Bimtek Penyusunan Dokumen Verifikasi dan Audit TKDN oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

Pengantar

Dalam era percepatan industrialisasi nasional, penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat daya saing industri nasional dan kemandirian ekonomi Indonesia. Pemerintah, melalui berbagai regulasi, mewajibkan penggunaan produk dalam negeri pada setiap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah serta proyek strategis nasional (PSN). Namun, keberhasilan implementasi TKDN tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada proses verifikasi dan audit yang dilakukan secara profesional oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI).

Untuk itu, Bimtek Penyusunan Dokumen Verifikasi dan Audit TKDN menjadi langkah krusial bagi pelaku industri, konsultan, kontraktor, dan instansi pemerintah agar memahami tata cara, metodologi, serta penyusunan dokumen yang sesuai dengan standar Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Pentingnya Verifikasi dan Audit TKDN oleh Lembaga Verifikasi Independen

Lembaga Verifikasi Independen (LVI) adalah pihak ketiga yang telah mendapatkan akreditasi resmi dari Kemenperin untuk melakukan verifikasi dan audit TKDN terhadap produk, jasa, maupun gabungan barang/jasa. Peran LVI sangat penting karena hasil audit mereka menjadi dasar dalam:

• Penerbitan sertifikat TKDN resmi.

• Penentuan nilai preferensi harga dalam pengadaan pemerintah.

• Menjamin transparansi dan akurasi data komponen dalam negeri.

• Mencegah praktik kecurangan (fraud) dalam pengajuan nilai TKDN.

Tujuan Bimtek Penyusunan Dokumen Verifikasi dan Audit TKDN

Bimbingan Teknis (Bimtek) ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis kepada peserta dalam:

1. Memahami regulasi dan ketentuan teknis TKDN berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) terbaru.

2. Mengetahui peran, tanggung jawab, dan mekanisme kerja Lembaga Verifikasi Independen (LVI).

3. Menyusun dokumen pendukung verifikasi dan audit TKDN dengan benar.

4. Melakukan simulasi audit TKDN untuk berbagai sektor industri.

5. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi proses audit resmi.

Regulasi Dasar dan Standar Audit TKDN

Beberapa dasar hukum penting yang menjadi acuan dalam proses verifikasi dan audit TKDN meliputi:

• Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Barang dan Jasa.

• Peraturan Menteri Perindustrian No. 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri.

• Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

• SK Kepala BPPI Kemenperin terkait tata cara akreditasi Lembaga Verifikasi Independen.

Dengan mengikuti peraturan ini, hasil audit TKDN dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan teknis di hadapan Kemenperin maupun LKPP.

Peran dan Fungsi Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

LVI bertugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap:

1. Aspek Produksi Barang – menilai komponen bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi dalam negeri.

2. Aspek Jasa – menilai tenaga ahli, waktu kerja, dan biaya operasional yang bersumber dari dalam negeri.

3. Gabungan Barang dan Jasa – menggabungkan kedua nilai di atas dengan formula tertentu.

Selain itu, LVI juga memberikan rekomendasi teknis kepada Kemenperin untuk penerbitan sertifikat TKDN resmi.

Manfaat Mengikuti Bimtek Penyusunan Dokumen Verifikasi dan Audit TKDN

Peserta Bimtek akan memperoleh berbagai manfaat strategis seperti:

• Pemahaman komprehensif terhadap regulasi dan formula TKDN.

• Kemampuan praktis dalam menyusun dokumen verifikasi dan audit sesuai standar Kemenperin.

• Keunggulan kompetitif dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

• Kesiapan audit oleh Lembaga Verifikasi Independen tanpa kesalahan administratif.

• Akses sertifikasi TKDN yang lebih cepat dan efisien.

Tantangan Umum dalam Audit TKDN

Beberapa kendala yang sering dihadapi perusahaan dalam proses verifikasi dan audit TKDN antara lain:

• Kurangnya pemahaman terhadap format dokumen Kemenperin.

• Kesalahan dalam klasifikasi bahan impor vs lokal.

• Ketidaksesuaian data antara laporan produksi dan kondisi lapangan.

• Keterlambatan dalam penyediaan dokumen pendukung.

• Belum optimalnya koordinasi internal antara divisi teknis dan keuangan.

Melalui Bimtek yang komprehensif, peserta akan dibimbing untuk mengatasi setiap tantangan ini secara efektif.

Rekomendasi Implementasi Audit TKDN Efektif

Untuk memastikan audit berjalan lancar, perusahaan sebaiknya:

• Menyusun tim internal TKDN yang memahami aspek teknis dan administratif.

• Melakukan pre-audit internal sebelum LVI datang ke lokasi.

• Menggunakan sistem digitalisasi dokumen untuk memudahkan pelacakan data.

• Membangun komunikasi aktif dengan auditor LVI selama proses verifikasi.

• Menyimpan arsip audit sebagai bukti sah untuk kegiatan pengadaan selanjutnya.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa fungsi utama Lembaga Verifikasi Independen dalam TKDN?
LVI berfungsi memverifikasi data dan menghitung nilai TKDN suatu produk atau jasa secara objektif dan independen berdasarkan standar Kemenperin.

2. Siapa yang wajib mengikuti proses audit TKDN?
Semua produsen, penyedia jasa, atau gabungan barang/jasa yang ingin memperoleh sertifikat TKDN untuk keperluan pengadaan atau proyek strategis nasional.

3. Berapa lama proses audit TKDN berlangsung?
Umumnya antara 2–4 minggu tergantung pada kompleksitas produk dan kelengkapan dokumen yang diserahkan.

4. Apakah hasil audit TKDN bisa ditolak oleh Kemenperin?
Ya, apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau laporan tidak sesuai standar, Kemenperin dapat meminta audit ulang.

5. Apa keuntungan memiliki sertifikat TKDN?
Produk atau jasa dengan sertifikat TKDN mendapatkan preferensi harga dan prioritas dalam e-Katalog pengadaan pemerintah.

6. Apakah LVI dapat melakukan audit ulang?
Bisa, apabila terdapat perubahan signifikan pada proses produksi atau material yang digunakan.

7. Bagaimana cara memilih LVI yang kredibel?
Pilih LVI yang terakreditasi Kemenperin, memiliki pengalaman audit di sektor industri terkait, dan transparan dalam metodologi.