Bimtek Pemanfaatan Aplikasi Online TKDN (tkdn.kemenperin.go.id)

Aplikasi Online TKDN milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menjadi tulang punggung dalam proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang wajib dipenuhi oleh pelaku industri maupun penyedia barang/jasa dalam pengadaan pemerintah. Melalui platform https://tkdn.kemenperin.go.id, pemerintah berupaya membangun ekosistem transparan, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan sertifikasi TKDN, sekaligus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai amanat regulasi nasional.

Pengantar: Pentingnya TKDN dalam Rantai Pengadaan Pemerintah

TKDN bukan sekadar angka yang menunjukkan persentase kandungan lokal dalam suatu barang atau jasa. Lebih dari itu, TKDN menjadi instrumen strategis dalam memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, serta memastikan daya saing produk lokal di tengah persaingan global.

Dengan adanya Inpres No. 2 Tahun 2022, K/L/PD wajib mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, termasuk memastikan bahwa produk yang dipakai telah tersertifikasi TKDN. Di sinilah peran Aplikasi Online TKDN menjadi sangat vital sebagai pusat data, proses pengajuan, monitoring, serta verifikasi.

Apa Itu Aplikasi Online TKDN?

Aplikasi Online TKDN adalah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan Kemenperin untuk memfasilitasi:

• Pengajuan sertifikasi TKDN

• Penjadwalan verifikasi

• Pengunggahan dokumen

• Perhitungan TKDN dan BMP

• Publikasi hasil sertifikasi yang dapat dilihat oleh publik

• Integrasi data dengan LKPP untuk e-Katalog

Platform ini membantu pelaku usaha agar proses sertifikasi semakin mudah, cepat, dan transparan dibandingkan metode manual.

Manfaat Mengikuti Bimtek Pemanfaatan Aplikasi Online TKDN

Bimtek bukan hanya memperkenalkan aplikasi, tetapi juga membantu peserta memahami regulasi dan praktik implementasi yang tepat. Berikut beberapa manfaat yang diperoleh:

1. Memahami Regulasi TKDN Secara Menyeluruh

Peserta akan memahami dasar hukum seperti:

• Permenperin tentang Tata Cara Penilaian TKDN

• Aturan teknis sertifikasi

• Ketentuan pengadaan pemerintah terkait TKDN

2. Mampu Mengoperasikan Aplikasi Online TKDN

Mulai dari registrasi hingga memperoleh sertifikat.

3. Mampu Mengidentifikasi Dokumen Yang Dibutuhkan

Peserta dapat memastikan kelengkapan dokumen seperti:

• Struktur biaya

• Bill of Material

• Dokumen impor

• Data tenaga kerja

• Diagram proses produksi

4. Meningkatkan Kepatuhan Regulasi

Organisasi semakin siap menghadapi audit, verifikasi, atau permintaan dari K/L/PD.

5. Mendukung Peningkatan Peluang Produk Masuk e-Katalog

Tanpa sertifikasi TKDN, produk lokal sulit bersaing dalam pengadaan pemerintah.

Gambaran Alur Kerja dalam Aplikasi Online TKDN

Berikut alur standar yang dipelajari dalam Bimtek:

1. Registrasi dan Login
   Perusahaan membuat akun resmi dan diverifikasi Kemenperin.

2. Pengajuan Produk
   Mengisi data produk, spesifikasi, struktur biaya, dan dokumen pendukung.

3. Pemilihan Lembaga Verifikasi
   Lembaga Surveyor resmi seperti Sucofindo atau Surveyor Indonesia.

4. Proses Verifikasi Lapangan
   Surveyor melakukan validasi proses produksi dan data biaya.

5. Penerbitan Sertifikat TKDN
   Sertifikat akan muncul dalam dashboard aplikasi.

6. Integrasi Sistem dengan LKPP
   Produk dapat ditampilkan dalam e-Katalog.

Kesalahan Umum Saat Menggunakan Aplikasi TKDN

• Dokumen struktur biaya tidak lengkap

• Produk belum diproduksi massal

• Tidak memahami format BOM

• Data tenaga kerja tidak sinkron

• Kesalahan memilih kategori sertifikasi

• Tidak memperhatikan batas waktu verifikasi

Semua kesalahan ini dibahas dalam Bimtek agar perusahaan tidak mengulanginya.

Strategi Optimal Mengikuti Bimtek Agar Lebih Produktif

• Siapkan dokumen sebelum pelatihan

• Ajukan pertanyaan spesifik terkait produk

• Minta contoh dokumen valid

• Lakukan simulasi aplikasi dalam sesi Bimtek

• Lanjutkan dengan konsultasi pasca-Bimtek

FAQ Seputar Pemanfaatan Aplikasi Online TKDN

1. Apakah semua produk wajib memiliki sertifikat TKDN?

Wajib untuk produk yang dibutuhkan dalam pengadaan pemerintah dan masuk kategori yang diatur dalam kebijakan P3DN.

2. Apakah sertifikat TKDN memiliki masa berlaku?

Ya, umumnya 3 tahun, dan harus diperbarui jika ada perubahan komponen atau proses produksi.

3. Apakah pengajuan TKDN bisa dilakukan tanpa pabrik?

Tidak. Verifikasi TKDN wajib dilakukan di lokasi produksi.

4. Apakah UMKM bisa mengajukan TKDN?

Bisa, bahkan UMKM mendapatkan beberapa kemudahan dalam prosesnya.

5. Berapa lama proses sertifikasi TKDN?

Biasanya 2–4 minggu tergantung kelengkapan dokumen dan jadwal surveyor.

6. Apakah sertifikasi TKDN dikenakan biaya?

Biaya ditentukan oleh lembaga verifikasi (Surveyor Indonesia / Sucofindo) dan bergantung pada jenis produk.

7. Apakah aplikasi TKDN terintegrasi dengan e-Katalog?

Ya, setelah sertifikat terbit, data dapat disinkronkan dengan LKPP untuk tayang di e-Katalog.