Bimtek Simulasi Perhitungan TKDN dan Penerapan Formula Kemenperin

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap proses produksi—baik barang, jasa, maupun gabungan keduanya—memanfaatkan potensi dalam negeri secara maksimal.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah pemahaman dan kemampuan dalam menghitung nilai TKDN secara benar dan sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Oleh karena itu, diselenggarakan Bimtek Simulasi Perhitungan TKDN dan Penerapan Formula Kemenperin untuk membantu para pelaku industri, instansi pemerintah, dan penyedia barang/jasa memahami langkah-langkah teknis dalam perhitungannya.

Pemahaman Dasar TKDN dan Urgensinya dalam Pengadaan Nasional

TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah persentase nilai komponen lokal yang digunakan dalam produksi barang dan jasa di Indonesia. Nilai ini mencerminkan sejauh mana produk tersebut mendukung industri dalam negeri dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pengadaan pemerintah dan proyek strategis nasional, TKDN memiliki fungsi penting:

• Sebagai syarat utama dalam proses tender dan lelang.

• Sebagai dasar pemberian preferensi harga bagi produk dalam negeri.

• Sebagai indikator dukungan terhadap kebijakan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).

Kemenperin, melalui berbagai regulasi dan formula perhitungan, memastikan bahwa setiap produk yang diklaim memiliki nilai TKDN benar-benar mencerminkan kontribusi nyata dari industri lokal.

Regulasi dan Dasar Hukum Perhitungan TKDN

Penerapan TKDN diatur secara resmi melalui beberapa peraturan, di antaranya:

1. Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN.

2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.

4. Petunjuk Teknis Kemenperin dan LKPP mengenai pelaporan serta verifikasi TKDN.

Peraturan ini menjadi acuan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk menghitung dan menerapkan nilai TKDN sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah-Langkah Simulasi Perhitungan TKDN

Dalam Bimtek Simulasi Perhitungan TKDN, peserta akan dilatih melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan berbasis praktik. Berikut tahapan umum yang digunakan:

1. Identifikasi Komponen Proyek

   • Pisahkan komponen barang dan jasa.

   • Tentukan nilai biaya masing-masing komponen.

2. Klasifikasi Komponen Dalam Negeri dan Impor

   • Identifikasi bahan, peralatan, dan tenaga kerja berdasarkan asalnya.

   • Kelompokkan menjadi komponen dalam negeri dan komponen impor.

3. Pengumpulan Data Biaya dan Dokumen Pendukung

   • Lakukan rekapitulasi nilai biaya produksi, pembelian lokal, serta gaji tenaga kerja.

4. Penerapan Formula Kemenperin

   • Gunakan rumus sesuai jenis produk (barang, jasa, gabungan).

5. Perhitungan Akhir dan Validasi

   • Hitung nilai TKDN akhir dan lakukan pengecekan kelengkapan dokumen untuk keperluan sertifikasi.

Manfaat Mengikuti Bimtek Simulasi Perhitungan TKDN

Bimtek ini tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga mengajarkan praktik nyata melalui simulasi perhitungan dan studi kasus. Beberapa manfaat strategisnya meliputi:

• Memahami regulasi TKDN secara komprehensif.

• Menguasai metode penghitungan sesuai formula Kemenperin.

• Menyiapkan dokumen sertifikasi TKDN dengan benar.

• Meningkatkan nilai TKDN produk atau proyek.

• Menghindari kesalahan administrasi dalam tender pengadaan.

Peserta yang Relevan Mengikuti Bimtek

Bimtek ini dirancang untuk berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan dan industri nasional, antara lain:

• Pejabat pengadaan pemerintah (PPK dan Pokja Pemilihan).

• Pelaku industri manufaktur dan penyedia jasa konstruksi.

• Konsultan dan verifikator TKDN.

• Auditor internal dan pengawas proyek.

• Akademisi dan praktisi yang mempelajari kebijakan industri.

Dampak Implementasi TKDN terhadap Industri Nasional

Penerapan TKDN yang benar dan konsisten membawa manfaat luas, di antaranya:

• Meningkatkan kapasitas industri nasional.

• Menarik investasi baru ke sektor manufaktur.

• Meningkatkan serapan tenaga kerja lokal.

• Menurunkan defisit impor.

Menurut data Kemenperin, setiap kenaikan TKDN sebesar 10% dapat menggerakkan ekonomi domestik hingga Rp 150 triliun per tahun, terutama pada sektor energi, telekomunikasi, dan infrastruktur.

Rekomendasi Strategis untuk Optimalisasi TKDN

1. Integrasi data antar-Kementerian (Kemenperin, LKPP, Kemenkeu).

2. Penerapan sistem verifikasi digital TKDN.

3. Pemberian insentif fiskal bagi industri dengan TKDN tinggi.

4. Pelatihan dan Bimtek berkelanjutan bagi pelaku pengadaan.

5. Kolaborasi antara industri dan akademisi dalam riset peningkatan komponen lokal.

FAQ tentang Bimtek Simulasi Perhitungan TKDN dan Formula Kemenperin

1. Apa tujuan utama Bimtek Simulasi Perhitungan TKDN?
Untuk melatih peserta dalam menghitung nilai TKDN menggunakan formula resmi Kemenperin melalui pendekatan simulasi praktis.

2. Apakah Bimtek ini hanya untuk industri manufaktur?
Tidak. Bimtek ini relevan juga bagi penyedia jasa, proyek konstruksi, maupun lembaga pemerintah.

3. Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat?
Ya, peserta yang menyelesaikan pelatihan akan memperoleh sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi.

4. Apakah diperlukan software khusus untuk menghitung TKDN?
Kemenperin menyediakan template dan panduan manual, namun dalam Bimtek juga dikenalkan aplikasi bantu untuk simulasi digital.

5. Apakah Bimtek ini membahas perubahan regulasi terbaru?
Ya, seluruh materi disesuaikan dengan regulasi Kemenperin terkini, termasuk pembaruan formula dan tata cara sertifikasi.

6. Bagaimana cara meningkatkan nilai TKDN produk?
Dengan mengganti komponen impor menjadi lokal, menggunakan tenaga kerja dalam negeri, dan bekerja sama dengan supplier lokal.

7. Siapa yang dapat menjadi fasilitator dalam Bimtek ini?
Fasilitator berasal dari Kemenperin, LKPP, serta praktisi industri yang berpengalaman dalam audit TKDN.