Bimtek Perhitungan TKDN untuk Jasa Konsultan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya

Dalam era percepatan pembangunan nasional, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi instrumen penting untuk mendorong penggunaan hasil karya anak bangsa di berbagai sektor, termasuk jasa konsultan, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Penerapan TKDN bukan hanya tentang pemenuhan regulasi, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap kemandirian ekonomi nasional.

Melalui Bimtek Perhitungan TKDN untuk Jasa Konsultan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya, peserta akan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang cara menghitung nilai TKDN sesuai standar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serta prosedur administratif yang diperlukan dalam sertifikasi. Artikel ini akan membahas konsep, metode perhitungan, contoh studi kasus, dan langkah praktis penerapan TKDN untuk berbagai jenis jasa.

Konsep Dasar TKDN pada Sektor Jasa

TKDN pada sektor jasa diartikan sebagai persentase nilai komponen dalam negeri terhadap total biaya pelaksanaan kegiatan jasa. Berbeda dengan TKDN barang yang fokus pada bahan baku dan proses produksi, TKDN jasa lebih menitikberatkan pada tenaga kerja, biaya operasional, dan dukungan sumber daya lokal.

Dalam konteks jasa, tiga kategori utama diatur secara khusus dalam regulasi, yaitu:

1. Jasa Konsultan — meliputi kegiatan perencanaan, pengawasan, studi kelayakan, audit teknis, dan lainnya.

2. Jasa Konstruksi — mencakup pekerjaan fisik bangunan, infrastruktur, serta instalasi teknis.

3. Jasa Lainnya — mencakup jasa logistik, pelatihan, transportasi, teknologi informasi, hingga perawatan dan pemeliharaan.

Dengan memahami struktur biaya dan pembobotan nilai dari masing-masing jenis jasa, perusahaan dapat menghitung TKDN secara akurat dan memenuhi ketentuan pengadaan pemerintah.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Perhitungan TKDN

Pelaksanaan Bimtek TKDN untuk sektor jasa memiliki tujuan strategis:

• Meningkatkan pemahaman teknis dan administratif terkait perhitungan TKDN.

• Mendorong pelaku jasa agar dapat mengoptimalkan peran sumber daya lokal.

• Menyiapkan perusahaan menghadapi audit TKDN oleh lembaga verifikator.

• Memberikan panduan penyusunan dokumen perhitungan TKDN secara sistematis.

• Mendukung partisipasi penyedia jasa dalam proyek pemerintah dan BUMN.

Manfaat langsung bagi peserta:

• Peningkatan peluang memenangkan tender nasional.

• Kepastian dalam pengajuan preferensi harga berdasarkan nilai TKDN.

• Penguatan reputasi perusahaan di mata pemerintah dan mitra strategis.

Prosedur Sertifikasi TKDN Jasa

Langkah-langkah utama yang perlu dilakukan perusahaan jasa untuk memperoleh sertifikat TKDN adalah:

1. Persiapan Data dan Dokumen

   • Laporan keuangan proyek

   • Daftar tenaga kerja dan bukti pembayaran

   • Rincian material, alat, dan sumbernya

   • Bukti pajak dan retribusi

2. Perhitungan Mandiri (Self Assessment)
   Menggunakan template perhitungan TKDN sesuai jenis jasa.

3. Pengajuan ke Lembaga Verifikator
   Lembaga seperti Sucofindo, Surveyor Indonesia, atau Baristand melakukan audit lapangan.

4. Evaluasi dan Penilaian Kemenperin
   Hasil audit diserahkan ke Kemenperin untuk validasi dan penerbitan sertifikat resmi.

5. Pemutakhiran Data
   Setiap perubahan struktur biaya harus diperbarui agar sertifikat tetap valid.

Strategi Meningkatkan Nilai TKDN Jasa

Beberapa strategi yang efektif antara lain:

• Mempekerjakan lebih banyak tenaga ahli lokal.

• Menggunakan peralatan dan material buatan dalam negeri.

• Melakukan kegiatan desain dan rekayasa di Indonesia.

• Mengutamakan mitra dan subkontraktor lokal.

• Membangun pusat pelatihan internal untuk meningkatkan kapasitas SDM.

Tantangan dalam Perhitungan TKDN Jasa

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Siapa yang wajib menghitung TKDN jasa?
Semua penyedia jasa yang ingin mengikuti proyek pemerintah, BUMN, atau proyek strategis nasional.

2. Apakah jasa konsultan asing bisa mendapatkan sertifikat TKDN?
Bisa, tetapi hanya jika bekerja sama dengan mitra lokal dan menunjukkan kontribusi nyata dari sumber daya dalam negeri.

3. Berapa nilai minimal TKDN untuk jasa?
Umumnya minimal 40%, namun dapat berbeda tergantung sektor.

4. Apakah sertifikat TKDN berlaku permanen?
Tidak, sertifikat memiliki masa berlaku tertentu dan perlu diperbarui jika ada perubahan signifikan dalam struktur biaya.

5. Apa peran Bimtek dalam mendukung sertifikasi TKDN?
Bimtek memberikan panduan teknis dan praktis agar perhitungan TKDN akurat serta sesuai ketentuan Kemenperin.

6. Apakah UMKM jasa bisa mengikuti perhitungan TKDN?
Ya, bahkan pemerintah memberikan dukungan penuh bagi UMKM untuk meningkatkan TKDN.

7. Apakah TKDN jasa bisa digabung dengan barang?
Bisa, dalam kasus proyek EPC (Engineering, Procurement, Construction) nilai TKDN dihitung secara komposit.