Menampilkan 313–336 dari 1265 hasilDiurutkan menurut yang terbaru
Bimtek & Traning
PROGRAM PELATIHAN
- Bimtek Aset & BMD Terbaru
- Bimtek BLU / BLUD Terbaru
- Bimtek BUMD / BUMDes Terbaru
- Bimtek Desa / Distrik Terbaru
- Bimtek Dinas PU & Tata Ruang Terbaru
- Bimtek DPRD Dan Sekretariat DPRD Terbaru
- Bimtek DPRD Terbaru
- Bimtek GIS Terbaru
- Bimtek Hukum Terbaru
- Bimtek Humas & Protokol Terbaru
- Bimtek Kearsipan Terbaru
- Bimtek Kepegawaian Terbaru
- Bimtek Kependudukan & Catatan Sipil Terbaru
- Bimtek Kesehatan Terbaru
- Bimtek Keuangan Terbaru
- Bimtek Lingkungan Hidup Terbaru
- Bimtek MC & Protokoler Terbaru
- Bimtek Pemadam Kebakaran (Damkar) Terbaru
- Bimtek Pemerintah Daerah Terbaru
- Bimtek Penanaman Modal Terbaru
- Bimtek Pengadaan Barang & Jasa Terbaru
- Bimtek Perguruan Tinggi Terbaru
- Bimtek Perpajakan Terbaru
- Bimtek Pertanahan Terbaru
- Bimtek Rumah Sakit & Puskesmas Terbaru
- Bimtek Satpol PP Terbaru
- Pelatihan Rumah Sakit Terbaru
- Pelatihan Umum Terbaru
- Sertifikasi Barang & Jasa
- Training Swasta
- Training ISO
- Training Procurement
- Training SDM dan HRD
- Training Swasta
- Training Tax
- Bimtek Pelatihan Terbaru
Bimtek Audit Pengadaan Barang dan Jasa oleh APIP dan BPK
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Audit Pengadaan adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Audit dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan anggaran. Dilakukan oleh lembaga seperti APIP dan BPK, audit ini bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi kerugian negara. Melalui audit, instansi dapat mengidentifikasi kelemahan sistem pengadaan dan mengambil langkah perbaikan. Audit yang kuat menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) merupakan dokumen penting dalam proses pengadaan barang/jasa yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). RPP memuat rincian kebutuhan, spesifikasi teknis, metode pemilihan penyedia, jenis kontrak, jadwal pelaksanaan, dan strategi pengadaan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi proses pemilihan penyedia agar berjalan tertib, efisien, dan sesuai ketentuan hukum. Penyusunan RPP yang baik membantu meminimalkan risiko serta memastikan pengadaan tepat waktu, tepat sasaran, dan bernilai manfaat tinggi bagi instansi pemerintah.
Bimtek Sertifikasi Dasar Pengadaan Barang Jasa
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sertifikasi Dasar Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sertifikasi tingkat awal yang wajib dimiliki oleh individu yang ingin terlibat secara resmi dalam proses pengadaan pemerintah. Sertifikasi ini diatur oleh LKPP dan menjadi syarat utama bagi ASN maupun Non-ASN untuk mengikuti proses pengadaan secara profesional. Dengan memiliki sertifikasi ini, peserta menunjukkan pemahaman dasar terhadap prinsip, regulasi, dan tahapan pengadaan. Sertifikasi ini sangat penting bagi staf ULP, pelaku usaha, dan calon penyedia agar dapat menjalankan fungsi pengadaan dengan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bimtek Penyusunan dan Reviu Dokumen Tender
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Dokumen tender adalah komponen vital dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berisi informasi teknis, administratif, dan kontraktual sebagai dasar bagi penyedia untuk menyusun penawaran. Penyusunan dokumen ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kesalahan dalam dokumen tender sering menjadi penyebab gagal tender atau sanggahan penyedia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam serta keterampilan dalam menyusun dan mereviu dokumen tender sangat penting bagi pejabat pengadaan agar proses tender berjalan lancar, kompetitif, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Bimtek Strategi Optimalisasi TKDN Pengadaan
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan upaya strategis pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Melalui optimalisasi TKDN, instansi pemerintah diharapkan dapat memperkuat daya saing industri lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Penerapan TKDN dilakukan melalui penyusunan spesifikasi teknis yang pro-TKDN, evaluasi nilai TKDN dalam penawaran, serta penggunaan produk bersertifikat TKDN. Optimalisasi ini menjadi bentuk nyata dukungan terhadap kemandirian ekonomi nasional dan komitmen terhadap pertumbuhan industri dalam negeri secara berkelanjutan.
