Tujuan Pelatihan:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang jenis-jenis sengketa hukum yang dapat melibatkan pemerintah daerah.

2. Membekali peserta dengan keterampilan dalam menangani dan menyelesaikan sengketa hukum baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

3. Memperkuat kemampuan aparatur dalam melakukan pendampingan hukum secara tepat dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan.

4. Mendorong terciptanya koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan kejaksaan dan lembaga penegak hukum terkait.

5. Meminimalisir potensi kerugian keuangan dan risiko hukum yang dapat ditimbulkan dari penyelesaian sengketa yang salah.

6. Menyediakan pemahaman tentang teknik mitigasi dan pencegahan sengketa hukum sejak tahap awal kegiatan pemerintahan.

7. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam membela kepentingan hukumnya secara profesional dan akuntabel.

Materi Pelatihan:

• Konsep dan Jenis Sengketa Hukum dalam Pemerintahan Daerah
  Memahami macam-macam sengketa yang berpotensi melibatkan pemerintah daerah, baik perdata, pidana, tata usaha negara, maupun administrasi.

• Strategi Pencegahan dan Mitigasi Sengketa Hukum
  Teknik identifikasi dini, analisis risiko hukum, dan langkah-langkah pencegahan terjadinya sengketa hukum.

• Proses dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi dan Non-Litigasi
  Tata cara penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, mediasi, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR).

• Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah
  Peran dan prosedur pendampingan hukum oleh bagian hukum, kuasa hukum, dan koordinasi dengan kejaksaan.

• Tata Cara Penyusunan Jawaban, Bukti, dan Dokumen Hukum dalam Sengketa
  Teknik penyusunan dokumen hukum untuk pembelaan di pengadilan dan proses non-litigasi.

• Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Sengketa Pemerintah Daerah
  Mekanisme pendampingan dan koordinasi dengan kejaksaan dalam pembelaan hukum.

• Simulasi dan Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Hukum Daerah
  Latihan langsung dalam menganalisis dan menangani contoh kasus sengketa hukum pemerintah daerah.

Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum dan Pendampingan Hukum Daerah @bimtekedukasi