Tujuan Pelatihan:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang pentingnya legalitas dan sertifikasi tanah aset daerah.

2. Membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam proses pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Mendorong percepatan penyelesaian administrasi dan penerbitan sertifikat tanah aset pemerintah daerah.

4. Memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah milik pemerintah daerah untuk mencegah sengketa dan kehilangan aset.

5. Memperkuat sistem pengamanan dan administrasi dokumen kepemilikan tanah yang tertib dan terintegrasi.

6. Mendorong sinergi dan koordinasi yang efektif dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

7. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang legal, akuntabel, dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

Materi Pelatihan:

• Dasar Hukum Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Aset Daerah

  • Regulasi dan kebijakan terkait kepemilikan dan legalisasi tanah milik pemerintah daerah.

• Proses Administrasi dan Tata Cara Sertifikasi Tanah

  • Langkah-langkah pengurusan sertifikat tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

• Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah Daerah

  • Teknik pendataan dan verifikasi kepemilikan tanah yang sah dan akurat.

• Penyusunan Dokumen Pendukung Sertifikasi Tanah

  • Persyaratan administrasi dan dokumen hukum yang harus dilengkapi.

• Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan Tanah Aset

  • Strategi menghadapi dan menyelesaikan konflik kepemilikan tanah.

• Pengamanan dan Pengelolaan Dokumen Kepemilikan Tanah

  • Sistem penyimpanan dan pengamanan dokumen tanah yang efektif dan terintegrasi.

• Studi Kasus dan Simulasi Pengurusan Sertifikasi Tanah

  • Praktik langsung dan diskusi penyelesaian permasalahan sertifikasi di lapangan.

Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Legalitas dan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah @bimtekedukasi