentukan nilai wajar suatu aset berdasarkan kondisi, fungsi, dan manfaatnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemerintah daerah, penilaian aset menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap barang milik daerah tercatat dengan nilai yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian yang tepat membantu dalam penyusunan laporan keuangan, pengambilan keputusan, serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Proses ini juga berfungsi untuk mencegah potensi kerugian akibat kesalahan pencatatan atau ketidaksesuaian nilai aset.
Bimtek Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Terbaru @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, serta penghapusan barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan aset daerah dikelola secara tertib, efektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan yang baik akan mendukung optimalisasi pemanfaatan aset dalam menunjang pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan sistem pengelolaan yang tepat, potensi kerugian dan penyimpangan dapat diminimalisir, serta memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat.
Bimtek Strategi Penyelesaian Masalah Aset Bermasalah dan Sengketa Aset @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sengketa aset adalah perselisihan atau konflik yang terjadi terkait kepemilikan, penguasaan, penggunaan, atau pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) antara pihak pemerintah daerah dengan pihak lain, baik individu, instansi, maupun lembaga. Sengketa aset dapat timbul akibat ketidaksesuaian data administrasi, tumpang tindih klaim kepemilikan, atau kelalaian dalam pengamanan aset. Penyelesaian sengketa aset memerlukan pendekatan administratif, mediasi, dan jika perlu, jalur hukum untuk memastikan kejelasan status hukum dan menghindari kerugian daerah. Pengelolaan sengketa aset yang tepat akan memperkuat perlindungan aset serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah.
Bimtek Sinergi OPD dan BPKAD dalam Pengelolaan Aset Daerah @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) memiliki peran strategis dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk memastikan tata kelola aset yang tertib, akurat, dan sesuai regulasi. BPKAD bertanggung jawab dalam perencanaan kebutuhan aset, pencatatan, pengawasan, serta pelaporan yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah. Selain itu, BPKAD menjadi pusat koordinasi dengan seluruh OPD dalam mengelola aset agar tercipta sinergi yang optimal. Penguatan peran BPKAD penting untuk menjaga keakuratan data, mencegah penyalahgunaan aset, serta mendukung efisiensi dan transparansi pengelolaan aset demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Bimtek Tata Cara Pengembalian dan Pemusnahan Aset yang Tidak Digunakan @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pemusnahan aset yang tidak digunakan adalah proses resmi untuk menghapus barang milik daerah yang sudah rusak, usang, atau tidak memiliki nilai ekonomis sehingga tidak layak untuk dipakai kembali maupun dialihkan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi, menjaga akurasi data aset, serta mencegah potensi penyalahgunaan barang yang sudah tidak terpakai. Pemusnahan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, didukung oleh dokumen sah seperti berita acara dan persetujuan penghapusan. Dengan pelaksanaan yang tepat, pemusnahan aset dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan memperkuat tata kelola aset daerah yang akuntabel.
Bimtek Penatausahaan dan Pengawasan Aset Bergerak dan Tidak Bergerak @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengendalian, dan pelaporan atas seluruh Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penatausahaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aset tercatat dengan benar, mudah ditelusuri, dan terintegrasi dengan laporan keuangan daerah. Proses ini mencakup inventarisasi, penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB), serta pengelompokan aset berdasarkan jenis dan kegunaan. Penatausahaan yang baik membantu pemerintah daerah dalam menjaga keakuratan data aset, mempermudah pengawasan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.
Bimtek Pemanfaatan Teknologi GIS untuk Pengelolaan Aset Daerah @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Teknologi Geographic Information System (GIS) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memetakan data yang berhubungan dengan lokasi geografis. Dalam pengelolaan aset daerah, GIS berperan penting untuk memetakan dan memvisualisasikan posisi aset secara akurat sehingga memudahkan proses pemantauan, pencatatan, dan perencanaan. GIS memungkinkan pemerintah daerah melakukan analisis spasial yang membantu pengambilan keputusan berbasis data lokasi. Dengan penerapan GIS, pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi lebih efektif, transparan, dan real-time, serta mampu meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan pengendalian aset di seluruh wilayah administratif.
Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BLUD dan OPD Teknis @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi teknis spesifik dalam mendukung pelaksanaan program pemerintahan daerah, seperti dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta dinas perhubungan. OPD Teknis bertanggung jawab dalam pengelolaan aset yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional teknis. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di OPD Teknis memerlukan pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelaporan yang tertib, akurat, dan sesuai dengan peraturan. Pengelolaan aset yang baik di OPD Teknis sangat penting untuk mendukung efektivitas pelayanan, efisiensi anggaran, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Sesuai SAP @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pelaporan Barang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah penyajian data aset daerah yang disusun berdasarkan prinsip, metode, dan ketentuan akuntansi yang diatur dalam SAP. Pelaporan ini mencakup pencatatan nilai, jenis, kondisi, dan mutasi Barang Milik Daerah (BMD) secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pelaporan yang sesuai SAP, pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan yang valid dan terintegrasi, memenuhi persyaratan audit, serta mendukung tata kelola aset yang baik. Pelaporan ini juga penting untuk memastikan kesesuaian antara data fisik dan administrasi serta mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat.
Bimtek Tata Cara Hibah, Tukar Menukar, dan Sewa Barang Milik Daerah @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000ata Cara Hibah Barang Milik Daerah (BMD) adalah prosedur resmi yang harus diikuti dalam proses pemberian barang milik pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa imbalan, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses ini mencakup tahapan pengajuan, persetujuan, penilaian nilai barang, penyusunan dokumen hibah, serta pencatatan dan pelaporan secara tertib administrasi. Pelaksanaan hibah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan didukung oleh dokumen hukum yang sah untuk menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Hibah yang tepat mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan pelayanan publik.
Bimtek Pengelolaan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Jaringan dalam konteks Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) merupakan aset infrastruktur yang meliputi sistem distribusi dan konektivitas yang berfungsi mendukung pelayanan publik, seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, drainase, dan sistem transportasi. Pengelolaan aset jaringan memerlukan pencatatan yang akurat, pemeliharaan berkala, serta pengawasan yang ketat agar tetap berfungsi optimal dan memiliki umur manfaat yang panjang. Jaringan yang terkelola dengan baik akan memberikan dampak positif bagi kelancaran aktivitas masyarakat, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pembangunan daerah yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.
Bimtek Pengamanan Barang Milik Daerah Berbasis Risiko @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengamanan Barang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi barang, khususnya Barang Milik Daerah (BMD), dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Pengamanan mencakup aspek fisik, administratif, dan sistem pengawasan yang terintegrasi guna memastikan barang tetap dalam kondisi baik, tercatat dengan benar, dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengamanan yang efektif membantu menjaga keutuhan dan nilai barang, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintah daerah. Dengan sistem pengamanan yang tepat, potensi kerugian daerah dapat diminimalisir dan pengelolaan aset dapat berjalan optimal.
Bimtek Legalitas dan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sertifikasi Tanah Aset adalah proses penerbitan bukti kepemilikan yang sah atas tanah milik pemerintah daerah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset dari potensi sengketa, serta mencegah kehilangan atau penguasaan pihak lain secara tidak sah. Dengan sertifikasi, tanah aset tercatat secara resmi dalam administrasi negara dan menjadi dasar dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah yang tertib dan akuntabel. Sertifikasi tanah juga mendukung penguatan tata kelola aset, penyusunan laporan keuangan yang valid, serta meningkatkan perlindungan hukum atas Barang Milik Daerah.
Bimtek Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah untuk PAD @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pemanfaatan aset adalah upaya strategis dalam mengelola dan menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemanfaatan dapat dilakukan melalui berbagai skema seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama, atau pemindahtanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pengelolaan aset yang optimal akan membantu daerah mengurangi beban biaya perawatan aset idle serta meningkatkan kontribusi aset terhadap pembangunan daerah. Dengan pemanfaatan yang tepat, aset daerah tidak hanya terjaga secara administrasi, tetapi juga menjadi sumber daya yang produktif dan bernilai tambah.
