Bimtek & Traning

Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Pembangunan jangka menengah adalah proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dirancang untuk periode waktu menengah, biasanya lima hingga enam tahun. Dalam konteks desa, pembangunan jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi pedoman arah pembangunan desa selama masa kepemimpinan kepala desa. Pembangunan jangka menengah bertujuan untuk mencapai visi dan misi desa melalui program yang terukur, terstruktur, dan berkelanjutan. Prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa untuk menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan bermanfaat bagi seluruh warga desa.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa Sesuai Permendagri Terbaru @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Tata kelola pemerintahan adalah serangkaian proses, kebijakan, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan mengatur jalannya pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks desa, tata kelola pemerintahan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik harus melibatkan partisipasi masyarakat, menjunjung tinggi integritas, serta mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Permendagri terbaru, guna menciptakan pemerintahan desa yang profesional dan bertanggung jawab.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Training Microsoft Project Terbaru 2025 @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengelola berbagai jenis proyek secara efektif. Aplikasi ini membantu pengguna dalam membuat timeline, mengatur tugas, mengelola sumber daya, memonitor progres, serta mengendalikan biaya proyek. Dengan tampilan yang terstruktur dan fitur visual yang intuitif, Microsoft Project mempermudah koordinasi tim dan pengambilan keputusan berbasis data. Versi terbaru Microsoft Project juga terintegrasi dengan Microsoft 365, memungkinkan kolaborasi real-time yang lebih efisien. Microsoft Project menjadi solusi ideal bagi project manager dan tim yang ingin meningkatkan produktivitas serta menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Training Porcurement And Purchasing Perusahaan 2025 @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendukung operasional dan pencapaian tujuan bisnis. Proses ini mencakup perencanaan kebutuhan, seleksi vendor, pembelian, negosiasi kontrak, hingga evaluasi kinerja pemasok. Procurement tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga memperhatikan kualitas, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya. Manajemen procurement yang baik bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemasok. Dalam era digital, procurement semakin berkembang dengan penerapan sistem e-procurement yang mempercepat dan mempermudah proses pengadaan secara terintegrasi.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Training OSS RBA Terbaru Disertai Sosialisasi PP No. 28 Tahun 2025 @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) terbaru adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi yang berbasis pada tingkat risiko kegiatan usaha. Sistem ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan dengan pendekatan yang lebih sederhana, transparan, dan terukur. OSS RBA terbaru menyempurnakan mekanisme pengurusan izin dengan klasifikasi risiko rendah, menengah, dan tinggi yang menentukan jenis persyaratan dan komitmen yang harus dipenuhi. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengajukan perizinan secara digital dengan proses yang lebih efisien. OSS RBA terbaru mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih mudah dan kompetitif di Indonesia.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Training Perhitungan Serta Verifikasi TKDN @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Verifikasi TKDN adalah proses pemeriksaan dan pengesahan tingkat kandungan lokal dalam barang, jasa, atau gabungan yang digunakan dalam kegiatan pengadaan. Verifikasi dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk untuk memastikan bahwa perhitungan TKDN sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Proses ini meliputi pemeriksaan dokumen, audit lapangan, serta validasi data perhitungan. Verifikasi TKDN menjadi syarat penting dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong kemandirian industri nasional. Hasil verifikasi TKDN akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam tender pengadaan barang dan jasa.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Training PTK 007 Revisi 5 Migas dan TKDN Migas @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

