Bimtek Perhitungan TKDN untuk Produk Gabungan Barang dan Jasa

Dalam upaya memperkuat daya saing industri nasional dan mendorong penggunaan produk dalam negeri, pemerintah telah menetapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Salah satu aspek paling menantang dalam penerapan TKDN adalah pada produk gabungan antara barang dan jasa, karena memerlukan metodologi perhitungan yang kompleks dan lintas sektor. Melalui Bimtek Perhitungan TKDN untuk Produk Gabungan Barang dan Jasa, para peserta akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, aturan, dan teknik perhitungannya yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Konsep Dasar TKDN pada Produk Gabungan Barang dan Jasa

TKDN merupakan persentase nilai komponen dalam negeri yang digunakan dalam proses produksi suatu produk, baik berupa barang, jasa, maupun gabungan keduanya. Dalam konteks produk gabungan, TKDN dihitung berdasarkan kontribusi lokal dari kedua komponen tersebut barang dan jasa yang menghasilkan satu produk akhir yang saling terintegrasi.

Produk gabungan biasanya muncul dalam kegiatan proyek, instalasi, atau sistem yang melibatkan pengadaan barang beserta jasa pelaksanaannya, seperti:

• Proyek pembangunan pabrik atau fasilitas industri.

• Instalasi sistem energi (listrik, gas, atau air).

• Pengadaan alat berat berikut jasa pemeliharaannya.

• Pengadaan teknologi informasi beserta implementasi software dan pelatihannya.

Dalam kasus seperti itu, penghitungan TKDN tidak bisa hanya dilakukan terhadap barang atau jasa secara terpisah, tetapi harus memperhitungkan keseluruhan nilai proyek.

Regulasi dan Dasar Hukum Perhitungan TKDN Gabungan

Penerapan perhitungan TKDN gabungan mengacu pada beberapa regulasi utama:

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN.

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

4. Petunjuk Teknis dari Kementerian Perindustrian dan LKPP terkait verifikasi dan sertifikasi TKDN gabungan.

Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa penghitungan TKDN gabungan wajib dilakukan untuk proyek yang mencakup unsur barang dan jasa secara bersamaan, dengan tujuan untuk memastikan kontribusi maksimal dari industri nasional.

Manfaat Penerapan TKDN Gabungan

Beberapa manfaat utama dari penerapan TKDN gabungan antara lain:

• Meningkatkan daya saing industri lokal melalui optimalisasi rantai pasok dalam negeri.

• Mendorong kemandirian teknologi nasional dengan melibatkan jasa dan tenaga ahli Indonesia.

• Memberikan insentif dalam proses pengadaan karena proyek dengan TKDN tinggi mendapat preferensi harga.

• Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pemerintah.

Peran Bimtek dalam Penerapan TKDN Gabungan

Pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) berperan penting dalam memastikan implementasi kebijakan TKDN gabungan berjalan efektif. Peserta Bimtek umumnya berasal dari:

• Instansi pemerintah dan BUMN.

• Pelaku industri dan manufaktur.

• Konsultan dan penyedia jasa konstruksi.

• Aparatur pengadaan dan auditor internal.

Dalam Bimtek ini, peserta akan mendapatkan:

• Pemahaman tentang regulasi dan kebijakan TKDN.

• Simulasi penghitungan TKDN gabungan dengan studi kasus.

• Panduan penyusunan laporan perhitungan TKDN.

• Strategi optimalisasi nilai TKDN dalam proyek.

Implementasi TKDN Gabungan dalam Pengadaan Pemerintah

Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, TKDN gabungan menjadi faktor penting dalam evaluasi penawaran.
LKPP dan Kemenperin mensyaratkan agar nilai TKDN disertakan dalam dokumen tender, khususnya untuk proyek yang menggabungkan barang dan jasa, seperti:

• Pembangunan infrastruktur energi dan transportasi.

• Pengadaan sistem IT dan telekomunikasi.

• Proyek EPC (Engineering, Procurement, Construction).

• Pekerjaan pemeliharaan terpadu.

Dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang metode perhitungan TKDN gabungan sangat krusial bagi penyedia dan pengguna jasa.

Dampak TKDN terhadap Industri Nasional

Penerapan kebijakan TKDN gabungan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap industri nasional, di antaranya:

• Meningkatkan lapangan kerja lokal.

• Memacu inovasi teknologi dalam negeri.

• Menumbuhkan industri pendukung (supplier dan vendor lokal).

• Mendorong substitusi impor.

Kemenperin mencatat bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebesar 10% saja dapat menggerakkan ekonomi nasional hingga triliunan rupiah per tahun.

Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Strategis

Untuk memperkuat penerapan TKDN gabungan, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Harmonisasi regulasi antar-Kementerian.

2. Digitalisasi sistem verifikasi dan sertifikasi TKDN.

3. Insentif bagi perusahaan dengan TKDN tinggi.

4. Penguatan kapasitas SDM melalui Bimtek berkelanjutan.

FAQ tentang Bimtek Perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa

1. Apa yang dimaksud dengan TKDN Gabungan?
TKDN Gabungan adalah penghitungan tingkat komponen dalam negeri yang mencakup elemen barang dan jasa dalam satu kesatuan proyek atau produk.

2. Siapa yang wajib menghitung TKDN Gabungan?
Penyedia barang/jasa dalam proyek pemerintah atau strategis nasional yang melibatkan kombinasi barang dan jasa wajib melakukan perhitungan TKDN gabungan.

3. Apakah TKDN Gabungan wajib disertifikasi?
Ya, hasil perhitungan TKDN Gabungan harus diverifikasi dan disertifikasi oleh lembaga yang ditunjuk Kemenperin.

4. Bagaimana cara menentukan proporsi barang dan jasa?
Proporsi ditentukan berdasarkan nilai finansial masing-masing komponen terhadap total nilai proyek.

5. Apa manfaat mengikuti Bimtek TKDN Gabungan?
Peserta akan memahami metode perhitungan yang benar, menghindari kesalahan administrasi, dan meningkatkan nilai TKDN dalam proyeknya.

6. Apakah TKDN Gabungan berlaku untuk semua sektor?
Ya, terutama pada proyek EPC, konstruksi terpadu, dan pengadaan sistem terintegrasi.

7. Bagaimana jika proyek tidak memenuhi batas minimal TKDN?
Penyedia dapat melakukan substitusi komponen impor dengan produk lokal atau meningkatkan proporsi tenaga kerja dalam negeri.