Tujuan Pelatihan:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang pentingnya perencanaan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Membekali peserta dengan keterampilan menyusun kebijakan yang sistematis, terukur, dan berbasis analisis hukum.

3. Mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam perumusan kebijakan pemerintahan.

4. Memastikan kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

5. Menguatkan kemampuan aparatur dalam melakukan evaluasi kebijakan secara objektif dan berbasis indikator hukum serta kinerja.

6. Membangun kesadaran akan pentingnya pengendalian risiko hukum dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

7. Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berbasis data, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Materi Pelatihan:

• Prinsip Dasar Perencanaan Kebijakan Pemerintahan yang Berbasis Hukum
  Pemahaman tentang pentingnya legalitas dan kepastian hukum dalam proses perumusan kebijakan.

• Tahapan dan Metode Perencanaan Kebijakan Pemerintahan
  Langkah-langkah sistematis dalam penyusunan kebijakan mulai dari identifikasi masalah, analisis, hingga perumusan solusi hukum.

• Teknik Penyusunan Kebijakan yang Selaras dengan Peraturan Perundang-undangan
  Panduan menyusun kebijakan yang sesuai dengan hierarki peraturan hukum dan tidak menimbulkan konflik regulasi.

• Evaluasi Kebijakan: Metode, Indikator, dan Pengukuran Dampak
  Pendekatan evaluasi berbasis indikator kinerja, hukum, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat.

• Manajemen Risiko Hukum dalam Kebijakan Pemerintahan
  Identifikasi, mitigasi, dan pengendalian risiko hukum dalam implementasi kebijakan.

• Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Daerah
  Standar keterbukaan informasi dan pelibatan publik dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.

• Simulasi dan Studi Kasus Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan
  Latihan penyusunan dan evaluasi kebijakan berbasis hukum dengan studi kasus nyata di pemerintahan daerah.

Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan yang Berbasis Hukum @bimtekedukasi