Bimtek Sanksi dan Tindak Lanjut atas Pelanggaran Kebijakan TKDN

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendorong kemandirian industri nasional dan penguatan rantai pasok lokal. Salah satu komponen utamanya adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang kini memiliki payung hukum semakin kuat dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dalam implementasinya, tidak sedikit instansi pemerintah maupun pelaku usaha masih menghadapi tantangan pemenuhan regulasi tersebut, termasuk potensi terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi administratif, finansial, hingga reputasional.

Untuk itulah Bimtek Sanksi dan Tindak Lanjut atas Pelanggaran Kebijakan TKDN menjadi kebutuhan strategis bagi K/L/PD, BUMN/BUMD, penyedia, hingga auditor pengadaan agar memahami bentuk pelanggaran, konsekuensi hukum, mekanisme penegakan, serta langkah korektif yang tepat.

Pentingnya Penguatan Penegakan Kebijakan TKDN

Kebijakan TKDN tidak hanya menjadi instrumen industrialisasi, tetapi juga mekanisme fiskal strategis karena belanja pemerintah memiliki kontribusi besar pada perekonomian nasional. Ketidakpatuhan terhadap TKDN tidak hanya mencederai tujuan P3DN, tetapi juga membuka peluang terjadinya kecurangan, manipulasi data, dan inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat aspek sanksi dan pengawasan untuk memastikan regulasi berjalan efektif dan berkeadilan.

Ada beberapa alasan mengapa topik sanksi dan tindak lanjut menjadi begitu penting dalam konteks TKDN:

• Banyak penyedia belum memahami konsekuensi atas deklarasi TKDN yang tidak sesuai.

• PPK, ULP/POKJA, dan APIP membutuhkan panduan jelas untuk melakukan tindak lanjut jika terjadi pelanggaran.

• Regulasi terus berkembang sehingga diperlukan pembaruan pemahaman.

• Ketidakpatuhan dapat memengaruhi peluang perusahaan tampil di e-Katalog dan proses tender.

Dengan pemahaman mendalam, risiko pelanggaran dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.

Jenis Pelanggaran dalam Kebijakan TKDN

Pelanggaran TKDN dapat terjadi pada berbagai tahap siklus pengadaan. Berikut kategori umum yang sering ditemukan:

Pelanggaran oleh Penyedia

• Mengklaim nilai TKDN yang tidak sesuai dengan sertifikat.

• Menggunakan sertifikat yang sudah kedaluwarsa.

• Merekayasa dokumen pendukung TKDN.

• Menawarkan produk impor yang tidak sesuai ketentuan substitusi produk dalam negeri.

• Tidak memenuhi komitmen TKDN setelah kontrak berjalan.

Pelanggaran oleh PPK atau Pokja Pemilihan

• Tidak mencantumkan nilai TKDN sebagai syarat dalam dokumen pemilihan.

• Tidak melakukan verifikasi sertifikat TKDN yang diajukan penyedia.

• Mengabaikan produk dalam negeri padahal telah tersedia dalam e-Katalog.

• Melakukan evaluasi teknis tidak sesuai juknis P3DN.

Pelanggaran oleh Produsen

• Sertifikasi TKDN tidak melalui Lembaga Verifikasi Independen (LVI) resmi.

• Manipulasi komponen material atau proses produksi agar terlihat memenuhi persyaratan TKDN.

Sanksi Atas Pelanggaran Kebijakan TKDN

Berbagai regulasi seperti Perpres 12/2021, Inpres 2/2022, serta Permenperin terkait TKDN memberikan dasar hukum pemberian sanksi. Bentuk sanksi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Sanksi Administratif

• Pembatalan kontrak.

• Penghapusan produk dari e-Katalog.

• Pencabutan sertifikat TKDN.

• Larangan mengikuti proses pengadaan dalam jangka waktu tertentu.

Sanksi Finansial

• Pengembalian pembayaran atas selisih TKDN yang tidak sesuai.

• Penalti berdasarkan nilai kontrak.

• Denda sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan.

Sanksi Hukum

• Sanksi pidana jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen.

