Tujuan Pelatihan:

1. Meningkatkan sinergi antara Discapil dan Kepolisian dalam pengelolaan administrasi kependudukan bagi WNI yang tersangkut hukum.

2. Membekali aparatur dengan pemahaman tentang prosedur pencatatan dan pembaruan data kependudukan yang relevan dengan status hukum warga.

3. Mempercepat proses pertukaran data yang akurat, aman, dan sesuai regulasi antar instansi terkait.

4. Menjamin hak-hak administrasi kependudukan tetap terpenuhi bagi WNI yang sedang dalam proses hukum.

5. Memastikan pelayanan administrasi berjalan tertib dan menghormati prinsip perlindungan data pribadi.

6. Mendorong penerapan sistem pelayanan kependudukan yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

7. Mengurangi potensi kesalahan data dan duplikasi identitas dalam sistem administrasi kependudukan.

8. Memperkuat peran Discapil dan Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keabsahan data kependudukan.

Materi Pelatihan:

• Kebijakan dan Regulasi Terkait Administrasi Kependudukan bagi WNI yang Tersangkut Hukum

• Prosedur Pencatatan dan Pembaruan Data Kependudukan WNI yang Berstatus Hukum Khusus

• Peran dan Tanggung Jawab Discapil dan Kepolisian dalam Penanganan Administrasi Kependudukan

• Teknis Pertukaran Data dan Integrasi Sistem antara Discapil dan Kepolisian

• Penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam Pengelolaan Data Kependudukan WNI Tersangkut Hukum

• Strategi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Responsif dan Berorientasi pada Hak Warga Negara

• Studi Kasus Penanganan Administrasi Kependudukan WNI dalam Proses Hukum

• Simulasi Koordinasi dan Kolaborasi Pelayanan antara Discapil dan Kepolisian

Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Kolaborasi Discapil dan Kepolisian dalam Penanganan WNI Tersangkut Hukum @bimtekedukasi