PTK 007 Revisi 5 Migas adalah pedoman terbaru dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan kegiatan usaha hulu migas yang dikeluarkan oleh SKK Migas. Revisi ini menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan. Salah satu fokus utama adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih ketat. PTK 007 Revisi 5 juga memperjelas prosedur evaluasi, seleksi penyedia, dan pengawasan kontrak agar seluruh kegiatan pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendukung pertumbuhan industri migas nasional.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Penyusunan Kebijakan Internal Pengelolaan Aset Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Penyusunan kebijakan internal adalah proses perumusan aturan dan pedoman khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) secara terarah dan sistematis. Kebijakan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerah. Proses penyusunan mencakup analisis kebutuhan, penetapan prosedur, serta penyusunan standar operasional yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan aset. Dengan kebijakan internal yang terstruktur, pemerintah daerah dapat memastikan pengelolaan aset berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat pengawasan dan pengendalian di setiap unit kerja.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Integrasi Data Aset dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Integrasi data aset adalah proses penggabungan dan sinkronisasi data aset daerah dengan sistem informasi keuangan untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan aset fisik dan laporan keuangan. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelaporan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. Melalui integrasi yang baik, pemerintah daerah dapat memantau aset secara real time, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta mempermudah proses rekonsiliasi. Sistem yang terintegrasi juga membantu pengawasan dan pengendalian aset secara lebih efektif, efisien, dan mendukung tata kelola keuangan yang berkualitas.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Peran BPKAD dalam Tata Kelola Barang Milik Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan serta aset milik pemerintah daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), BPKAD memiliki peran penting mulai dari perencanaan kebutuhan, pencatatan, pengamanan, pemanfaatan, hingga pelaporan aset. BPKAD juga bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal untuk memastikan seluruh proses pengelolaan aset berjalan sesuai peraturan. Dengan tata kelola yang baik, BPKAD diharapkan mampu mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Aset Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Monitoring pengelolaan aset adalah proses pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan Barang Milik Daerah (BMD) dikelola dengan baik, sesuai peraturan, dan memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah. Melalui monitoring, kondisi fisik, administrasi, serta pemanfaatan aset dapat dievaluasi secara menyeluruh untuk mencegah potensi kerugian, kehilangan, atau penyalahgunaan. Proses ini mencakup pengumpulan data, verifikasi, serta pencatatan hasil pengawasan yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan aset. Monitoring yang efektif membantu meningkatkan akurasi data, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta memastikan aset daerah tetap terjaga, tertib, dan terkontrol.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Pengelolaan Barang Persediaan dan Barang Habis Pakai Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Barang habis pakai daerah adalah jenis barang yang digunakan dalam aktivitas operasional pemerintahan yang sifatnya cepat habis, tidak dapat digunakan berulang, dan harus diganti secara berkala. Contohnya seperti alat tulis kantor, bahan kebersihan, dan perlengkapan sehari-hari yang mendukung pelayanan publik. Pengelolaan barang habis pakai memerlukan perencanaan kebutuhan yang akurat, pencatatan yang tertib, serta pengawasan distribusi agar ketersediaan barang selalu mencukupi dan tepat sasaran. Pengelolaan yang baik membantu mencegah pemborosan, kelebihan stok, serta memastikan barang tersedia sesuai kebutuhan operasional pemerintah daerah secara efisien dan terkontrol.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Penertiban dan Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Sertifikasi aset tanah adalah proses pemberian bukti kepemilikan yang sah atas tanah milik pemerintah daerah melalui penerbitan sertifikat oleh instansi berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak atas tanah, serta mencegah terjadinya sengketa, tumpang tindih, atau penguasaan ilegal oleh pihak lain. Proses sertifikasi melibatkan pendataan, verifikasi dokumen, pengukuran lahan, dan pencatatan resmi. Dengan aset tanah yang bersertifikat, pemerintah daerah dapat mengelola, memanfaatkan, dan mengamankan aset secara optimal sesuai dengan peraturan, sehingga mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Pengamanan dan Pengawasan Aset Milik Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Pengawasan aset adalah proses pengendalian dan pemantauan yang bertujuan untuk memastikan Barang Milik Daerah (BMD) dikelola secara tertib, aman, dan sesuai peraturan yang berlaku. Pengawasan aset meliputi pemeriksaan fisik, administrasi, serta evaluasi keberadaan dan kondisi aset secara berkala. Melalui pengawasan yang efektif, pemerintah daerah dapat mencegah potensi kehilangan, penyalahgunaan, atau kerusakan aset. Pengawasan juga berperan penting dalam menjaga akurasi data aset, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengendalian internal. Dengan sistem pengawasan yang terstruktur, pengelolaan aset daerah menjadi lebih optimal, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung pelayanan publik.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Aset Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan aset daerah, manajemen risiko bertujuan untuk mencegah potensi kerugian, kehilangan, atau penyalahgunaan aset dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Melalui penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat pengendalian internal, serta meminimalisir kesalahan administrasi dan operasional. Proses ini melibatkan pemetaan risiko, penilaian dampak, penyusunan strategi mitigasi, dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan aset daerah dikelola secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Penyusunan Kodefikasi dan Klasifikasi Barang Milik Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Penyusunan kodefikasi adalah proses pemberian kode unik pada setiap jenis Barang Milik Daerah (BMD) untuk mempermudah pencatatan, identifikasi, pengelompokan, dan pelaporan aset secara sistematis. Kodefikasi berfungsi sebagai acuan administrasi yang tertib dan seragam, sehingga setiap barang dapat dikenali dengan cepat berdasarkan jenis, fungsi, dan penggunaannya. Dengan sistem kodefikasi yang tepat, potensi kesalahan pencatatan dan duplikasi data dapat diminimalisir. Penyusunan kodefikasi juga mempermudah integrasi data aset dalam aplikasi pengelolaan seperti SIMDA BMD, sehingga pengawasan dan pengendalian barang milik daerah menjadi lebih efektif dan akurat.