Bimtek Kolaborasi Pemerintah–Swasta dalam Peningkatan TKDN Nasional

Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telah menjadi agenda strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing industri nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, percepatan TKDN tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta adalah pilar kunci dalam mempercepat implementasi kebijakan, memperluas rantai pasok, dan memastikan keberlanjutan program.

Dalam konteks tersebut, Bimtek Kolaborasi Pemerintah–Swasta dalam Peningkatan TKDN Nasional hadir sebagai program peningkatan kapasitas yang berperan penting untuk mengharmonisasikan regulasi, strategi, peran, dan eksekusi lintas pemangku kepentingan.

Pengantar TKDN dan Peran Kolaboratif Pemerintah–Swasta

Peningkatan TKDN bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan strategi pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti:

• Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan TKDN

• Integrasi TKDN dalam e-Katalog

• Persyaratan TKDN minimum pada proyek strategis nasional

• Insentif bagi industri ber-TKDN tinggi

• Strategi substitusi impor 35% pada sektor prioritas

Namun eksekusi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti kapasitas industri dalam negeri yang belum merata, sertifikasi TKDN yang kompleks, hingga kurangnya pemahaman bersama antara pemerintah dan pelaku usaha.

Di sinilah pentingnya bimtek sebagai jembatan kolaborasi, bukan hanya sebagai forum edukasi, tetapi ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi dan mendorong sinergi.

Mengapa Kolaborasi Pemerintah–Swasta Menjadi Faktor Penentu Peningkatan TKDN?

Pemerintah menetapkan kebijakan, tetapi pelaku swasta-lah yang memproduksi barang dan jasa yang dihitung TKDN-nya. Tanpa penyelarasan keduanya, target tidak akan tercapai.

Faktor-faktor penyebab urgensi kolaborasi:

1. Kebutuhan harmonisasi regulasi
Regulasi TKDN terus berkembang, dan pelaku industri perlu adaptasi cepat untuk mengikuti perubahan.

2. Pemerataan kapasitas industri
Tidak semua sektor industri memiliki kemampuan produksi material lokal yang memadai. Pemerintah perlu memetakan, swasta perlu menyesuaikan.

3. Eksekusi pengadaan barang/jasa
Pada proyek pemerintah, pemilihan produk TKDN sering terkendala data dan ketersediaan produk.

4. Transfer teknologi dan investasi
Kolaborasi menjadi fondasi untuk meningkatkan teknologi lokal dan membuka peluang investasi.

5. Monitoring dan evaluasi TKDN
Tanpa kerja sama, data TKDN tidak akan akurat dan sulit meningkatkan kepatuhan.

Tujuan Utama Bimtek Kolaborasi Pemerintah–Swasta

• Memperkuat pemahaman regulasi TKDN secara menyeluruh.

• Meningkatkan kemampuan analisis dan penyusunan strategi peningkatan TKDN.

• Memfasilitasi dialog antara pemerintah, industri, dan penyedia barang/jasa.

• Mengurangi gap informasi dan kesalahpahaman terkait aturan TKDN.

• Mendukung percepatan implementasi kebijakan nasional terkait substitusi impor.

• Mendorong kerja sama jangka panjang melalui kemitraan rantai pasok.

Manfaat Bimtek bagi Pemerintah dan Pelaku Usaha

Untuk Pemerintah:

• Peningkatan kualitas kebijakan berbasis masukan industri

• Pemahaman lebih baik tentang kapasitas industri nasional

• Percepatan pencapaian target TKDN sektor prioritas

• Penguatan database pengadaan produk dalam negeri

Untuk Pelaku Usaha:

• Kemudahan mengikuti sertifikasi TKDN

• Optimalisasi biaya produksi melalui bahan baku lokal

• Peningkatan peluang menang tender pemerintah

• Eksposur produk dalam negeri ke pasar yang lebih besar

Strategi Efektif Membangun Kolaborasi Pemerintah–Swasta

1. Forum Konsultasi Kebijakan Reguler

Melibatkan asosiasi industri, BUMN, dan perusahaan swasta untuk menyampaikan kendala dan masukan.

2. Penyediaan Insentif dan Fasilitas Pendukung

Seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan dukungan sertifikasi.

3. Pengembangan Rantai Pasok Domestik

Memetakan pemasok lokal untuk berbagai sektor prioritas.

4. Standardisasi dan Sertifikasi Terintegrasi

Menyederhanakan proses sertifikasi TKDN.

5. Digitalisasi Data TKDN

Mengintegrasikan data sertifikasi, katalog, dan pemantauan implementasi.

6. Capacity Building melalui Bimtek

Melatih SDM pemerintah dan swasta agar memahami dan menerapkan TKDN secara tepat.

FAQ 

1. Apa itu Bimtek Kolaborasi Pemerintah–Swasta dalam peningkatan TKDN?
Program peningkatan kapasitas untuk menyelaraskan kebijakan, strategi, dan praktik implementasi TKDN antara pemerintah dan industri.

2. Mengapa kolaborasi penting dalam peningkatan TKDN nasional?
Karena pemerintah membuat regulasi, sementara swasta memproduksi barang dan jasa yang dihitung TKDN-nya, sehingga keduanya harus selaras.

3. Siapa saja yang wajib mengikuti program ini?
ASN kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, pelaku industri, dan penyedia barang/jasa berbasis TKDN.

4. Apakah program ini membantu proses sertifikasi TKDN?
Ya, salah satu materi penting adalah pemahaman prosedur sertifikasi dan audit TKDN.

5. Bagaimana peran UMKM dalam kolaborasi TKDN?
UMKM dapat menjadi pemasok rantai pasok domestik sehingga meningkatkan TKDN pada produk akhir.

6. Apa manfaat bagi perusahaan swasta?
Peluang menang tender, efisiensi biaya, dan peningkatan daya saing.

7. Apakah program ini terkait e-Katalog?
Ya, karena produk TKDN diperlukan dalam proses pengadaan pemerintah melalui e-Katalog.