Bimtek Penyusunan RBA BLUD Puskesmas Sesuai Permendagri 79 Tahun 2018 untuk Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan 2026-2027

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Puskesmas merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan, Puskesmas BLUD diharapkan mampu merespons kebutuhan layanan secara lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan. Namun demikian, fleksibilitas tersebut harus dijalankan dalam koridor regulasi yang jelas, salah satunya melalui penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Bimtek Penyusunan RBA BLUD Puskesmas Sesuai Permendagri 79 Tahun 2018 menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelola Puskesmas dalam menyusun RBA yang patuh regulasi, berbasis kinerja, serta berorientasi pada pelayanan kesehatan. Artikel ini disusun sebagai konten pilar untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konsep, ketentuan, mekanisme, dan praktik terbaik penyusunan RBA BLUD Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku.

Gambaran Umum Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah sebagai pedoman pengelolaan keuangan bagi unit pelayanan publik di daerah, termasuk Puskesmas. Regulasi ini menegaskan bahwa BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, namun tetap wajib menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

Dalam konteks Puskesmas, Permendagri ini menjadi landasan utama dalam:

• Penetapan Puskesmas sebagai BLUD

• Pengelolaan pendapatan dan belanja

• Penyusunan RBA sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran

• Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

Pemahaman yang utuh terhadap regulasi ini menjadi kunci keberhasilan implementasi BLUD Puskesmas.

Peran Strategis RBA dalam Pengelolaan BLUD Puskesmas

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan dokumen perencanaan tahunan BLUD yang memuat rencana kegiatan, target kinerja, proyeksi pendapatan, dan rencana belanja. Dalam Permendagri 79 Tahun 2018, RBA diposisikan sebagai instrumen utama pengendalian manajemen BLUD.

RBA memiliki peran strategis karena:

• Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran

• Menjadi alat pengendalian kinerja dan keuangan

• Menjadi acuan evaluasi dan audit

• Menjamin keselarasan antara layanan dan anggaran

Tanpa RBA yang disusun sesuai ketentuan, fleksibilitas BLUD justru berpotensi menimbulkan risiko tata kelola.

Prinsip Penyusunan RBA BLUD Menurut Permendagri 79 Tahun 2018

Permendagri 79 Tahun 2018 menegaskan sejumlah prinsip utama dalam penyusunan RBA BLUD Puskesmas.

Prinsip akuntabilitas
Setiap perencanaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan substantif.

Prinsip transparansi
RBA harus disusun secara terbuka dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Prinsip efisiensi dan efektivitas
Anggaran diarahkan untuk mencapai hasil layanan terbaik dengan biaya yang wajar.

Prinsip fleksibilitas
BLUD diberikan keleluasaan mengelola anggaran sesuai kebutuhan layanan.

Prinsip berbasis kinerja
RBA harus memuat target kinerja yang terukur dan relevan.

Bimtek memberikan penjelasan teknis penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam penyusunan RBA.

Struktur dan Komponen RBA BLUD Puskesmas

Permendagri 79 Tahun 2018 mengatur bahwa RBA BLUD Puskesmas sekurang-kurangnya memuat beberapa komponen utama.

Komponen rencana bisnis
Berisi gambaran umum pelayanan, analisis lingkungan, dan strategi pengembangan Puskesmas.

Komponen rencana kegiatan dan kinerja
Memuat program, kegiatan, indikator, serta target kinerja pelayanan.

Komponen proyeksi pendapatan
Berisi estimasi pendapatan dari berbagai sumber yang sah.

Komponen rencana belanja
Memuat rencana penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan dan layanan.

Komponen arus kas
Menggambarkan pergerakan kas selama periode anggaran.

Struktur ini menjadi fokus utama dalam bimtek agar peserta mampu menyusun RBA secara lengkap dan sistematis.

Keterkaitan RBA dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Meskipun bersifat fleksibel, RBA BLUD Puskesmas tetap harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan Renstra perangkat daerah.

Keterkaitan ini bertujuan untuk:

• Menjamin keselarasan kebijakan

• Mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan

• Memudahkan evaluasi kinerja daerah

• Menghindari tumpang tindih program

Bimtek membahas strategi sinkronisasi RBA BLUD dengan dokumen perencanaan daerah secara praktis.