Bimtek Audit Pengelolaan Aset oleh BPK/BPKP dan Tindak Lanjut Temuan @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Tindak Lanjut Temuan adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggapi dan menyelesaikan hasil temuan audit yang disampaikan oleh BPK atau BPKP. Proses ini mencakup analisis penyebab temuan, penyusunan rencana perbaikan, pelaksanaan tindakan korektif, serta pelaporan hasil tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut yang tepat bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan aset, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah terulangnya kesalahan serupa. Dengan pelaksanaan tindak lanjut yang efektif, pemerintah daerah dapat membangun tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBMD) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah platform terintegrasi yang dirancang untuk membantu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data secara sistematis guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan Barang Milik Daerah, sistem ini memungkinkan pencatatan aset secara digital, real-time, dan terorganisir, sehingga mempermudah proses inventarisasi, pengendalian, serta pelaporan aset. Dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat pelayanan administrasi, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah secara berkelanjutan dan profesional.
Bimtek Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Perencanaan Kebutuhan Barang adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menghitung, dan merencanakan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan prioritas dan kapasitas anggaran pemerintah daerah. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengadaan barang didasarkan pada kebutuhan riil, bukan perkiraan semata, sehingga dapat mencegah pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset sejak tahap awal perencanaan.
Bimtek Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penghapusan Barang adalah proses administratif dan fisik untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah (BMD) dari daftar inventaris karena sudah tidak memiliki nilai guna, rusak berat, hilang, atau tidak dapat dimanfaatkan lagi. Proses ini dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif dan mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penghapusan barang bertujuan untuk menjaga akurasi data aset, mengurangi beban pemeliharaan barang yang tidak produktif, serta mendukung tertib administrasi aset daerah. Dengan penghapusan yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan meminimalisir potensi kerugian keuangan.
Bimtek Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Dokumen Aset Lengkap @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Dokumen Aset Lengkap merupakan kumpulan berkas resmi yang membuktikan kepemilikan dan status hukum atas Barang Milik Daerah (BMD). Dokumen ini meliputi sertifikat, bukti perolehan, Kartu Inventaris Barang (KIB), berita acara serah terima, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Kelengkapan dokumen aset sangat penting untuk memastikan legalitas, keabsahan, dan keakuratan data aset yang dimiliki pemerintah daerah. Pengelolaan dokumen aset yang baik akan mempermudah proses inventarisasi, audit, pengamanan, dan pelaporan aset. Dengan dokumen aset yang lengkap, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan menghindari potensi sengketa atau kehilangan aset.
Bimtek Rekonsiliasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah di SIPD RI @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Rekonsiliasi dan Pelaporan Barang adalah proses penting dalam memastikan kesesuaian data aset antara catatan pengelola barang dan catatan keuangan daerah. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan laporan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Rekonsiliasi dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan selisih atau perbedaan data, sehingga dapat mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Pelaporan barang yang tepat dan terintegrasi, khususnya melalui sistem seperti SIPD RI, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan pemerintah daerah secara efektif dan berkelanjutan.
Bimtek Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Penatausahaan Aset Tetap adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengkodean, dan pelaporan aset tetap milik pemerintah daerah secara tertib dan sistematis. Proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh aset terdata dengan akurat, mudah diawasi, serta mempermudah proses pengendalian dan pelaporan keuangan. Penatausahaan yang baik menjadi dasar penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemanfaatan aset. Dengan penatausahaan yang tertib, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko kehilangan, penyalahgunaan, atau kerusakan aset, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan barang milik daerah.
Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2021 @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset milik pemerintah daerah. Pengelolaan yang baik bertujuan untuk memastikan aset daerah dimanfaatkan secara optimal, tertib administrasi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Permendagri No. 47 Tahun 2021. Pengelolaan BMD yang efektif akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Bimtek Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Mobile dan Chatbot @bimtekedukasi
Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan adalah pengembangan metode dan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Inovasi ini mencakup penerapan layanan berbasis mobile, chatbot, sistem digital, dan pelayanan jemput bola yang lebih adaptif dan efisien. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa batasan waktu dan tempat. Dengan inovasi yang tepat, layanan administrasi kependudukan menjadi lebih responsif, transparan, dan ramah pengguna, sekaligus mendukung transformasi digital yang mendorong pelayanan publik yang cepat, aman, dan terintegrasi.