Bimtek Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Kontrak
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Evaluasi kontrak merupakan proses penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam dokumen kontrak. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja penyedia, kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi, ketepatan waktu, dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, evaluasi kontrak juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi kendala serta potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara. Melalui evaluasi yang tepat, instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengadaan, memperkuat akuntabilitas, serta mengambil keputusan yang lebih baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Bimtek Integritas dan Pencegahan Korupsi Pengadaan
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang paling rentan terjadi di sektor publik. Praktik ini mencakup suap, gratifikasi, kolusi, mark-up, konflik kepentingan, hingga manipulasi dokumen tender. Korupsi pengadaan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas layanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis, melalui peningkatan integritas individu, pengawasan yang ketat, serta penerapan regulasi dan sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Bimtek Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Strategi pengadaan merupakan pendekatan sistematis dan terencana dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengelola proses pengadaan barang/jasa agar efisien, transparan, dan sesuai regulasi. Dalam konteks instansi pemerintah, strategi pengadaan bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Strategi ini mencakup analisis kebutuhan, pemilihan metode pengadaan, manajemen risiko, serta evaluasi kinerja penyedia. Dalam kondisi khusus seperti darurat, strategi pengadaan juga menyesuaikan proses agar tetap akuntabel namun responsif terhadap situasi. Pemahaman yang baik terhadap strategi ini penting untuk meningkatkan efektivitas layanan publik.
Bimtek Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan dan Badan Usaha
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Konsultansi perorangan adalah bentuk pengadaan jasa yang dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian tertentu sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Jenis pengadaan ini digunakan untuk pekerjaan yang bersifat spesifik, jangka pendek, serta tidak memerlukan tenaga pendukung atau organisasi. Dalam prosesnya, konsultansi perorangan memiliki mekanisme seleksi yang lebih sederhana dibandingkan badan usaha, namun tetap harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pemahaman yang baik terhadap tata cara pengadaan konsultansi perorangan sangat penting bagi Pejabat Pengadaan dan PPK untuk memastikan kelancaran serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Bimtek Penanganan Sengketa, Keberatan, dan Sanggahan
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Sengketa dalam Pengadaan Barang/Jasa merupakan permasalahan yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, seperti antara penyedia dengan pokja pemilihan, pejabat pengadaan, atau pihak lain yang terkait. Sengketa ini bisa berupa keberatan atas hasil evaluasi, sanggahan terhadap keputusan pemenang, maupun gugatan atas pelanggaran prosedur. Penanganan sengketa secara tepat dan sesuai regulasi sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kredibilitas proses pengadaan. Pemahaman mendalam mengenai prosedur sanggah dan mekanisme penyelesaian sengketa akan membantu mencegah konflik yang berlarut dan berdampak hukum.
Bimtek Pemanfaatan e-Katalog dan Toko Daring
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pemanfaatan e-Katalog merupakan bagian penting dari sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. Melalui e-Katalog, proses pengadaan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Instansi pemerintah dapat melakukan pembelian langsung atas barang dan jasa yang tersedia, tanpa melalui proses lelang yang panjang. e-Katalog juga menyediakan informasi harga, spesifikasi, serta penyedia barang/jasa secara real-time. Penggunaan e-Katalog membantu mempercepat proses belanja pemerintah sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan memahami mekanisme e-Katalog, pengguna dapat mengoptimalkan belanja anggaran secara lebih tepat dan efektif.
