BIMTEK PENERAPAN TKDN DI PROYEK INFRASTRUKTUR DAN KONSTRUKSI NASIONAL

Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor infrastruktur dan konstruksi saat ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan industri nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendorong terciptanya rantai pasok dalam negeri yang lebih kuat. Melalui kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada berbagai proyek strategis, pelaksanaan TKDN kini menjadi aspek kritis yang harus dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan, mulai dari pemilik proyek (owner), instansi pemerintah, pelaku pengadaan, penyedia barang/jasa, hingga industri manufaktur pendukung.

Bimtek Penerapan TKDN di Proyek Infrastruktur dan Konstruksi Nasional disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai regulasi, metodologi perhitungan, strategi pemenuhan, praktik implementasi di lapangan, hingga teknik menyusun dokumen pengadaan berbasis TKDN.

Pengertian dan Urgensi Penerapan TKDN di Proyek Infrastruktur dan Konstruksi

TKDN adalah persentase komponen dalam negeri yang digunakan dalam suatu produk barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa. Di sektor infrastruktur, komponen tersebut dapat berupa:

• Bahan bangunan

• Material konstruksi

• Mesin dan peralatan

• Jasa konsultansi

• Jasa konstruksi

• Alat berat

• Perangkat elektrikal dan mekanikal

Urgensi penerapan TKDN dalam proyek konstruksi semakin meningkat karena:

1. Adanya kewajiban pemerintah melalui regulasi seperti Peraturan Presiden, Permenperin, dan kebijakan LKPP.

2. Kebutuhan meningkatkan penggunaan produk nasional di proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, pembangkit listrik, kereta api, pelabuhan, dan infrastruktur telekomunikasi.

3. Efisiensi biaya proyek yang lebih baik karena rantai pasok dalam negeri dapat menekan biaya logistik dan impor.

4. Dampak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri terkait.

Dengan demikian, setiap proyek infrastruktur kini dituntut tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi nilai TKDN tertentu sebagai bagian dari komitmen nasional memperkuat industri dalam negeri.

Ruang Lingkup Penerapan TKDN pada Proyek Infrastruktur dan Konstruksi

Ruang lingkup TKDN dalam proyek infrastruktur mencakup seluruh tahapan implementasi pekerjaan konstruksi. Lingkup tersebut meliputi:

• Perencanaan teknis dan desain

• Pengadaan barang dan jasa

• Pelaksanaan pekerjaan lapangan

• Penggunaan material

• Penggunaan alat

• Jasa subkontraktor

• Tenaga kerja

• Penyerahan akhir proyek

Untuk proyek besar seperti pembangunan jembatan kabel baja, bendungan, jalan tol, dan gedung bertingkat, perhitungan TKDN juga mencakup komponen pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, hingga finishing.

Regulasi Utama Terkait Penerapan TKDN pada Infrastruktur

Beberapa dasar hukum yang menjadi acuan utama dalam penerapan TKDN di bidang konstruksi antara lain:

• Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

• Permenperin tentang TKDN (beberapa sektor memiliki permen khusus)

• Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa

• Instruksi Presiden mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

• Permen PU terkait jasa konstruksi

• SE K/L mengenai kewajiban penggunaan produk bersertifikat TKDN

Keberadaan sertifikat TKDN resmi dari Kemenperin menjadi syarat mutlak dalam proses verifikasi kepatuhan penggunaan produk dalam negeri di proyek infrastruktur.

Strategi Optimalisasi TKDN dalam Proyek Infrastruktur

Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

• Memastikan semua material memiliki sertifikat TKDN terbaru.

• Memilih subkontraktor lokal yang memiliki kapabilitas teknis.

• Menggunakan teknologi lokal dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

• Melakukan audit supply chain untuk memastikan komponen impor hanya digunakan apabila tidak tersedia lokal.

• Menerapkan manajemen proyek berbasis nilai TKDN.

Manfaat Penerapan TKDN dalam Proyek Infrastruktur Nasional

• Mendukung pertumbuhan industri lokal

• Mengurangi ketergantungan impor

• Meningkatkan efisiensi rantai pasok

• Mendapatkan insentif preferensi harga

• Mempercepat pengadaan barang/jasa

• Meningkatkan daya saing industri konstruksi nasional

FAQ 

1. Apakah semua proyek infrastruktur wajib memenuhi TKDN?
Ya, terutama proyek yang dibiayai APBN/APBD atau termasuk kategori strategis nasional.

2. Bagaimana jika material lokal tidak tersedia?
Diperbolehkan menggunakan material impor dengan bukti bahwa produk lokal tidak tersedia atau tidak memenuhi spesifikasi teknis.

3. Apakah kontraktor harus memiliki sertifikat TKDN?
Tidak, yang wajib memiliki sertifikat adalah produsen atau produk material yang digunakan.

4. Berapa nilai TKDN minimal untuk proyek konstruksi?
Nilainya berbeda berdasarkan sektor dan jenis proyek, umumnya 25–60%.

5. Siapa yang melakukan verifikasi TKDN proyek?
Auditor dari Kementerian Perindustrian yang telah tersertifikasi.

6. Apakah penggunaan tenaga kerja lokal meningkatkan TKDN?
Ya, karena tenaga kerja merupakan komponen perhitungan TKDN jasa.

7. Apakah TKDN memengaruhi nilai penawaran dalam lelang?
Memengaruhi, karena penyedia dengan TKDN tinggi mendapatkan preferensi harga.