Tujuan Pelatihan:

1. Meningkatkan pemahaman anggota DPRD tentang proses dan tata cara penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang sesuai regulasi.

2. Membekali peserta dengan keterampilan dalam menjaring aspirasi masyarakat secara sistematis dan terstruktur.

3. Memastikan penyusunan Pokir dilakukan secara transparan, partisipatif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

4. Mendorong penyusunan Pokir yang berkualitas, terukur, dan dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5. Mengembangkan kemampuan peserta dalam mengolah data dan menyusun dokumen Pokir yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Materi Pelatihan:

• Dasar Hukum dan Regulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD

  • Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan Pokir DPRD.

• Proses dan Mekanisme Penyusunan Pokir

  • Tahapan penjaringan aspirasi, pengolahan data, dan penyusunan dokumen Pokir.

• Teknik Identifikasi dan Prioritas Aspirasi Masyarakat

  • Metode memilih usulan yang relevan, mendesak, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

• Integrasi Pokir dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

  • Proses penginputan Pokir ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan RKPD.

• Penyusunan Pokir yang Transparan dan Partisipatif

  • Strategi melibatkan masyarakat secara aktif dan menjaga akuntabilitas penyusunan Pokir.

• Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Pokir

  • Latihan penyusunan Pokir yang realistis dan sesuai prioritas pembangunan daerah.

Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Tata Cara Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) yang Efektif @bimtekedukasi