• Proses hukum atas pelanggaran UU Tipikor bila merugikan keuangan negara.

Dampak Reputasi

• Penilaian audit negatif oleh APIP maupun BPK.

• Menurunnya peluang memenangkan tender di masa depan.

• Risiko reputasi bagi produsen yang terlibat manipulasi sertifikasi.

Mekanisme Deteksi Pelanggaran

Agar implementasi TKDN berjalan akuntabel, instansi pengadaan harus membangun mekanisme deteksi berikut:

• Verifikasi keabsahan sertifikat melalui sistem Kemenperin.

• Kewajiban cross-check antara RKS, kontrak, dan barang yang diserahkan di lapangan.

• Monitoring realisasi TKDN selama kontrak berjalan.

• Pelibatan APIP pada kegiatan pengawasan strategis.

• Audit berbasis risiko untuk proyek nilai besar.

Tindak Lanjut atas Pelanggaran TKDN

Setiap pelanggaran harus ditangani sesuai prosedur agar tidak menimbulkan implikasi hukum bagi pejabat pengadaan. Tindak lanjut yang perlu dilakukan meliputi:

Tindak Lanjut oleh PPK

• Mengeluarkan surat klarifikasi kepada penyedia.

• Melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen pengadaan.

• Melibatkan Inspektorat/Auditor APIP jika terdapat indikasi serius.

• Merekomendasikan pemutusan kontrak bila terbukti terjadi manipulasi.

Tindak Lanjut oleh Pokja Pemilihan

• Melakukan verifikasi lebih lanjut atas perbedaan data TKDN.

• Menolak penawaran yang tidak sesuai.

• Melaporkan penyedia ke LKPP dan Kemenperin bila ada unsur kecurangan.

Tindak Lanjut oleh Kemenperin

• Melakukan investigasi sertifikat TKDN.

• Memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat atau penilaian ulang.

Tindak Lanjut oleh APIP

• Melakukan audit kepatuhan.

• Memberikan rekomendasi tindak korektif dan preventif.

• Melakukan pemantauan hingga rekomendasi dijalankan.

Strategi Pencegahan Pelanggaran TKDN di Instansi Pemerintah

Organisasi perlu membangun sistem pengendalian internal yang kuat, antara lain:

• Menyusun SOP khusus verifikasi TKDN.

• Melatih PPK, Pokja, dan manajemen pengadaan melalui bimtek resmi.

• Mewajibkan penyedia menggunakan sertifikat valid dari LVI.

• Mengintegrasikan pengecekan TKDN pada aplikasi pengadaan digital.

• Mendorong APIP melakukan audit rutin dan tematik.

FAQ

1. Apakah setiap produk dalam negeri wajib memiliki sertifikat TKDN?
Tidak semuanya, namun untuk produk yang masuk kriteria P3DN wajib memiliki sertifikat TKDN resmi dari Kemenperin atau LVI.

2. Apa yang terjadi jika penyedia memberikan data TKDN yang tidak sesuai?
Mereka dapat dikenai sanksi administratif, finansial, hingga pidana jika terdapat unsur pemalsuan.

3. Bagaimana cara memverifikasi sertifikat TKDN?
Melalui sistem informasi Kemenperin yang menyediakan database sertifikat sesuai nomor registrasi.

4. Apakah APIP wajib terlibat dalam pengawasan TKDN?
Ya, terutama pada proyek bernilai besar dan berisiko tinggi.

5. Apa sanksi bagi PPK yang tidak mencantumkan TKDN dalam dokumen pengadaan?
PPK dapat menerima rekomendasi pembinaan, teguran, hingga temuan audit yang berdampak pada akuntabilitas kinerja.

6. Apa bentuk tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran berat?
Investigasi lebih lanjut, pemutusan kontrak, pelaporan ke Kemenperin, dan potensi proses hukum.

7. Apakah produk yang tidak memenuhi TKDN dapat tetap digunakan?
Tidak dapat digunakan dalam pengadaan pemerintah apabila produk substitusi dalam negeri tersedia.