Bimtek Penyusunan Kontrak dan Risiko Pengadaan
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mencakup berbagai potensi hambatan yang dapat memengaruhi kualitas, waktu, biaya, serta kepatuhan terhadap regulasi. Risiko dapat timbul dari perencanaan yang tidak akurat, penyusunan kontrak yang lemah, hingga pelaksanaan yang tidak diawasi secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko menjadi sangat penting bagi semua pihak terkait. Pendekatan manajemen risiko yang terstruktur membantu mencegah terjadinya sengketa, kerugian negara, dan ketidakefisienan dalam pengadaan. Pengelolaan risiko yang baik juga mendukung akuntabilitas serta transparansi dalam tata kelola pengadaan pemerintah.
Bimtek Manajemen Risiko Pengadaan Barang Jasa
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Manajemen risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan proses pengadaan. Melalui manajemen risiko yang baik, instansi dapat mencegah terjadinya penyimpangan, keterlambatan, pemborosan anggaran, serta permasalahan hukum. Penerapan prinsip ini penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan memahami tahapan dan teknik mitigasi risiko, pejabat pengadaan mampu menciptakan sistem pengadaan yang berkelanjutan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Bimtek Strategi Pengadaan Barang dan Jasa untuk BLUD dan BUMD
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pengadaan barang dan jasa untuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari instansi pemerintah pada umumnya. BLUD diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam proses pengadaan, namun tetap harus mematuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses pengadaan diarahkan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas, seperti pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, hingga jasa konsultan dan pemeliharaan sarana. Dengan strategi pengadaan yang tepat dan sesuai regulasi LKPP, BLUD dapat meningkatkan efektivitas layanan, mempercepat proses belanja, dan menghindari kendala administratif yang berpotensi menghambat operasional layanan.
Training Manajemen Aset
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Manajemen Aset adalah proses sistematis dalam mengelola aset organisasi agar memberikan manfaat optimal sepanjang siklus hidupnya. Proses ini mencakup inventarisasi, klasifikasi, penilaian, pemeliharaan, hingga penghapusan aset secara tepat dan sesuai regulasi. Dengan penerapan manajemen aset yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperpanjang umur pakai aset, mengurangi biaya, dan mendukung pencapaian tujuan strategis. Selain itu, integrasi sistem informasi manajemen aset memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, transparan, dan akuntabel. Praktik manajemen aset yang baik penting bagi instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun lembaga non-profit.
Bimtek Penyusunan HPS yang Akurat dan Efisien
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan estimasi biaya pengadaan barang/jasa yang disusun secara sistematis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum proses pemilihan penyedia. HPS menjadi acuan penting dalam menilai kewajaran penawaran dan menentukan pemenang tender. Penyusunan HPS harus berdasarkan data harga yang sah, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti referensi e-katalog, survei pasar, atau standar harga satuan pemerintah. HPS juga harus mengikuti prinsip efisien, transparan, dan akuntabel sesuai regulasi LKPP. Akurasi dalam penyusunan HPS berperan besar dalam menjamin keberhasilan dan integritas proses pengadaan.
Bimtek Tugas Fungsi Pejabat Pokja Pengadaan
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan memiliki peran penting dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pejabat Pengadaan bertugas melaksanakan pengadaan langsung sesuai batas nilai yang ditetapkan, mulai dari persiapan hingga penandatanganan kontrak. Sementara Pokja Pemilihan bertanggung jawab terhadap proses pemilihan penyedia melalui metode tender atau seleksi. Keduanya harus memahami aturan hukum, prinsip transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan. Dengan kapasitas yang mumpuni, mereka mampu menjalankan tugas secara profesional, menghindari risiko hukum, serta mendukung terciptanya pengadaan yang efisien, efektif, dan berintegritas di lingkungan instansi pemerintah.