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Perencanaan kebutuhan adalah proses sistematis untuk menentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi barang atau aset yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal. Dalam konteks Barang Milik Daerah (BMD), perencanaan kebutuhan bertujuan memastikan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan riil, tidak berlebihan, dan tepat sasaran. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan, evaluasi kondisi aset yang ada, serta proyeksi kebutuhan masa depan berdasarkan program kerja daerah. Perencanaan kebutuhan yang baik dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, mencegah pemborosan anggaran, serta mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang efektif dan akuntabel.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Tata Cara Pemanfaatan dan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Kerjasama pemanfaatan adalah bentuk pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan melalui perjanjian antara pemerintah daerah dan pihak ketiga untuk memanfaatkan aset daerah tanpa mengalihkan kepemilikan. Tujuan kerjasama ini adalah mengoptimalkan aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bentuk kerjasama pemanfaatan dapat berupa sewa, kerjasama operasional, atau bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosesnya harus melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi agar memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara legal dan terukur.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMN/BMD) @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Penyusunan laporan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyajian data yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan kondisi dan informasi tertentu secara akurat. Dalam konteks Barang Milik Daerah (BMN/BMD), penyusunan laporan bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas pengelolaan aset, mulai dari pencatatan, pemanfaatan, hingga penghapusan, sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan peraturan yang berlaku. Laporan yang tersusun dengan baik menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penyusunan laporan yang akurat juga membantu meminimalisir kesalahan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah untuk Peningkatan PAD @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sah, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan aset, dan pendapatan lainnya yang menjadi hak daerah. Peningkatan PAD bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Salah satu strategi efektif dalam meningkatkan PAD adalah melalui pemanfaatan aset daerah yang produktif dan bernilai ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik, aset daerah dapat menjadi sumber penerimaan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Penatausahaan dan Pencatatan Aset Daerah dengan Aplikasi SIMDA BMD @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) adalah sistem yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset secara terintegrasi, efektif, dan akuntabel. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan daerah sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi pemerintah. Salah satu modul penting dalam SIMDA adalah SIMDA BMD yang berfungsi untuk mencatat, mengelompokkan, dan memantau Barang Milik Daerah (BMD) secara sistematis dan real-time. Penggunaan aplikasi ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta meminimalisir risiko kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. Dengan SIMDA, pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan dan aset yang akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Audit Internal Barang Milik Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Audit internal adalah proses sistematis untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan, pengendalian, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam suatu organisasi. Dalam konteks pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), audit internal berfungsi untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Audit ini membantu mengidentifikasi kelemahan sistem, potensi penyimpangan, serta memastikan keakuratan data aset. Melalui audit internal, pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan, memperbaiki kinerja pengelolaan aset, serta meminimalisir risiko administrasi maupun kerugian daerah yang mungkin terjadi.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Sistem Informasi @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Berbasis sistem informasi adalah metode pengelolaan yang memanfaatkan teknologi dan aplikasi digital untuk mengatur, mencatat, memproses, dan melaporkan data secara terintegrasi dan real-time. Dalam konteks pengelolaan aset daerah, sistem informasi memungkinkan pencatatan aset yang lebih akurat, efisien, dan mudah diawasi oleh berbagai pihak terkait. Penggunaan sistem informasi membantu mempercepat proses administrasi, meminimalisir kesalahan pencatatan manual, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem ini, pengambilan keputusan menjadi lebih tepat karena didukung oleh data yang valid dan terkini, sehingga mendukung pengelolaan aset yang modern dan efektif.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk

Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah @bimtekedukasi

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000

Pemindahtanganan barang adalah proses pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) kepada pihak lain melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahtanganan dapat dilakukan melalui penjualan, hibah, tukar menukar, atau penyertaan modal daerah. Proses ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dengan melepaskan barang yang sudah tidak diperlukan atau tidak memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah. Pemindahtanganan barang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melalui prosedur administrasi yang tertib agar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

Pilih opsi Produk ini memiliki beberapa varian. Pilihan ini dapat diambil di halaman produk