Tujuan Bimtek Penanganan Permasalahan Tanah Ulayat Adat :

1. Memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi dan kebijakan terbaru terkait pengakuan serta perlindungan hak ulayat dan tanah adat.

2. Membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam menangani permasalahan tanah ulayat, mulai dari identifikasi, inventarisasi, hingga penyelesaian konflik.

3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemangku kepentingan dalam melakukan pendekatan persuasif dan dialog konstruktif dengan masyarakat adat.

4. Mengurangi potensi sengketa dan konflik tanah ulayat melalui penerapan prinsip mediasi, musyawarah, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

5. Mendukung integrasi pengelolaan tanah ulayat ke dalam perencanaan pembangunan daerah tanpa mengurangi hak-hak masyarakat adat.

6. Memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan pelestarian nilai-nilai adat.

7. Menyediakan solusi praktis berbasis studi kasus agar peserta mampu menerapkan strategi penyelesaian masalah tanah ulayat dan adat secara tepat di lapangan.

Materi Bimtek Penanganan Permasalahan Tanah Ulayat Adat :

• Kerangka Hukum dan Kebijakan Tanah Ulayat

  • Pengakuan hak ulayat dalam UUD 1945, UUPA, dan regulasi terkait.

  • Kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait tanah adat.

• Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat

  • Teknik pendataan dan pemetaan tanah ulayat.

  • Peran pemerintah daerah dan lembaga adat dalam proses inventarisasi.

• Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

  • Tahapan penanganan konflik tanah ulayat dan tanah adat.

  • Strategi musyawarah, mediasi, dan negosiasi dengan masyarakat adat.

  • Studi kasus penyelesaian sengketa tanah adat di berbagai daerah.

• Integrasi Tanah Ulayat dalam Pembangunan Daerah

  • Sinkronisasi tanah ulayat dengan tata ruang wilayah.

  • Pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan tanpa mengurangi hak adat.

• Peran Pemerintah dan Lembaga Adat

  • Kolaborasi pemerintah daerah dengan tokoh adat.

  • Penguatan kelembagaan adat dalam pengelolaan tanah ulayat.

• Strategi Pencegahan Konflik dan Harmonisasi Sosial

  • Pendekatan komunikasi efektif dengan masyarakat adat.

  • Model kemitraan antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor.

• Simulasi dan Diskusi Teknis

  • Latihan penyusunan rencana penanganan permasalahan tanah ulayat.

  • Analisis hambatan lapangan serta solusi implementasi.

Klasifikasi Peserta Bimtek Penanganan Permasalahan Tanah Ulayat Adat :

• Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pertanahan, aset daerah, tata ruang, dan pembangunan.

• Aparatur Dinas/Badan Terkait, seperti Dinas Pertanahan, Dinas PUPR, Bappeda, serta Badan Keuangan Daerah.

• Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat daerah yang menangani administrasi, legalitas, dan sertifikasi tanah.

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan yang terkait dengan proyek pembangunan di atas tanah adat.

• Perangkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat dalam proses pengelolaan tanah.

• Tokoh Adat, Lembaga Adat, dan perwakilan masyarakat adat yang berperan menjaga dan mengelola tanah ulayat.

• Anggota DPRD atau staf sekretariat DPRD yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pertanahan.

• Akademisi, konsultan, serta praktisi pertanahan dan hukum adat yang ingin memperdalam pemahaman tentang penyelesaian permasalahan tanah ulayat.

Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Penanganan Permasalahan Tanah Ulayat Adat