Tahapan Penyusunan RBA BLUD Puskesmas Sesuai Permendagri 79 Tahun 2018

Penyusunan RBA dilakukan melalui tahapan yang terstruktur agar sesuai dengan ketentuan regulasi.

Tahap analisis kondisi dan kebutuhan pelayanan
Mengidentifikasi kebutuhan layanan berdasarkan data kesehatan masyarakat.

Tahap perumusan rencana bisnis
Menentukan arah dan strategi pelayanan Puskesmas.

Tahap penyusunan rencana kegiatan dan kinerja
Menjabarkan layanan ke dalam program dan indikator kinerja.

Tahap penyusunan proyeksi pendapatan
Menghitung potensi pendapatan secara realistis.

Tahap penyusunan rencana belanja
Mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan layanan dan ketentuan.

Tahap evaluasi dan penyempurnaan
Memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap Permendagri.

Penyusunan Pendapatan RBA BLUD Sesuai Regulasi

Permendagri 79 Tahun 2018 mengatur bahwa pendapatan BLUD dapat berasal dari:

• Jasa layanan

• Hibah

• APBD

• Kerja sama dengan pihak lain

Dalam RBA, seluruh pendapatan harus diproyeksikan secara realistis dan didukung oleh data yang memadai. Bimtek membahas teknik penyusunan proyeksi pendapatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Belanja RBA BLUD Puskesmas

Belanja dalam RBA BLUD Puskesmas diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan secara optimal.

Belanja operasional
Digunakan untuk mendukung kegiatan layanan harian.

Belanja investasi
Digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Belanja pegawai BLUD
Digunakan untuk mendukung SDM pelayanan kesehatan.

Permendagri menekankan bahwa belanja harus disusun secara efisien dan relevan dengan kebutuhan layanan.

Pengendalian, Pelaporan, dan Evaluasi RBA

RBA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja.

Fungsi pengendalian
Membandingkan rencana dan realisasi anggaran.

Fungsi pelaporan
Menjadi dasar penyusunan laporan keuangan BLUD.

Fungsi evaluasi
Menilai efektivitas pelayanan dan penggunaan anggaran.

Bimtek membekali peserta dengan pemahaman siklus pengelolaan RBA secara menyeluruh.

Studi Kasus Penyusunan RBA BLUD Puskesmas

Sebuah Puskesmas BLUD mengalami temuan audit akibat RBA yang tidak disusun sesuai Permendagri 79 Tahun 2018. Melalui bimtek, dilakukan perbaikan struktur RBA, penyesuaian indikator kinerja, dan penyelarasan belanja.

Hasilnya, Puskesmas mampu memperbaiki tata kelola keuangan, mengurangi temuan audit, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman regulasi dalam penyusunan RBA.

Tantangan Implementasi Permendagri 79 Tahun 2018

Beberapa tantangan yang sering dihadapi Puskesmas antara lain:

• Keterbatasan SDM yang memahami regulasi

• Perubahan kebijakan dan teknis penganggaran

• Kurangnya pendampingan teknis

• Ketidaksinkronan dengan perencanaan daerah

Bimtek dirancang untuk menjawab tantangan tersebut secara aplikatif dan solutif.

Manfaat Mengikuti Bimtek Penyusunan RBA BLUD Puskesmas

Manfaat yang diperoleh peserta antara lain:

• Pemahaman mendalam Permendagri 79 Tahun 2018

• Kemampuan menyusun RBA sesuai regulasi

• Peningkatan akuntabilitas dan transparansi

• Penguatan tata kelola BLUD

• Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

FAQ Seputar Bimtek Penyusunan RBA BLUD Puskesmas

Apa itu Permendagri 79 Tahun 2018?
Peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan BLUD.

Apakah RBA wajib disusun setiap tahun?
Ya, RBA merupakan dokumen perencanaan tahunan BLUD.

Siapa yang bertanggung jawab menyusun RBA?
Pimpinan BLUD bersama tim perencana dan keuangan.

Apa risiko jika RBA tidak sesuai regulasi?
Berpotensi menimbulkan temuan audit dan sanksi administratif.

Apakah bimtek mencakup praktik penyusunan RBA?
Ya, dilengkapi simulasi dan studi kasus nyata.

Bagaimana dampak RBA yang baik terhadap pelayanan?
Pelayanan menjadi lebih terarah, efisien, dan berkualitas.