Bimtek Pengadaan Swakelola Tipe I IV
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Swakelola adalah metode pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan tanpa menggunakan penyedia, melainkan dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, instansi pemerintah lain, organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat. Swakelola terbagi menjadi empat tipe sesuai pelaksana kegiatannya (Tipe I, II, III, dan IV) berdasarkan regulasi LKPP. Metode ini digunakan untuk kegiatan yang bersifat khusus, tidak diminati penyedia, atau membutuhkan partisipasi langsung masyarakat. Pelaksanaan swakelola tetap harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta disusun melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang tertib.
Bimtek Perencanaan Penyusunan RUP Pengadaan Barang
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas merumuskan kebijakan dan mengatur sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional. LKPP berperan penting dalam menciptakan proses pengadaan yang efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Lembaga ini menyusun regulasi, memberikan bimbingan teknis, serta mengembangkan sistem elektronik pengadaan seperti SPSE dan e-Catalogue. LKPP juga melakukan pembinaan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Training Supervisory Management
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Supervisory Management adalah proses kepemimpinan dan pengawasan yang berfokus pada peningkatan efektivitas tim dan pencapaian target organisasi. Disiplin ini mencakup kemampuan komunikasi, motivasi, delegasi tugas, evaluasi kinerja, serta penyelesaian konflik di lingkungan kerja. Dengan penerapan supervisory management yang tepat, supervisor dapat membangun tim kerja yang produktif, solid, dan termotivasi, sambil memastikan standar operasional dijalankan dengan baik. Pelatihan ini penting bagi supervisor baru maupun berpengalaman untuk mengembangkan keterampilan manajerial, meningkatkan kinerja staf, serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan.
Bimtek Evaluasi Dokumen Penawaran dan Pemenang
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Dokumen Penawaran merupakan kumpulan dokumen yang disusun dan disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai tanggapan atas dokumen pemilihan dari pihak pemerintah. Dokumen ini mencakup persyaratan administrasi, teknis, dan harga yang akan menjadi dasar evaluasi dalam proses pemilihan penyedia. Kelengkapan, keabsahan, dan keakuratan dokumen penawaran sangat menentukan lolos tidaknya penyedia dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, penyusunan dokumen penawaran harus dilakukan secara teliti, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, agar tidak terjadi gugur administrasi maupun teknis saat evaluasi.
Bimtek Penunjukan dan Pengadaan Langsung LKPP
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas merumuskan kebijakan dan mengatur sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional. LKPP berperan penting dalam menciptakan proses pengadaan yang efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Lembaga ini menyusun regulasi, memberikan bimbingan teknis, serta mengembangkan sistem elektronik pengadaan seperti SPSE dan e-Catalogue. LKPP juga melakukan pembinaan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bimtek Pemanfaatan Aplikasi SPSE Versi Terbaru
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000Aplikasi SPSE merupakan sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi seluruh proses pengadaan secara elektronik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan kontrak. SPSE bertujuan untuk menciptakan pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan terus diperbarui, versi terbaru SPSE menghadirkan fitur-fitur baru dan integrasi dengan aplikasi lain seperti SIRUP dan e-Kontrak. Penggunaan SPSE menjadi keharusan bagi instansi pemerintah dan lembaga pengguna anggaran, sehingga pemahaman teknis terhadap sistem ini menjadi sangat penting bagi seluruh pelaku pengadaan.
Bimtek Prosedur Pemilihan Penyedia e-Procurement
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000e-Procurement atau pengadaan secara elektronik adalah sistem digital yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan seluruh proses pengadaan barang/jasa secara transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui platform seperti SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), proses mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga kontrak dilakukan secara daring. e-Procurement bertujuan meminimalkan praktik korupsi, meningkatkan kompetisi antar penyedia, serta mempercepat pelaksanaan anggaran. Sistem ini telah menjadi standar nasional berdasarkan regulasi LKPP dan wajib diterapkan oleh semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.